Dari demonstrasi May Day atau M1 pada 2008 di Jakarta yang mana para partisipannya merusak beberapa properti di Bakrie Tower, Jakarta, yang berujung pada penangkapan semua partisipan demonstrasi, pembakaran ATM di beberapa kota pada kisaran tahun 2011-an, hingga aksi M1 di Yogyakarta 2018 yang belum lama berlangsung, ada satu kesamaan dalam protes menentang supremasi sistem ekonomi dominan saat ini, yaitu perusakan properti. Komentar standar yang akan bergaung di sekitar kita tak akan jauh: “Demonstrasi boleh tapi seharusnya jangan merusak” atau “Isunya apa kok malah jadi melakukan vandalisme?” atau sejenisnya. Pertanyaannya memang pada akhirnya mengerucut.
Mengapa vandalisme politis dilakukan?
Setelah pendapatku sebelumnya yang kufokuskan pada soalan kubu Kiri, yang menyebut diri mereka anarko, yang tersentak oleh aksi anti-monarki dari barisan anarkis dan para perusuh muda pada M1 di Yogyakarta kemarin sehingga sedikit banyak mulai menyadari ke-Kiri-an mereka, kupikir ada baiknya membahas aspek lain dari aksi tersebut: soalan aksi perusakan dan vandalisme.
Memang tidak akan bisa ditarik garis lurus yang persis sama dengan apa yang dituju oleh para partisipan di negara Dunia Pertama di mana ada poin biaya ekonomi yang diserang. Seperti misal saat berlangsung konferensi WTO tahun 1999 yang mulai mempopulerkan Black Bloc ke seantero jagad dan keterkaitan citranya dengan perusakan properti. Saat tersebut area-area pertokoan mewah dirusak dalam sekali gebrak dan dalam skala luasan area yang lumayan. Korporasi-korporasi yang memiliki toko-toko tersebut ditarik lebih jauh adalah juga para pendukung dan penerima keuntungan terbesar dari konsepsi ekonomi yang berusaha digolkan oleh WTO. Jadi perusakan properti tersebut adalah sebuah serangan ekonomi secara langsung dan juga memiliki daya kejut.
Di sisi lain, perusakan properti adalah sebuah makna simbolik dari penentangan kekuasaan dominan itu sendiri. Seperti misalnya saat terjadi pembakaran ATM beberapa tahun ke belakang, isu yang diutarakan para pelaku sebagiannya adalah kasus penggusuran lahan pertanian di Kulon Progo untuk dijadikan tambang pasir, lalu juga para partisipan M1 di Yogyakarta kemarin menentang pembangunan bandara NYIA dan membakar pos polisi. Ada dua pihak yang diserang dalam kasus-kasus tersebut, yaitu bank dan kepolisian. Maka sederhanaya, pertanyaan yang bisa diajukan adalah: (1) Di mana peran bank dalam setiap upaya penggusuran dan pembangunan? (2) Di mana peran polisi dalam setiap upaya penggurusan lahan? Jadi begitu kita bisa menjawab pertanyaannya, seharusnya kita bisa mulai paham betapa serangan-serangan perusakan properti itu sedikit banyak memiliki makna simbolis, sekaligus dapat menunjukkan bahwa sasaran-sasaran tersebut terbuka dan ada di sekitar kita. Aksi-aksi tersebut bukan sekedar aksi acak seperti yang sering dituduhkan oleh kubu Kiri, karena betapa tidak, sasarannya jelas.
Di sisi lain lagi, ada kegairahan yang tersalurkan saat aksi tersebut dilakukan. Biasanya ekstase seperti itu amat diharamkan di gerakan-gerakan Kiri karena dianggap aksi yang tak bertanggung jawab terhadap massa dan biasanya akan mereka labeli “avonturisme”—dan karena kasus Yogya kemarin kita jadi tahu mana mereka yang sebenarnya orang-orang Kiri dan mereka yang sok tahu soal anarkis, menyebut diri anarko hanya karena mereka tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan saat ini, tapi akan bersuka cita mendukung pemerintahan lainnya yang mereka anggap baik. Argumen pengharamannya tidak jauh karena mereka, orang-orang Kiri melihat bahwa perjuangan yang dilakukan selama ini adalah perjuangan secara profesional, demi pembebasan masyarakat, kelas tertindas atau siapapun yang posisinya lebih rendah dari dirinya sehingga layak dibantu, bukan perjuangan bagi hidupnya sendiri. Mereka memisahkan antara diri dan sosial. Sementara anarkis seharusnya memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan perjuangan sosial ke dalam diri sebagai sebuah perjuangan demi hidup. Perang yang dilancarkan karenanya bukan lagi perang kelas sebagaimana yang berulang kali dikumandangkan kubu Kiri, melainkan perang primal—perang paling fundamental demi hidup. Dan lagipula bukankah ekstase itu sendiri, seperti orgasme, adalah bagian yang seharusnya tak terpisahkan dari hidup itu sendiri, sebagai manusia?
