#title Apa Itu Komunisasi?
#author Léon de Mattis
#LISTtitle A
#date 2011
#source [[https://archive.org/details/n23g-we-21-ee44-111k][Archipelago Anarchist Archive]]
#lang id
#pubdate 2026-10-29T04:56:42
#authors Léon de Mattis
#translator Deathconsciousness
#publication Dipo Resist Pub
#publicationdate 2026
#topics Komunisasi
#language Indonesia
#notes Diterjemahkan dari SIC International Journal For Communisation Number 1 (November 2011) (-catatan penerbit). Diunggah ke Perpustakaan Anarkis oleh Agung Bagol (A[l]ttext Syndicate).
Satu hal yang sudah pasti: dalam sistem kapitalis, situasi kita hanya akan menjadi lebih buruk. Segala sesuatu yang sebelumnya dianggap remeh atau wajar dalam bentuk "tunjangan sosial" kini, sekali lagi, mulai dipertanyakan. Namun, transformasi ini bukanlah hasil dari salah urus ekonomi, keserakahan para bos yang berlebihan, atau kurangnya regulasi keuangan internasional. Ini lebih mirip hasil akhir yang tak terelakkan dari evolusi global kapitalisme.
Upah, peluang kerja, pensiun, layanan publik, dan tunjangan kesejahteraan semuanya telah terdampak oleh evolusi ini, masing-masing dengan caranya sendiri. Apa yang diberikan kemarin dirampas hari ini, dan esok yang tersisa akan menjadi lebih sedikit. Di mana-mana punya pola yang sama: reformasi-reformasi baru akan melancarkan serangan tepat di titik di mana reformasi sebelumnya berhenti. Dinamika ini tidak pernah berbalik, bahkan ketika kita bergerak dari "krisis ekonomi" kembali ke masa kemakmuran. Dimulai setelah krisis besar tahun 1970-an, dinamika yang sama tetap berlanjut bahkan setelah kembalinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990-an dan 2000-an. Oleh karena itu, menjadi sulit untuk membayangkan situasi akan membaik, bahkan dalam hipotesis yang sangat mustahil mengenai "akhir dari krisis" setelah guncangan finansial tahun 2008.
Meski demikian, dalam merespons transformasi akseleratif dari kapitalisme global, artikulasi perlawanan dari faksi ultra-kiri tampak sangat inferior. Mayoritas dari mereka terjebak pada simplifikasi dengan sekedar menunjuk neoliberal dari politisi dan para bos sebagai akar masalahnya. Mereka seolah meyakini eksistensi berupa sebuah kemungkinan untuk tetap "membanggakan" capaian berupa "jaminan sosial" dari era terdahulu—bahkan mengeskalasinya secara parsial—hanya untuk kembali menuju era model kapitalisme masa lampau khususnya pascaPerang Dunia Kedua. Proyeksi futuristik yang mereka tawarkan sekadar mereplikasi poin-poin fundamental dari program Gerakan Perlawanan (the Resistance) yang diadopsi pada tahun 1944.[1] Pendekatan semacam ini beroperasi dalam pendekatan yang mengisyaratkan seolah-olah kolektivitas kita masih berada dalam koridor perjuangan melawan Nazisme, seolah-olah aparatus negara saat ini cukup "baik" hingga bersedia memberikan konsesi demi menjamin kemenangan komunal—dan seolah, sejarah mengenal gerak mundur. Melalui simplifikasi teoretis ini, mereka lupa bagaimana relasi sosial kapitalis bekerja di zaman sekarang.
Mengapa fenomena krisis dan restrukturisasi kapitalisme, yakni artikulasi transformatifnya dalam empat dekade terakhir—membuat kita mustahil kembali ke cara-cara perjuangan lampau? Dan apa konsekuensi yang dapat diambil dari realitas yang demikian bagi diskursus perjuangan hari ini?
Untuk menjawab masalah ini, kita perlu melakukan sebuah penyimpangan teoretis (theoretical detour) yang jelas. Salah satunya adalah dengan memahami bahwa dalam hal ini, keuntungan (profit) bukan hanya sekadar satu elemen partikular di antara elemen-elemen lain dalam masyarakat kapitalis. Ia merupakan motor penggerak utama, raison d'être bagi eksistensi segala sesuatu dalam realitas sosial. Keuntungan adalah sumber dari semua aktivitas; tanpa keuntungan, tidak ada satupun aktivitas yang dapat berlangsung. Atau jikapun ada, bentuknya akan bertransformasi menjadi sangat berbeda sehingga kita tidak akan mengenalinya lagi.
Poin di sini bukan untuk menilai secara moral apakah kondisi tersebut baik atau buruk, melainkan untuk mengonsptualisasikan seluruh implikasinya. Ini bukan soal keuntungan selalu diutamakan dibanding hal-hal yang berguna bagi masyarakat (kesehatan, budaya, dan lain sebagainya). Masalahnya, "kegunaan" itu sendiri tidak bisa mengejawantah jika dimasukan ke dalam skenario tidak adanya keuntungan. Perlu dipahami bahwa di dalam sistem kapitalisme, sesuatu yang tidak menghasilkan untung tidak akan dianggap berguna. Dengan kata lain, segala hal baru dianggap berguna hanya jika ada peluang untuk menghasilkan untung dari sana.
Menyatakan bahwa—sebagai contoh—"kesehatan bukanlah komoditas," hanyalah sebuah absurditas yang tidak memiliki basis pijakan dalam realitas dunia kapitalis.
Faktanya, hanya karena kesehatan bersifat profitabel (di satu sisi, secara makro, karena ia menjaga fungsionalitas populasi pekerja, dan di sisi lain, secara mikro, karena ia menjadi sumber keuntungan bagi korporasi tertentu), sektor tersebut sejatinya telah bertransformasi menjadi sektor ekonomi. Dan hanya karena ia merupakan sektor ekonomi yang valid—yang dengan demikian berstatus sebagai "komoditas"—maka terdapat kapital yang cukup untuk menggaji para dokter, memproduksi instrumen pemindai tubuh manusia, serta mendirikan rumah sakit. Tanpa faktor determinan tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada apa pun yang mewujud.
Untuk mendapatkan keuntungan dibutuhkan secara mutlak peningkatan nilai yang terkandung dalam komoditas: artinya bahwa nilai yang terkandung dari apa yang diprofuksi haruslah lebih besar daripada nilai yang dikeluarkan (misalnya untuk bahan mentah, mesin, bangunan, transport, dll) untuk memproduksinya. Secara harfiah, segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi akan memiliki nilai yang sama persis dengan hasil yang diproduksinya, kecuali jika kita menambahkan sesuatu ke dalamnya. Sesuatu yang ditambahkan tersebut adalah aktivitas manusia, kecerdasannya, tenaga, serta energi fisiologis yang dicurahkan untuk merakit dan mengubah berbagai objek terpisah menjadi satu objek baru yang secara kualitatif berbeda dari kondisi awal objek tersebut. Agar dapat dibeli dan kemudian dilebur ke dalam nilai akhir dari suatu produk, aktivitas ini menyaratkan adanya wujud dalam bentuk yang spesifik. Wujud spesifik dari aktivitas manusia inilah yang kita kenal sebagai tenaga kerja (labour)—sebuah bentuk aktivitas yang dapat dibeli oleh kapital. Hal ini justru membuktikan bahwa kapitalisme bukanlah sistem yang punya pijakan pada semangat berbagi, melainkan sebuah sistem yang di dalamnya terkandung bentuk-bentuk eksploitasi. Di dalamnya, nilai beli dari tenaga kerja selalu lebih rendah daripada nilai yang berhasil diciptakan oleh tenaga kerja itu sendiri. Akibatnya, mendistribusikan kembali seluruh nilai yang diproduksi untuk dikembalikan kepada pekerja adalah hal yang mustahil. Sebab, nilai itu sendiri hanya dapat eksis sejauh adanya pemisahan (dissociation) antara pekerja, dengan produk yang mereka hasilkan— sebuah celah yang kemudian melanggengkan pembagian hasil yang tidak adil. Pada akhirnya, pemisahan antara aktivitas manusia dan kekayaan sosial inilah yang membuka ruang bagi terjadinya "penjarahan" atau apropriasi atas kekayaan tersebut.