Agak sulit memang untuk menjelaskan mengapa ekstase penghancuran itu memiliki daya dorong yang kuat. Tetapi secara logis dapat dipahami, bahwa saat sesuatu ditekan, semakin keras tekanannya, maka kekuatan tersebut akan berbanding sama dengan energi tekanan yang harus dilepaskan ke sekeliling yang menahan obyek yang ditekan. Hal seperti itu seharusnya tidak sulit untuk dipahami, hanya saja mayoritas dari kita sebegitu terkungkungnya dengan nilai-nilai kebajikan yang telah ditanamkan kepada kita sedari dini.
Terakhir, vandalisme mendemonstrasikan sebuah kemungkinan untuk pengaturan ulang atau bahkan penghancuran tata ruang urban dan sistem sosial yang dipaksakan oleh sistem ekonomi dominan—atas ke bawah. Vandalisme menegaskan, bahkan dengan sumber daya terbatas, kemampuan untuk mentransformasikan ruang sesuai dengan logika yang berbeda.
Selanjutnya, tidak untuk berkata bahwa perusakan properti adalah sebuah strategi untuk mengubah dunia, sama sekali tidak, sama sekali tidak cukup. Aksi perusakan properti adalah strategi sebuah barisan kekuatan yang bergerak mundur—mereka yang sadar bahwa mereka tidak akan mampu menduduki satu area terlalu lama. Perhatikan strategi bumi hangus kota Bandung di era perjuangan kemerdekaan. Sebuah gerakan yang mampu mempertahankan sebuah teritori dalam waktu cukup lama tentu tidak akan melakukan perusakan properti atau pembakaran apapun. Hanya mereka yang sadar diri bahwa zona dan teritori yang mereka lalui adalah sesuatu yang amat temporer maka mereka mentransformasikannya dengan perusakan dan kadang dengan pembakaran.
Sementara di Indonesia sebagaimana negara-negara Dunia Ketiga lainnya, masalahnya seringkali perusakan properti dan kerusuhan adalah agenda titipan untuk mengguncang kekuasaan politik untuk kemudian digantikan oleh kekuasaan politik tandingannya. Karenanya jujur menurutku memang cukup riskan untuk melakukan sekedar perusakan properti di sini, kalau melihat dari sisi tersebut, karena melihat bagaimana isu begitu mudah diombang-ambingkan. Apalagi melihat nalar mayoritas para warganet yang budiman yang juga luar biasa dangkal. Jadi memang jujur menurutku lebih kompleks masalahnya di sini dibandingkan dengan taktik yang sama dan diterapkan di negara Dunia Pertama. Tapi seriskan apapun, bukan berarti aksi seperti itu tidak bermakna, tentu saja, kecuali kalau memang kita tak mampu membayangkan bentuk aksi lain selain aksi demonstrasi baris berbaris a la pasikbraka menuju kantor pemerintahan.
Tapi apapun itu, mereka yang memang begitu berhasrat untuk melihat berhentinya tindak perusakan properti, seharusnya juga semakin menyalurkan hasratnya untuk menghentikan kekuasaan properti atas hidup manusia secara keseluruhan. Tanpanya, aksi perusakan properti, pencurian dan vandalisme kemungkinan besar akan terus berlangsung dalam berbagai bentuknya.
Lalu apakah lantas aksi dalam bentuk yang dibahas di atas tersebut merusak dan berkontradiksi dengan tuntutan-tuntutan yang dilancarkan, sebagaimana yang kubu Kiri kritik? Menurutku tidak. Sekali lagi, kubu tersebut tidak paham dengan para anarkis. Jadi kalau aksi M1 dibilang tuntutannya tidak relevan dengan tuntutan buruh, mereka keliru memahami: para anarkis seharusnya memang tidak menuntut apapun, mereka menuntut kehidupan. Tapi lantas apabila menuntut kehidupan, mengapa yang dilakukan adalah perusakan, yang berarti aksi penuh kekerasan? Sebentar, memangnya ada yang tidak merupakan kekerasan dalam hidup ini? Proses kelahiran, seksualitas, emosi, kehidupan sehari-hari, apa yang kita semua makan—kekerasan adalah bagian intrinsik dalam hidup. Bahkan saat kita memandang lanskap alam yang begitu subtil, tidakkah kalian pikirkan apa yang terjadi di pepohonan, di balik dedaunan? Soal bagaimana serangga saling mangsa dan bunuh satu sama lain, soal bagaimana kekerasan adalah bagian intrinsik dari kehidupan.
Dan kini kalian mengeluhkan soal aksi perusakan sebagai kekerasan? Kalau iya, kalian telah gagal melihat kasus tersebut secara menyeluruh.
Beberapa liberal kelas menengah yang bermoral seringkali juga berkata, bahwa kesihan para petugas kebersihan yang harus membersihkan sisa-sisa kerusakannya setelah aksi terjadi, para tukang yang harus sibuk membetulkan properti pasca aksi. Sebentar, sebentar, pertanyaanku, apakah mereka mendapat upah untuk melakukan hal tersebut? Tentu saja. Mereka bekerja seperti biasa. Para tukang terutama, bukankah mereka malah mendapat order baru. Jadi tenang saja. Para kelas menengah liberal bermoral itu juga biasanya bukannya begitu peduli pada soalan tingginya angka pengangguran, bukan? Kalau begitu kerangka pikirnya, mungkin ada baiknya bagi mereka untuk melihat aksi perusakan sebagai salah satu jalan demi membuka lapangan pekerjaan baru.
Tapi pada akhirnya, di dalam masyarakat dengan logika yang digiring agar sejalan dengan sistem ekonomi dominan, bagaimanapun juga aksi perusakan memang tak akan pernah mendapat tempat—kecuali berada dalam koridor kepentingan ekonomi, seperti penebangan hutan misalnya, pembuangan limbah, produksi polusi, yang mana kita tak pernah menyebutnya sebagai perusakan, melainkan industri. Jadi para anarkis yang masih menerapkan pola seperti demikian, memang sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa aksi demikian akan selalu dikutuk. Bahkan lucunya dalam tulisan soal sejarah anarkisme di Indonesia yang dipublikasikan secara daring oleh tim anarkis.org saja, yang sudah pasti digawangi oleh para anarkis tentu saja, juga tak sedikitpun menyinggung soal aksi pembakaran ATM di dalam paparannya. Tentu. Tentu saja. Aksi demikian hanya akan merusak citra anarkis—yang di sini tampaknya mereka yang menyematkan label identitas tersebut pada diri mereka, mati-matian ingin menjauhkan diri dari stigma anarkis sebagai perusuh.
Upaya yang lucu, menurutku. Tapi sudahlah.
Mungkin mereka memang terlalu banyak membaca Marx atau Bakunin semata tapi lupa mempelajari pemikir anarkis kontemporer seperti Hakim Bey dengan karyanya Temporary Autonomous Zone, untuk menyebut satu, misalnya. Mereka lupa bahwa dunia telah demikian berkembang sejak abad ke-18 Eropa dan kapitalisme telah berulang kali mereorganisasikan dirinya dari krisis ke krisis hingga saat ini.
Terakhir, soalan disalahpahami, mungkin memang bukan sebuah masalah, karena toh anarkis pada dasarnya memang tidak seharusnya mengemis untuk dipahami. Jadi kalaupun terjadi kesalahpahaman dari sudut pandang masyarakat umum, itu jelas sudah seharusnya diterima sebagai bagian dari aksi pilihan mereka. Dan ini baru soal perusakan properti saja, di mana sama sekali tidak ada kekerasan dilakukan terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya—kecuali mungkin semut dan kecoa yang ikut terbakar dalam aksi pembakaran (mari kita mengheningkan cipta sejenak bagi arwah mereka, yang gugur sebagai korban tak berdosa). Pada poin tersebut, jadinya vandalisme dan perusakan properti amat berbeda dengan aksi kekerasan yang dilancarkan oleh JAD belakangan ini, bukan? Mereka yang berakal seharusnya dapat melihat kesamaan sekaligus perbedaan dari aksi-aksi tersebut, sekaligus perbedaan mendasar antara anarkis dengan kubu Kiri, yang seringkali menyebut diri mereka “anarkho".