"Nilai" dari suatu barang bukanlah sesuatu yang tercipta secara alami, melainkan sebuah konstruksi sosial. Selain itu, berbeda dari asumsi yang kerap dicekokkan kepada kita, nilai bukanlah instrumen netral yang diciptakan sekadar demi kenyamanan bertransaksi. Ada banyak metode lain yang sama praktisnya untuk memproduksi apa pun yang dianggap vital bagi keberlangsungan hidup manusia dalam suatu masyarakat. Suatu nilai dapat memosisikan dirinya sebagai sesuatu yang mutlak hanya karena ia telah berubah menjadi instrumen dominasi. Dalam corak produksi saat ini, nilai memungkinkan kelas atas untuk merampas aktivitas dan keringat kelas bawah demi keuntungan mereka sendiri. Eksistensi nilai serta uang yang sepanjang sejarah selalu menjadi representasi utama—hanya akan terus dianggap sebagai sebuah hal yang pokok sejauh instrumen tersebut digunakan untuk mengukur seberapa banyak yang harus dirampas dari kelas bawah dan diserahkan kepada kelas atas. Sebelum kapitalisme lahir, nilai dan uang memang tidak menempati posisi sentral dalam proses produksi, namun keduanya telah menjelma menjadi simbol kekuatan bagi segelintir orang dan simbol kelemahan bagi mayoritas lainnya. Harta kekayaan, istana yang megaj, dan interior rumah ibadah yang serba mewah merupakan simbolsimbol kekuasaan sosial para bangsawan, khalifah, maupun otoritas gereja. Sejak awal kemunculan masyarakat kelas, uang dan nilai telah menjadi simbol dominasi, hingga akhirnya bertransformasi menjadi instrumen penguasaan tertinggi di era kapitalisme. Oleh karena itu, kesetaraan tidak akan pernah lahir dari pemanfaatan sebuah instrumen yang pada dasarnya, secara eksistensinya sendiri, berakar pada corak ketimpangan. Selama uang masih ada, maka selama itu pula akan selalu ada si kaya dan si miskin, penguasa dan yang dikuasai, serta majikan dan budak.
Mengingat bahwa pencarian keuntungan menuntut biaya produksi agar ditekan serendah mungkin, sementara elemen yang telah diproduksi atau digunakan dalam proses produksi (seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur) hanya dapat mentransfer nilai yang melekat pada dirinya sendiri, maka satu-satunya variabel yang dapat diotak-atik adalah nilai tenaga kerja. Nilai ini harus dipangkas se-minimum mungkin. Namun, pada sisi lain, hanya tenaga kerjalah yang mampu menghasilkan nilai baru. Kapitalisme memecahkan masalah yang tampaknya mustahil ini dengan cara menurunkan nilai tenaga kerja secara relatif terhadap total nilai yang diproduksi, sembari meningkatkan nilai tenaga kerja dan kuantitas kerja tersebut secara absolut. Hal ini dimungkinkan oleh adanya peningkatan produktivitas, rasionalisasi kerja, serta berbagai inovasi teknis dan ilmiah. Akan tetapi, konsekuensinya, skala produksi harus digenjot dalam proporsi yang luar biasa besar, yang sering kali harus mengorbankan banyak hal lain (seperti kelestarian alam). Sialnya, pertumbuhan masif semacam ini tidak pernah berjalan secara linier atau terus-menerus. Ketika tren pertumbuhan ini berbalik arah dan mengalami stagnasi, itulah yang menjadi pemicu utama dari krisis yang kita hadapi saat ini.
Periode sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga awal tahun 1970-an pada dasarnya merupakan fase yang sangat spesifik dalam sejarah kapitalisme global. Kita perlu memahami secara jernih karakteristik unik dari masa tersebut, guna mengidentifikasi mengapa fase itu bisa berakhir, serta mengapa—berlainan dengan harapan optimistis dari kelompok serikat pekerja maupun kaum liberal—fase tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi.
Pasca Perang Dunia Kedua, kehancuran yang dipicu oleh perang serta merosotnya nilai ekonomi selama depresi besar yang mendahuluinya, justru menciptakan kondisi yang favourable bagi apa yang oleh para ekonom disebut sebagai "pertumbuhan". Pertumbuhan ini sebenarnya tidak lain merupakan sebuah kontradiksi yang saling berkelindan: menurunkan nilai dari tenaga kerja secara relatif, sementara nilai absolutnya justru meningkat. Hubungan politik yang terbentuk akibat aliansi anti-Nazi selama perang memungkinkan terjadinya suatu pembagian kekuasaan, baik di tingkat global (Blok Barat dan Blok Timur) maupun di tingkat sosial di dalam negara-negara Barat sendiri (berupa pengakuan atas legitimasi perjuangan kelas, yang memberikan ruang bagi serikat pekerja dan partai-partai kiri untuk merepresentasikan kepentingan kaum buruh). Pada masa inilah "Kompromi Fordis"[2] berjaya. Kompromi ini diterapkan dengan cara menaikkan upah demi mendongkrak "standar hidup" pekerja, sebagai imbalan atas lonjakan produktivitas yang masif dan beban kerja yang semakin menguras energi. Nilai dari tenaga kerja yang diserap, yang kini tersebar ke jumlah pekerja yang lebih banyak, memang meningkat secara absolut. Namun, total nilai dari seluruh barang yang diproduksi melonjak jauh lebih tinggi berkat pertumbuhan produktivitas tersebut. Penjualan komoditas massal ini—yang menjadi fondasi dari apa yang saat itu disebut sebagai "masyarakat konsumen"—memungkinkan nilai lebih (surplus value) yang muncul dalam proses produksi (sumber keuntungan kapitalis) diubah menjadi kapital tambahan. Kapital inilah yang kemudian diinvestasikan kembali demi memperluas skala produksi secara terus-menerus. Meski demikian, ekspansi ini menyimpan batas internalnya sendiri: pada titik tertentu, jumlah kapital yang harus dikembangkan nilainya (valorised) menjadi terlalu besar dibandingkan dengan jumlah barang yang perlu diproduksi dan dijual demi mempertahankan profit. Pada kenyataannya, keseimbangan dinamis ini hanya mampu bertahan selama lebih dari dua dekade, hingga pertengahan tahun 1960-an ketika kemerosotan bertahap mulai terjadi, yang akhirnya berujung pada apa yang disebut sebagai "krisis minyak" pada tahun 1970-an.
Beberapa catatan singkat mengenai periode tersebut. Pertama, "kemakmuran" kala itu hanya dinikmati secara eksklusif oleh Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Bahkan di dalam wilayah-wilayah istimewa ini pun, sebagian kelompok proletar tetap terkucilkan dari berkah kemakmuran tersebut, termasuk kaum imigran yang dieksploitasi secara intensif dan diberi upah sangat rendah. Kedua, kemakmuran Barat tidak dapat menutupi fakta bahwa apa yang diberikan kepada kaum proletar sebenarnya bersumber dari posisi mereka sebagai kutub yang didominasi dalam relasi sosial kapitalistik. Peningkatan daya beli masyarakat senantiasa diiringi oleh penjualan massal komoditas standar yang berkualitas rendah. Istilah "masyarakat konsumen" yang populer pada masa itu sebenarnya kurang tepat, karena realitasnya wilayah tersebut justru menjadi sebuah "masyarakat produsen". Pertumbuhan umum dari total nilai ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya, mengharuskan sistem untuk terus mengedarkan komoditas dalam jumlah yang selalu lebih besar. Di sisi lain, penurunan nilai dari setiap barang, yang dimungkinkan oleh adanya produksi massal, berhasil menekan nilai relatif dari tenaga kerja (sebab waktu kerja bagi buruh yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk akhirnya menjadi lebih singkat). Pada akhirnya, "alienasi" atau keterasingan hidup sehari-hari—sebuah topik yang berulang kali dianalisis dan dikritik sepanjang periode tersebut—sebenarnya tidak lain merupakan konsekuensi logis dari tuntutan sirkulasi nilai itu sendiri.
Konsep mengenai "alienasi" (keterasingan) yang dulunya sempat populer, lambat laun kian memudar dari kosakata kita sehari-hari. Secara harfiah, alienasi merupakan sebuah kondisi di mana dunia kita sendiri terasa asing bagi diri kita (kata alien, yang berakar dari bahasa Latin, merujuk pada liyan atau laras perbedaan yang radikal; orang yang teralienasi adalah seseorang yang tidak lagi menjadi dirinya sendiri). Prinsip “berproduksi demi produksi itu sendiri" merupakan semboyan yang mencerminkan bagaimana alienasi kapitalistik menampakkan wujudnya di hadapan kita. Proses produksi material seolah-olah tidak memiliki tujuan lain di luar dirinya sendiri. Namun, apa yang diproduksi oleh kapitalisme melampaui segala komoditas fisik: sistem ini pertama-tama memproduksi relasi sosial yang berbasis pada eksploitasi dan dominasi. Jika sistem ini tampak sekadar seperti aktivitas produksi material tanpa tujuan yang jelas, hal itu terjadi karena kapitalisme mengubah relasi antarindividu menjadi relasi antarbenda. Kejanggalan dari prinsip "berproduksi demi produksi", serta tampak jelasnya kekuasaan benda-benda atas manusia ini, sebenarnya tidak lain merupakan cerminan terbalik dari rasionalitas dominasi suatu kelas terhadap kelas lainnya— artinya, tak lain tak bukan menunjukan eksploitasi kaum proletar oleh kelas kapitalis. Tujuan akhir dari kapitalisme bukanlah sekadar mengeruk keuntungan atau "berproduksi demi produksi", melainkan untuk mempertahankan dominasi sekelompok manusia atas kelompok manusia lainnya. Dan demi mengamankan kelanggengan dominasi inilah, keuntungan dan prinsip "berproduksi demi produksi" dipaksakan sebagai sebuah keharusan mutlak bagi setiap orang.[3]
Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi sejak dekade 1980-an, alienasi tetap bertahan sementara "kemakmuran" justru sirna. Krisis yang melanda pada tahun 1973 memperjelas kemunduran dari dinamika ekonomi periode sebelumnya. Kapitalisme tidak lagi mampu memberikan tingkat kenaikan upah yang sama tanpa menggerogoti tingkat keuntungan (rate of profit) mereka. Di sisi lain, kaum proletar tidak lagi merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh kaum kapitalis selama ini. Dekade 60-an dan 70-an menjadi periode meluasnya ge rakan protes yang masif, yang tidak hanya mengkritik dunia kerja dan kondisi kerja, melainkan juga menyasar berbagai aspek lain dalam masyarakat kapitalis. Kompromi lama ditolak pada elemennya yang paling esensial: yaitu pertukaran (trade-off) antara peningkatan standar hidup dengan ketundukan total kaum proletar dalam lingkaran produksi dan konsumsi. Gugatan terhadap institusi-institusi mapan dalam gerakan buruh—seperti serikat pekerja atau partaipartai komunis resmi—memiliki makna yang setali: peran yang selama ini dibebankan kepada kelas pekerja oleh "kompromi Fordis" mulai dipertanyakan dan digugat secara radikal.
Oleh karena itu, untuk tetap menyesuaikan diri, kapitalisme harus melikuidasi elemen-elemen esensial yang membentuk dirinya pada periode terdahulu. Ada dua alasan yang pada dasarnya serupa di balik langkah ini: merosotnya tingkat keuntungan (rate of profit) dan meluasnya gejolak perjuangan sosial. Krisis dan restrukturisasi ekonomi sengaja digulirkan demi memenuhi tujuan tersebut, dengan memanfaatkan latar belakang sosial dan politik dari gelombang "neoliberal" yang konservatif serta represif, yang direpresentasikan oleh politisi seperti Thatcher atau Reagan. Namun, "neoliberalisme" bukanlah penyebab dari restrukturisasi tersebut. Sebaliknya, proses restrukturisasi yang sangat krusial demi keberlangsungan eksploitasi kapitalistik inilah yang kemudian dibungkus dan ditemani oleh hiasan ideologis tersebut. Bahkan di beberapa negara dengan konstelasi politik yang agak berbeda seperti Prancis, kelompok "sosialis" yang berkuasalah yang pada akhirnya harus tunduk pada perintah dan keharusan sistem kapitalis ini.[4]
Kini, setelah proses restrukturisasi tersebut berjalan dengan lancar, seluruh komponen pembentuknya menjadi lebih jelas. Tujuan utamanya adalah untuk menekan total biaya tenaga kerja. Demi mencapai tujuan ini, kapitalisme berupaya mencari tenaga kerja murah di luar negara-negara Barat yang merupakan negara dengan angkatan kerja yang belum terbebani oleh sejarah panjang gerakan buruh. Beberapa "negara bengkel" (workshop countries), seperti Hong Kong atau Taiwan, menjadi pelopor dalam tren ini. Perkembangan sektor finansial serta transformasi uang—yang sejak tahun 1971 tidak lagi ditopang oleh nilai emas—menyediakan mekanisme[5] yang diperlukan bagi pertumbuhan kapitalisme yang terintegrasi secara global. Melalui mekanisme ini, wilayah-wilayah di dunia mulai dibagi: sebagian wilayah dikhususkan untuk sektor manufaktur, wilayah lain lebih diarahkan untuk konsumsi dan/atau manufaktur tingkat lanjut, sementara wilayah-wilayah selebihnya ditelantarkan begitu saja karena dianggap tidak lagi berguna bagi tuntutan sirkulasi nilai. Zonasi global ini berkembang dengan sangat cepat, hingga pada titik di mana pola tersebut kian mereproduksi diri di seluruh belahan dunia. Kawasan pinggiran kota yang miskin (atau distrik-distrik kumuh di pusat kota) di negara-negara inti kapitalisme merupakan cerminan dari negaranegara periferi yang terisolasi dari arus global. Mereka adalah limpahan populasi manusia yang tidak lagi dipetakan kegunaannya oleh mesin pencari keuntungan, sehingga keberadaannya harus dikurung dan dijaga ketat di bawah kontrol pengawasan. Kompetisi di tingkat global telah memaksa penurunan yang relatif atas berbagai tunjangan dan fasilitas yang dinikmati oleh kaum proletar Barat—fasilitas yang dulunya lahir dari kompromi historis periode sebelumnya. Dan karena kini tidak ada lagi prospek bagi adanya perbaikan nasib, maka pendekatan kepolisian serta wacana represiflah yang akhirnya menjadi jawaban negara terhadap harapan-harapan masyarakat yang telah sirna.
Eksistensi dari zonasi global ini dengan jelas menunjukan bahwa: mustahil untuk memaksakan pola perkembangan Revolusi Industri awal di Eropa kepada negara-negara industri baru seperti India atau Cina. Ada sebuah penalaran kaku yang melihat bahwa transformasi yang dialami oleh kelas pekerja di negara-negara Barat satu atau dua abad lalu akan berulang kembali, dalam ritme yang lebih dipercepat, di negara-negara berkembang ini. Pola pikir tersebut mengasumsikan bahwa kelas pekerja yang awalnya sangat dieksploitasi dan dimiskinkan ini, melalui perjuangan menuntut kenaikan upah, lambat laun akan mencapai tingkat kemakmuran tertentu yang kemudian memicu siklus pertumbuhan definitif yang disokong oleh perluasan pasar domestik. Namun, perkembangan semacam itu hampir mustahil diinginkan oleh kapital yang ada di negara-negara berkembang saat ini (mengingat ambang berupa dampak rusaknyaalam yang telah dilampaui, skenario tersebut tidak akan membuahkan apa pun selain bencana ekologis yang tak dapat diperbaiki). Terlebih lagi, setidaknya dalam kondisi kontemporer saat ini, hal tersebut benar-benar mustahil terjadi. Kemajuan yang dicapai oleh Dunia Barat—yang jangan sampai kita lupakan, disokong oleh penjarahan wilayah-wilayah koloni—tidak dapat diulangi dalam bentuk yang persis sama di dalam sebuah sistem ekonomi yang sejak awal sudah terintegrasi secara global. Pasar domestik Cina atau India, meskipun mengalami ekspansi yang spektakuler, tidak akan mungkin mampu menyerap seluruh pertumbuhan dari negara-negara tersebut. Mereka tetap sangat membutuhkan pasar Barat sebagai saluran penjualan, bahkan membutuhkan kekayaan Barat itu sendiri, mengingat aset-aset yang mereka miliki berdenominasi dalam surat utang Amerika Serikat atau Eropa. Jika ditarik ke tataran yang lebih teoretis, seluruh massa nilai yang terakumulasi secara global (bukan hanya nilai dari negara-negara tersebut) harus menemukan keuntungan yang ekuivalen dalam lanskap produksi dunia. Ambang batas yang telah dicapai pada dekade 1970-an itu akan selalu ada di sana. Jumlah kapital yang harus dikembangkan nilainya (valorised) sudah terlampau masif untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan dinamis seperti yang terjadi pada tiga dekade pasca-Perang Dunia Kedua. Realitas ini berlaku sama, baik bagi negara-negara perintis industri baru maupun bagi negara-negara Barat. Restrukturisasi kapitalisme yang menyusul krisis 1970-an pada prinsipnya menandakan bahwa kapital telah menemukan cara lain untuk mengembangkan nilainya, yaitu melalui penurunan biaya tenaga kerja; dan kita masih berada pada titik tersebut hingga hari ini.
Evolusi yang semacam itu bertransofrmasi pula menjadi dialektika tersendiri bagi perjuangan kelas di negara-negara Barat. Sepanjang periode sebelum krisis 1970-an dan era restrukturisasi, perjuangan kaum proletar memiliki makna ganda. Kedua makna ini memang kontradiktif, namun pada akhirnya tetap berpijak pada premis yang sama. Di satu sisi, perjuangan tersebut dapat menyasar tujuan-tujuan jangka pendek yang mendesak, seperti perbaikan kondisi kerja, kenaikan upah, dan keadilan sosial. Di sisi lain, perjuangan ini juga menghasilkan—dan terkadang bertujuan untuk—penguatan kelas pekerja secara kongkrit di hadapan kelas pemilik modal (capital), bahkan secara tendensial mengarah pada tumbangnya kelas borjuis. Kedua aspek ini memang saling berbenturan, sehingga antagonisme antara pendukung jalur "reformasi" dan pendukung jalur "revolusi" terus terjadi secara permanen. Namun, pada akhirnya, aktivitas perjuangan itu sendiri bisa saja merujuk pada salah satu atau kedua aspek tersebut. Perjuangan demi keuntungan jangka pendek dan perjuangan demi komunisme di masa depan saling bertaut erat pada sebuah gagasan tunggal: bahwa kemenangan hanya bisa diraih melalui penguatan posisi tawar dan militansi kelas pekerja. Tentu saja, perdebatan yang membelah ruang internal kelas pekerja ini melahirkan sekat-sekat pemisah yang begitu banyak—baik antara kubu revolusi atau reformasi, maupun antara kubu partai, serikat pekerja, atau dewan buruh; yang berarti adanya persimpangan antara kelompok Leninis, kiri radikal, anarkis, dan sebagainya. Meski demikian, mereka berbagi satu pengalaman perjuangan yang sama, di mana kelas proletar—tanpa harus bersuara bulat atau bersatu padu (suatu kondisi yang memang tidak pernah terjadi)—tetap tampil sebagai sebuah realitas sosial yang hadir dan kasat mata. Sebuah realitas kolektif di mana setiap pekerja dapat dengan mudah mengenali diri mereka sendiri serta mengidentifikasikan identitas mereka di dalamnya.
Lalu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Jika perdebatan antara "reformasi" dan "revolusi" tampak lenyap begitu saja sejak tiga puluh tahun terakhir, hal itu terjadi karena basis sosial yang memberinya makna selama ini telah lumat dan hancur. Wadah yang pernah memberikan eksistensi subjektif bagi kelas pekerja selama satu setengah abad—yaitu gerakan buruh—kini telah runtuh. Partai politik, serikat pekerja, dan asosiasi sayap kiri kini telah bersalin rupa menjadi partai "warga negara" (citizen) atau partai "demokratis" biasa, dengan kerangka ideologi yang dipinjam dari era Revolusi Prancis—sebuah periode yang justru mendahului lahirnya gerakan buruh itu sendiri. Kendati demikian, sangatlah jelas bahwa baik kaum proletar maupun sistem kapitalisme itu sendiri sama sekali belum hilang. Lantas, apa yang sebenarnya hilang dari kita saat ini?
Pada kesan pertama, kita tentu bisa mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah berubah adalah persepsi masyarakat mengenai makna dari "kemenangan" itu sendiri. Tanpa bermaksud mengidealkan periode-periode masa lalu ataupun meremehkan berbagai kemunduran yang pernah terjadi, kita dapat melihat bahwa sejak awal berdirinya kapitalisme, kelas pekerja telah mengobarkan berbagai perjuangan yang berujung pada transformasi nyata dalam relasi mereka dengan kapital. Hal ini mewujud, di satu sisi, melalui capaian-capaian konkret seperti regulasi jam kerja, standar upah, dan aspek sejenisnya; serta di sisi lain, melalui pelembagaan gerakan buruh itu sendiri ke dalam wadah partai politik dan serikat pekerja. Setiap babak perjuangan dan kemenangan parsial kala itu dapat dimaknai sebagai langkah penguatan posisi kaum proletar. Sebaliknya, setiap kekalahan pun hanya dipandang sebagai kemunduran sementara sebelum mereka melancarkan ofensif berikutnya. Memang benar bahwa proses penguatan ini, pada saat yang sama, juga membawa kelemahan. Kemenangan-kemenangan parsial serta pelembagaan peran serikat pekerja justru menjadi faktor-faktor yang membuat perspektif komunisme terasa kian menjauh. Seiring berjalannya waktu, visi masa depan tersebut menjadi semakin berjarak dan sekadar menjadi hipotesis belaka.[6] Namun, di luar segala keterbatasan tersebut, kerangka umum dari setiap perjuangan yang ada tetaplah sama: yaitu penguatan posisi tawar pekerja di hadapan pemberi kerja.
Namun hari ini, dan sebenarnya sudah sejak hampir tiga puluh tahun lamanya, berbagai perjuangan punya kecenderungan untuk bergerak dengan pola yang sepenuhnya defensif. Setiap kemenangan yang diraih seolah-olah hanya berupa penundaan kekalahan yang pasti akan datang. Untuk pertama kalinya dalam dua abad terakhir, dinamika yang ada saat ini hanya mengarah pada satu hal: pelemahan posisi kelas pekerja. Kasus paling simbolis hari ini dari sebuah "perjuangan buruh yang menang" adalah peristiwa Cellatex di Prancis—sebuah aksi radikal demi menuntut uang pesangon (redundancy payments) ketika pemutusan hubungan kerja massal terjadi. Dalam kasus seperti ini, kemenangan justru menandai akhir dari segala hal yang awalnya memungkinkan perjuangan itu terjadi—yakni status mereka sebagai sesama pekerja di perusahaan yang sama, yang kini telah ditutup—dan bukan lagi menjadi babak awal dari lahirnya sesuatu yang baru.
Dan kenyataanya juga tidak terhenti sampai di situ. Berbagai transformasi dalam dunia kerja selama tiga puluh tahun terakhir, di bawah tekanan angka pengangguran massal, telah mengubah hubungan pekerja dengan pekerjaannya, yang pada gilirannya mengubah relasi kaum proletar dengan dirinya sendiri. Status pekerjaan kini semakin kehilangan perannya sebagai titik acuan utama sebagaimana yang terjadi pada periode pasca-Perang Dunia Kedua (sebuah acuan yang dulunya juga memberikan substansi bagi kritik atas dunia kerja sebagai bentuk kritik radikal terhadap masyarakat kapitalis itu sendiri). Saat ini, orang tidak lagi menduduki satu posisi pekerjaan seumur hidup. Tidak ada lagi perkembangan karier yang bisa begitu saja dijamin. Pekerja dituntut untuk terus "berkembang", mengikuti pelatihan, serta berpindah tempat kerja dan profesi. Prekaritas (kerentanan kerja) kini telah menjadi aturan umum. Pengangguran pun bukan lagi dipandang sebagai antitesis dari dunia kerja, melainkan sekadar salah satu fase di dalamnya: sebuah jembatan penyeberangan yang harus dilewati oleh semua pekerja berulang kali dalam hidup mereka. Bagi banyak orang, kerja bahkan telah bergeser menjadi sekadar pelengkap parsial dan sementara dari masa pengangguran mereka.
Di dalam lingkungan perusahaan, terjadi proliferasi (ledakan jumlah) status dan kondisi pekerja. Maifnya jumlah eksternalisasi tugas (outsourcing), subkontrak, serta penggunaan agen penyalur tenaga kerja kontrak (temping agencies) telah memecah-belah dan membagi pekerja ke dalam berbagai kategori yang berlapis. Akibatnya, mengobarkan sebuah perjuangan menjadi kian sulit, karena persatuan di antara mereka yang seharusnya berjuang bersama sudah problematis sejak awal—berkebalikan dengan situasi sebelum dekade 1970-an, di mana persatuan tersebut kurang lebih sudah terbentuk secara alami (terlepas dari perpecahan yang niscaya muncul kemudian). Kini, persatuan di antara mereka yang berjuang harus dibangun oleh proses perjuangan itu sendiri sebagai sarana mutlak demi mencapai tujuannya. Persatuan ini tidak pernah tersedia sejak awal, dan bahkan jika berhasil dicapai untuk sementara waktu, ia akan selalu dibayangi oleh potensi perpecahan yang sifatnya struktural.
Oleh karena itu, perjuangan ini menjadi kian sulit, tetapi ada perbedaan lain yang jauh lebih penting: perjuangan ini tidak akan membuahkan hasil yang sama. Justru karena persatuan tidak terbentuk sebelum perjuangan itu sendiri dimulai, persatuan tersebut tidak tercantum dalam tujuan resminya. Gagasan tertentu mengenai perbaikan kondisi buruh—atau secara lebih luas, kondisi kaum proletar—tidak lagi menjadi bagian dari cakrawala perjuangan ini. Jika pun ada, gagasan tersebut hanya muncul dalam perjuangan yang bersifat defensif (bertahan), yang kekalahannya sudah dapat diprediksi sejak awal (seperti dalam kasus perjuangan terkait dana pensiun). Sementara itu, perjuangan yang berhasil hanyalah perjuangan yang mengejar tujuan jangka pendek dan parsial— bisa dikatakan sebagai tujuan yang bersifat individual. Di dalam sistem kapitalisme, kita tidak lagi dapat mencapai perbaikan situasi yang bersifat kolektif, melainkan hanya perbaikan individual. Perbaikan ini tidak dapat mewujud dalam bentuk pembelaan terhadap kondisi hidup buruh sebagai sebuah kelompok, sehingga sifatnya pun hanya sementara. Selain itu, berakhirnya suatu perjuangan—baik karena kemenangan maupun kekalahan—menandai runtuhnya persatuan yang sempat terbangun selama proses perjuangan tersebut. Akibatnya, perjuangan itu mustahil untuk dilanjutkan atau dimulai kembali. Sebaliknya, periode sebelumnya sempat menumbuhkan rasa optimisme akan adanya kemajuan, yang seolah-manakala memungkinkan terjadinya 'kapitalisasi' perjuangan—yaitu akumulasi bertahap dari hasil-hasil kemenangan perjuangan masa lalu. Hal tersebut mungkin merupakan sebuah ilusi, namun gagasan itu tetap memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perjuangan mereka sendiri beserta dampak yang mungkin ditimbulkannya.[7]
Pada titik tertentu, realitas sekarang menunjukan bahwa saat ini setiap perjuangan kelas bertabrakan pada batas, pada sebuah kenyataan: bahwa perjuangan tersebut merupakan aksi dari suatu kelas yang tidak lagi menemukan apa yang di masa lalu menjadi dasar rasional dan kekuatannya dalam hubungan mereka dengan kapita. Hubungan dengan eksistensi diri seseorang sebagai proletar—sebuah hubungan yang pada akhirnya berada di luar pekerjaan itu sendiri—memengaruhi cara seseorang berjuang dan meraih kemenangan melalui perjuangan tersebut. Apa pun yang kita menangkan merupakan sebuah kerugian bagi kondisi perjuangan itu sendiri. Dan apa pun yang membuat kita kalah, juga tetap menjadi sebuah kerugian. Situasi de facto ini tampaknya tak tergoyahkan. Adalah kesalahan jika kita mengamini bahwa persatuan kaum proletar harus dibangun terlebih dahulu sebagai prasyarat sebelum perjuangan dimulai demi terciptanya aksi proletar yang efektif. Persatuan hanya ada secara tentatif dan hanya terjadi di tengah-tengah perjuangan di antara mereka yang sedang berjuang, tanpa perlu merujuk pada kesamaan kepemilikan atas suatu kelas sosial. 'Kesadaran kelas' bukanlah sesuatu yang mekanistik, yang dapat dibongkar-pasang kembali melalui propaganda politik, sebab kesadaran tersebut tidak akan pernah ada kecuali dalam kaitannya dengan konfigurasi spesifik dari hubungan sosial kapitalis. Hubungan ini telah berubah, begitu pula dengan kesadarannya. Kita harus mengakuinya.
Kita harus semakin mengakuinya, karena konfigurasi baru ini memaksa kita untuk memikirkan kembali konsep kita tentang komunisme dan revolusi, selain memahami secara kritis bagaimana kedua konsep tersebut terlentang di masa lalu. Memang, ketika identitas proletar dipertegas oleh hubungan antara proletariat dan kapital, konsep perubahan radikal yang dipaksakan secara masif, sebagian besar merupakan suatu konsep yang diamini oleh kaum reformis maupun revolusioner, kaum anarkis maupun marxis— adalah mengenai konsep tentang kemenangan proletariat atas borjuasi. Mereka berdalih bahwa kemenangan ini hanya dapa diraih setelah memobilisasi kekuatan kelas pekerja menggunakan berbagai metode (aksi dan organisasi serikat buruh, perebutan kekuasaan melalui pemilu, aksi partai garda depan, pengorganisiran mandiri proletariat, dan sebagainya). Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa visi ini menawarkan perspektif baik bagi reformasi maupun revolusi, dan atau diantara keduanya terlepas dari konfrontasi di antara mereka—untuk menempatkan perdebatan mereka pada kolom landasan yang sama. Ini menjadi penyebab mengapa perspektif revolusioner dan reformis tradisional lenyap secara bersamaan dari panggung politik resmi. Mereka yang berbicara tentang reformasi hari ini, dari spektrum politik kanan hingga kiri ekstrem, hanya merujuk pada reformasi dalam pengelolaan kapitalisme, bukan reformasi yang mengarah pada pemutusan hubungan dengan kapitalisme. Rujukan yang terakhir ini sempat bertahan dalam program partai-partai sosialis hingga tahun 1970-an—memang benar bahwa bentuknya sangat ideologis, tetapi keberadaannya tetap memperlihatkan sesuatu yang nyata. Sejak saat itu, perspektif tersebut begitu saja terlupakan.
Saat ini kita dapat memahami bahwa baik perspektif reformis maupun revolusioner samasama berada dalam kebuntuan yang sama. Hal ini terjadi karena mereka memahami revolusi komunis sebagai kemenangan suatu kelas atas kelas lainnya, bukan sebagai pudarnya kelas-kelas sosial secara simultan (bersamaan). Dari sinilah lahir gagasan tradisional mengenai periode transisi, di mana kaum proletariat yang telah menang akan memegang kendali pengelolaan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dalam sejarah, gagasan ini secara praktis mewujud dalam pembentukan kapitalisme Negara gaya Soviet, di mana posisi borjuasi digantikan oleh kelas birokrat yang terikat pada partai komunis, sementara kelas pekerja pada kenyataannya tetap dieksploitasi dan dipaksa untuk menghasilkan nilai lebih yang ditargetkan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa gagasan tentang periode transisi ini jauh lebih luas tersebar daripada gagasan 'diktator proletariat' yang murni digagas oleh Marx. Dalam berbagai bentuknya, kaum reformis (yang mengandalkan perebutan kekuasaan melalui kotak suara) dan bahkan kaum anarko-sindikalis (yang membayangkan perebutan kekuasaan melalui struktur serikat pekerja) tidak asing dengan jalan pikiran ini. Bagi mereka pun, kemenangan proletariat—baik secara demokratis melalui badanbadan Negara bagi kaum reformis, maupun melalui perjuangan dengan organisasi (serikat) mereka sendiri bagi kaum anarko-sindikalis—akan memberikan waktu bagi kelas tersebut untuk mentransformasi masyarakat melalui dominasinya.
Pada gilirannya, para pembangkang (dissidents) dari kubu anarkis maupun Marxis-lah yang secara bertahap merumuskan teori tentang kesegeraan (immediacy) revolusi dan komunisme. Berdasarkan penjelajahan teoretis mereka pada masa itu, serta dengan melihat ke belakang pada transformasi kapitalisme baru-baru ini, kita sekarang berada dalam posisi untuk memahami bahwa komunisme hanya bisa berupa pudarnya kelas-kelas sosial secara simultan, bukan sebuah kemenangan—bahkan yang bersifat transisional sekalipun—dari satu kelas atas kelas lainnya.
Periode saat ini memberi kita pandangan baru mengenai revolusi dan komunisme yang berakar dari para pembangkang dalam gerakan buruh terdahulu. Evolusi kapitalisme menunjukkan bahwa konsepsi baru ini tetaplah relevan dengan perjuangan proletariat hari ini. Pengalaman proletariat sehari-hari telah menempatkan kepemilikan kelas sebagai sebuah batasan eksternal; oleh karena itu, perjuangan untuk membela kondisi hidup seseorang cenderung melebur dengan perjuangan melawan kondisi hidup itu sendiri. Di dalam berbagai perjuangan saat ini, kita semakin sering melihat praktik dan substansi yang dapat dipahami dengan cara seperti ini.
Hal-hal tersebut tidak selalu berupa deklarasi yang radikal atau spektakuler. Fenomena ini bisa berupa tindakan-tindakan melarikan diri (practices of escape); perjuangan di mana serikat pekerja dikritik dan disoraki tanpa ada upaya untuk menggantikannya dengan organisasi lain karena mereka tahu tidak ada yang bisa diletakkan sebagai penggantinya; tuntutan upah yang berubah menjadi perusakan alat-alat produksi (seperti di Aljazair dan Bangladesh); perjuangan di mana buruh tidak menuntut dipertahankannya lapangan kerja melainkan menuntut pembayaran pesangon PHK (kasus Cellatex dan semua kelanjutannya); serta perjuangan di mana orang-orang tidak menuntut apa pun, melainkan sekadar memberontak terhadap segala hal yang membentuk kondisi eksistensi mereka (seperti ‘kerusuhan' di pinggiran kota Prancis/banlieues pada tahun 2005), dan sebagainya.
Sedikit demi sedikit, apa yang muncul dalam berbagai perjuangan ini adalah sebuah gugatan terhadap perjuangan itu sendiri—terhadap peran yang dibebankan kepada kita oleh kapital. Kaum pengangguran di suatu kelompok, pekerja di suatu pabrik, atau penduduk di suatu wilayah mungkin saja mengorganisasi diri mereka sebagai pengangguran, pekerja, atau penduduk; namun dengan sangat cepat, identitas ini harus dilampaui agar perjuangan dapat terus berlanjut. Apa yang menjadi titik temu, atau yang dapat gambarkan sebagai persatuan, lahir dari perjuangan itu sendiri, bukan dari identitas kita di dalam sistem kapitalisme. Di Argentina, Yunani, Guadeloupe, dan di mana pun, pembelaan terhadap suatu kondisi spesifik dirasa sama sekali tidak memadai, karena tidak ada lagi kondisi spesifik yang dapat menyamakan dirinya dengan kondisi umum. Bahkan kenyataan bahwa seseorang menjadi pekerja "prekariat" (precarious) tidak dapat menjadi elemen sentral perjuangan yang membuat semua orang bisa merefleksikan diri mereka di dalamnya. Tidak ada 'status' pekerja prekariat yang harus diakui atau dibela, karena menjadi pekerja prekariat—baik secara terpaksa, karena pilihan, atau kombinasi keduanya—bukanlah sebuah kategori sosial, melainkan salah satu realitas yang turut membentuk kepemilikan kelas sebagai sebuah batasan eksternal.
Jika revolusi komunis mungkin terjadi saat ini, revolusi tersebut hanya dapat lahir dalam konteks khusus ini: di satu sisi, menjadi bagian dari proletariat yang dialami sebagai sesuatu yang asing dari eksistensi seseorang, sementara di sisi lain, eksistensi kapitalisme menuntut seseorang untuk terpaksa menjual tenaga kerjanya. Akibatnya, apa pun bentuk penjualan tenaga kerja tersebut, ia tidak bisa menjadi apa pun selain seorang proletar. Situasi seperti ini dengan mudah menggiring kita pada gagasan keliru bahwa komunisme dapat kita ciptakan di tempat lain hanya melalui gaya hidup yang kurang lebih bersifat alternatif (koperasi, ekonomi alternatif, produk hijau, dll). Bukan kebetulan jika kelompok minoritas, yang jumlahnya mulai signifikan di negara-negara Barat, terjebak ke dalam perangkap ini dan membayangkan diri mereka sedang menentang serta melawan kapitalisme melalui metode tersebut. Bagaimanapun, hubungan sosial kapitalis adalah dinamika yang sifatnya mengglobal dan menotalisasi dunia kita, dan tidak ada yang bisa lolos darinya semudah membalikan telapak tangan seperti yang mereka bayangkan.
Pelampauan atas seluruh kondisi yang ada saat ini hanya dapat lahir dari fase perjuangan yang intens dan bersifat pemberontakan (insurrectionist). Dalam fase tersebut, bentuk-bentuk perjuangan dan bentuk-bentuk kehidupan masa depan akan mewujud nyata dalam satu proses yang sama, di mana hal yang terakhir disebutkan tidak lain merupakan bagian dari hal yang pertama. Fase ini, beserta aktivitas spesifik di dalamnya, adalah apa yang kami usulkan untuk disebut dengan istilah komunisasi (communisation).
Komunisasi memang belum ada, tetapi seluruh fase perjuangan saat ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, memungkinkan kita untuk membicarakan komunisasi dalam konteks masa kini. Di Argentina, selama perjuangan yang pecah setelah kerusuhan tahun 2001, faktor-faktor penentu proletariat sebagai sebuah kelas dalam masyarakat ini sempat terguncang: hak milik, pertukaran, pembagian kerja, hingga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Krisis saat itu memang terbatas pada negara tersebut, sehingga perjuangannya tidak pernah melintasi batas negara. Padahal, komunisasi hanya dapat eksis dalam dinamika perluasan yang tiada henti. Jika perluasan itu terhenti, komunisasi akan memudar, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, prospek kapitalisme sejak krisis finansial tahun 2008, prospek yang sangat suram bagi sistem tersebut di tingkat global, memungkinkan kita untuk berpikir bahwa keruntuhan mata uang berikutnya akan meluas dan tidak akan terbatas di Argentina saja. Poinnya di sini bukan untuk mengatakan bahwa titik mulanya pasti berupa krisis mata uang, melainkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam situasi saat ini, berbagai titik mula sangat mungkin terjadi, dan krisis moneter ekstrim yang mengintai di depan mata jelas merupakan salah satunya.
Bagi kami, komunisasi akan menjadi sebuah momen ketika perjuangan—sebagai sarana untuk keberlanjutannya sendiri—memungkinkan produksi komunisme secara langsung dan total. Yang kami maksud dengan komunisme adalah sebuah pengorganisasian kolektif yang telah membebaskan diri dari segala bentuk mediasi yang saat ini melayani masyarakat dengan cara menghubungkan antar-individu: uang, negara, nilai, kelas, dan sebagainya. Satu-satunya fungsi dari mediasi-mediasi ini adalah untuk melanggengkan eksploitasi. Meskipun mediasi ini dipaksakan kepada semua orang, mereka hanya menguntungkan segelintir orang. Dengan demikian, komunisme akan menjadi momen ketika para individu saling terhubung secara langsung, tanpa hubungan antar-individu mereka harus ditindih oleh kategori-kategori yang menuntut kepatuhan dari setiap orang.
Tentu saja, individu yang dimaksud di sini bukanlah individu yang kita kenal sekarang dalam masyarakat kapitalis, melainkan individu baru yang dibentuk oleh corak kehidupan yang berbeda. Untuk memperjelas hal ini, kita perlu mengingat kembali bahwa individu manusia bukanlah suatu realitas mutlak yang bersumber dari "kodrat manusia", melainkan sebuah produk sosial. Setiap periode sejarah selalu melahirkan tipologi individunya sendiri. Individu dalam sistem kapitalis dipatok oleh seberapa besar porsi kekayaan sosial yang ia terima. Determinasi ini tunduk pada relasi antara dua kelas besar dalam mode produksi kapitalis: kelas proletar dan kelas kapitalis. Relasi antar-kelas inilah yang hadir lebih dahulu; kehadiran individu hanyalah sebuah konsekuensi logis. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang keliru bahwa kelas sosial merupakan sekumpulan individu yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penghapusan kelas sosial secara otomatis akan menghapus faktor-faktor penentu yang membentuk karakter individu kapitalis tersebut—yaitu individu yang menikmati secara personal dan egois porsi kekayaan sosial yang sebenarnya diproduksi secara bersama-sama. Tentu saja, ini bukan satu-satunya perbedaan antara kapitalisme dan komunisme. Kekayaan yang tercipta di bawah komunisme akan sangat berbeda secara penuh dari apa pun yang mampu dihasilkan oleh kapitalisme. Komunisme bukanlah sebuah mode produksi, dalam arti bahwa relasirelasi sosial di dalamnya tidak didikte oleh bagaimana proses produksi kebutuhan hidup dijalankan. Sebaliknya, relasi sosial komunislah yang justru menentukan bagaimana kebutuhan hidup tersebut diproduksi.
Kita tidak tahu, tidak bisa mengetahui, dan karena itu tidak berusaha untuk menggambarkan secara konkret seperti apa bentuk komunisme nantinya. Kita hanya mengetahuinya secara negatif—yaitu melalui penghapusan bentuk-bentuk sosial kapitalis. Komunisme adalah sebuah dunia tanpa uang, tanpa nilai tukar, tanpa negara, tanpa kelas sosial, serta tanpa dominasi dan hierarki. Kondisi ini menuntut penuntasan bentuk-bentuk dominasi lama yang telah menyatu dalam fungsi kapitalisme itu sendiri, seperti patriarki, sekaligus melampaui sekat-sekat kondisi gender maskulin dan feminin. Jelas pula bahwa segala bentuk pembelahan berbasis komunal, etnis, ras, atau sejenisnya tidak mungkin ada dalam komunisme, yang sejak awal kemunculannya bersifat global.
Jika kita tidak dapat memprediksi dan menentukan bagaimana bentuk konkret dari komunisme nantinya, hal itu karena relasi-relasi sosial tidak lahir begitu saja secara utuh dari satu pemikiran tunggal, sejenius apa pun pemikiran tersebut. Relasi sosial hanya bisa mewujud sebagai hasil dari praktik sosial yang masif dan meluas. Praktik inilah yang kita sebut sebagai komunisasi. Komunisasi bukanlah sebuah tujuan akhir, bukan pula sebuah rancangan proyek. Komunisasi tidak lain adalah sebuah jalan itu sendiri. Namun, dalam komunisme, tujuan adalah jalan tersebut, dan sarana adalah hasil akhirnya. Revolusi justru merupakan momen ketika kita keluar dari kategori-kategori yang ada dalam mode produksi kapitalis. Jalan keluar ini sebenarnya sudah mulai terbayang dalam perjuangan-perjuangan kelas selama ini, tetapi belum benar-benar eksis di dalamnya; sebab, sebuah jalan keluar, hanya benar-benar nyata jika ia berupa gerakan keluar yang masif dan meruntuhkan segala tatanan lama yang dilewatinya.
Kita bisa meyakini bahwa proses komunisasi ini akan berlangsung secara chaos. Masyarakat kelas tidak akan runtuh begitu saja tanpa melakukan berbagai upaya perlawanan. Sejarah telah membuktikan bahwa kekejaman negara yang berusaha mempertahankan kekuasaannya tidak mengenal batas; tindakan paling keji dan tidak manusiawi sejak awal peradaban justru dilakukan oleh negara. Hanya dalam pertarungan hidup-mati beserta segala tuntutannya inilah, daya cipta tanpa batas—yang terbebas karena keterlibatan semua orang dalam proses pembebasan mereka—akan menemukan modal untuk melawan kapitalisme sekaligus menciptakan komunisme dalam satu gerakan yang padu. Praktik-praktik revolusioner untuk menghapus nilai, uang, pertukaran, dan seluruh relasi komoditas dalam perang melawan kapital adalah senjata yang menentukan. Melalui langkah-langkah komunisasi tersebut, gerakan ini dapat merangkul sebagian besar kaum marjinal, kelas menengah, dan massa petani. Singkatnya, praktik ini berfungsi untuk menciptakan persatuan di dalam perjuangan itu sendiri—sebuah persatuan yang saat ini tidak lagi eksis di dalam tubuh kaum proletar.
Jelas pula bahwa dorongan maju yang dihasilkan oleh penciptaan komunisme akan memudar jika ia terinterupsi. Segala bentuk kapitalisasi atas "pencapaian revolusi", segala bentuk sosialisme, atau segala bentuk "transisi" yang dianggap sebagai fase perantara menuju komunisme— sebagai sebuah "jeda"—justru akan menjadi kontrarevolusi. Kontra-revolusi ini lahir bukan dari para musuh revolusi, melainkan dari dalam tubuh revolusi itu sendiri. Kapitalisme yang sedang sekarat akan mencoba bersandar pada kontrarevolusi semacam ini. Sementara itu, upaya melampaui patriarki akan menjadi disrupsi besar yang memecah belah kubu revolusioner itu sendiri; sebab, tujuan yang dikejar tentu bukanlah "kesetaraan" antara laki-laki dan perempuan, melainkan penghapusan radikal atas sekat-sekat sosial yang berbasis jenis kelamin. Karena semua alasan inilah, komunisasi akan tampak sebagai sebuah "revolusi di dalam revolusi".
Bentuk organisasi yang memadai bagi revolusi ini hanya akan tercipta melalui keragaman tindakan komunisasi yang diambil di mana saja oleh siapa saja. Jika tindakan-tindakan tersebut terbukti menjadi solusi yang tepat bagi suatu situasi, mereka akan meluas dengan sendirinya tanpa ada yang tahu siapa yang pertama kali mencetuskannya atau siapa yang menyebarkannya. Komunisasi tidak akan bersifat demokratis. Sebab, demokrasi—termasuk jenis demokrasi "langsung"—merupakan sebuah format yang hanya cocok untuk satu tipe relasi tertentu antara hal-hal yang bersifat individu dan kolektif; yaitu tipe relasi yang justru didorong hingga ke titik ekstrem oleh kapital dan ditolak mentah-mentah oleh komunisme. Langkah-langkah komunisasi tidak akan diambil oleh lembaga apa pun, bentuk representasi siapa pun, atau struktur perantara mana pun. Langkah ini akan diambil oleh semua orang yang, pada momen tertentu, berinisiatif mencari solusi yang menurut mereka tepat untuk memecahkan masalah dalam perjuangan. Masalah perjuangan ini juga merupakan masalah kehidupan sehari-hari: bagaimana cara makan, di mana tempat tinggal, bagaimana cara berbagi dengan orang lain, bagaimana cara melawan kapital, dan sebagainya. Perdebatan memang ada, perbedaan pendapat memang ada, perselisihan internal pun memang ada—karena komunisasi juga merupakan revolusi di dalam revolusi. Tidak ada lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan. Situasilah yang akan menentukan, dan sejarahlah yang akan mengetahui secara retrospektif (post festum), siapa yang benar.
Kesimpulan ini mungkin terkesan sangat mendadak dan mengejutkan; tapi tidak ada cara lain untuk menciptakan sebuah dunia yang baru.
[1] Program gerakan perlawanan Prancis tahun 1944 merupakan sebuah kesepakatan antara anggota kelompok Gaullis dan Komunis yang meletakkan fitur-fitur utama dari kapitalisme kesejahteraan pasca-perang di Prancis.
[2] Henry Ford, industrialis besar asal Amerika Serikat, di antara periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II, mempertahankan sebuah gagasan bahwa peningkatan upah dan produktivitas sangatlah penting untuk dilakukan secara simultan. Menurutnya, langkah ini diperlukan demi mengembangkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar yang mampu menyerap produk-produk yang dihasilkan tersebut.
[3] Bahkan aturan ini mengikat kaum kapitalis itu sendiri, yang pada kenyataannya tidak memiliki kendali atas aturan-aturan yang justru padahal menempatkan mereka di puncak kekuasaan.
[4] Pada tahun 1981 di Prancis, François Mitterrand, seorang politisi liberal dan "sosialis", terpilih sebagai Presiden. Ia terpaksa membatalkan sebagian besar janji kampanye sosialnya pada tahun 1983 demi mengikuti kebijakan ekonomi "neoliberal" yang ketat.
[5] Kapitalisme finansial bukanlah benalu yang menumpang hidup pada kapitalisme produktif. Fakta tersebut justru terbalik dengan apa yang selama ini diyakini oleh kelompok kiri. Sebaliknya, sektor finansial justru merupakan instrumen yang mutlak diperlukan bagi eksistensi kapitalisme produktif. Perkembangan sektor keuangan yang sangat masif sejak dekade 1970-an, bersama dengan berbagai faktor pendukung lainnya, telah memungkinkan kapital beredar secara instan di tingkat global. Instrumen ini menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar demi mengintegrasikan siklus produksi dan konsumsi secara global.
[6] Beberapa kalangan libertarian atau komunis dewan (council communists) dengan sangat senang hati mengecam pengkhianatan yang dilakukan oleh para perwakilan serikat pekerja. Namun, "pengkhianatan" semacam itu sebenarnya sejalan dengan proses institusionalisasi gerakan buruh, yang secara implisit terkandung dalam upaya kaum proletar untuk menegaskan kekuasaan mereka. Para perwakilan serikat pekerja menjadi pengkhianat sejauh mereka bersedia mengambil peran spesifik demi memperkuat kekuasaan mereka sendiri; meski demikian, bukan mereka yang menciptakan peran tersebut. Merasa puas hanya dengan mengecam "pengkhianatan" ini tentu tidak cukup, karena sikap tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa perwakilan lain—yang lebih jujur—akan mampu bertindak berbeda.
[7] Perjuangan kelas di negara-negara yang baru mengalami industrialisasi seperti Cina, India, Bangladesh, atau Kamboja bisa saja berbeda, karena perjuangan yang terjadi di sana—misalnya perjuangan menuntut kenaikan upah—mampu menghasilkan kemenangan dengan dampak yang luas. Meskipun demikian, dalam sistem kapitalisme yang terintegrasi secara global, dampak ini tidak pernah cukup besar untuk benarbenar mengubah karakteristik dasar dari relasi sosial kapitalis itu sendiri. Perjuangan-perjuangan ini bukanlah sebuah siaran ulang atau replika dari perjuangan yang pernah terjadi di Eropa pada masa awal bangkitnya kapitalisme; salah satu alasannya adalah karena gerakan-gerakan ini tidak lagi dapat berjalan beriringan dengan perspektif revolusioner yang eksis di sepanjang tahun 1840 hingga 1970.