Identitas Aktor Perpustakaan Jalanan Yogyakarta
Identitas Kolektif Perpustakaan Jalanan Yogyakarta
Reproduksi ideologi dapat terjadi di level apapun, salah satunya di level komunitas. Perpustakaan Jalanan sebagai sebuah komunitas baca yang populer saat 2016-2018, tidak hanya sebagai upaya meramaikan geliat literasi, tapi, tanpa disadari, sebagai ruang reproduksi ideologi bagi individu-individu di dalamnya. Artikel ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertujuan memahami sekaligus membangun kembali narasi-narasi dalam suatu fenomena sosial. Agar semakin membuka cakrawala dari narasi-narasi besar yang ada di dalam suatu fenomena sosial, penulis membutuhkan pisau analisis, diantaranya, Gerakan Sosial Baru (GSB) dan Mutual Aid. Dua pisau ini penting untuk melihat corak komunitas sekaligus upaya setiap aktor menjalani praktik di dalam Perpustakaan Jalanan. Artikel ini juga menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara mendalam kepada pegiat-pegiat Perpustakaan Jalanan Yogyakarta, serta studi literatur untuk mencari tahu makna-makna di balik realitas yang terjadi di dalam komunitas. Kesimpulannya, artikel ini menangkap beberapa nilai ideologi: egalitarianisme, kebebasan individu, serta anti-hierarkis dan otoritas. Tiga nilai tersebut secara tidak langsung merupakan basis ideologi anarkisme.
Gerakan perpustakaan jalanan mulanya muncul di Bandung pada sekitar medio 2009 (Putri, 2018; Saputra, Damayani, & Rahman, 2017). Seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya terus berlangsung hingga pada akhirnya menemukan momentum puncak ketika era boom perpustakaan jalanan terjadi pada 2017-2018. Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu kota yang merasakan dampak boom tersebut hingga akhirnya terbentuk kolektif Perpustakaan Jalanan DIY. Penggunaan nama yang serupa di berbagai kota lainnya menandakan adanya kemungkinan keterhubungan antara satu perpustakaan jalanan dengan yang lain.
Medio 2016 telah terjadi peristiwa pembubaran lapak baca di Bandung (Lazuardi, 2016; Utama, 2016). Lapak tersebut dikenal dengan nama Perpustakaan Jalanan Bandung. Secara harfiah, perpustakaan jalanan memang menyediakan bahan bacaan di ruang terbuka yang menjadi tempat masyarakat berinteraksi dan berkumpul. Terminologi “jalanan” digunakan untuk menggambarkan aktivitas kepustakaan yang digelar di jalan, bukan di dalam ruangan fisik layaknya perpustakaan pada umumnya. Kegiatan melapak ini umumnya dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki kepekaan terhadap isu perbukuan dan literasi. Pembubaran lapak tersebut menjadi perhatian Publik dengan cukup banyak diliput oleh media massa, dan juga menjadi sorotan dari berbagai kelompok masyarakat sipil (Setara, 2016; Siasat Partikelir, 2021).
Saputra (2017) beranggapan insiden pembubaran tersebut menjadi pemantik munculnya model perpustakaan jalanan di banyak tempat lainnya. Dugaan ini semakin beralasan jika kita membaca beberapa artikel jurnal dan penelitian yang membicarakan kemunculan berbagai perpustakaan jalanan setelah terjadinya pembubaran tersebut (Irham, 2018; Lestari & Subekti, 2019; Nisa'u et al., 2022; Rahman, Margi, & Wirawan, 2019; Tifasilviana, 2019). Persebaran perpustakaan jalanan jumlahnya tergolong masif dan terlihat bahwa kebanyakan digerakkan oleh anak muda yang memiliki kepedulian serta ketertarikan terhadap pengembangan literasi di Indonesia. Pada titik ini terlihat bahwa kehadiran perpustakaan jalanan seakan memberikan suntikan semangat dan warna baru bagi dunia literasi Indonesia, khususnya dalam mengusung misi tradisionalnya: meningkatkan minat baca masyarakat.
Era ledakan perpustakaan jalanan terjadi pada periode 2017-2018, sebagaimana dipaparkan di dalam beberapa artikel (Pragota, 2019; Putri, 2018). Kehadiran perpustakaan jalanan mendorong budaya baru bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan literasi. Jika selama ini kegiatan mengakses bacaan melalui perpustakaan formal[1] dianggap menjadi momen personal, perpustakaan jalanan mencoba mendobrak tatanan lama yang terjadi di institusi perpustakaan, tatanan yang dianggap mengekang serta membatasi ruang dinamis antara pengunjung dengan buku dan sumber pengetahuan. Perpustakaan jalanan hadir dengan menawarkan pendekatan yang berupaya membuka dinding batas antara buku dan masyarakat: ketika laku membaca tidak harus selalu dalam kondisi sepi, tenang, formal dan cenderung kaku. Bagi perpustakaan jalanan, praktik literasi seharusnya selaras dengan aktivitas sosial lainnya, seperti berinteraksi dan bertukar gagasan. Praktik literasi ini melibatkan interaksi aktif dua arah antara pengunjung dengan pegiat maupun antarsesama pengunjung.
Ada hal yang laten dari suatu komunitas yang telah berdiri. Dengan sadar atau tanpa disadari, melalui interaksi dan pertukaran gagasan, komunitas dapat menjadi tempat terjadinya reproduksi ideologi tertentu. Komunitas sendiri dapat diartikan banyak hal oleh beberapa orang peneliti. Cobigo (2016) menyebutkan bahwa komunitas merupakan sekumpulan manusia dengan berbagai interaksi, dukungan, dan terbatas dengan kesamaan pengalaman atau karakteristik, kedekatan, serta rasa memiliki di dalamnya. Namun, komunitas juga dapat dibedah berdasarkan kedekatan fisik (Capece & Costa, 2013), kesamaan pandangan maupun nilai (Bettez & Hytten, 2013), sebagai suatu kelompok (Lehavot, Balsam, & Ibrahim-Wells, 2009), keterikatan (Bettez & Hytten, 2013; Stone, 1992), interaksi (Nieckarz, 2005), rasa memiliki (Vogl, 2009), dukungan (Rothblum, 2010), berkelanjutan (Goodings, Locke, & Brown, 2007), sebagai simbol (Stein, 1977; Ven, 2004), tak memiliki batasan ruang (Amsden, Stedman, & Kruger, 2010; Theodori, 2005), sebagai suatu proses (Theodori, 2005), beragam (MacQueen et al., 2001), dan berwujud (Mcclellan, 2011). Dari banyaknya penjelasan mengenai komunitas dari berbagai peneliti sebelumnya, Perpustakaan Jalanan Yogyakarta memiliki nilai, gagasan, dan ideologi yang sama di antara anggota mereka. Ideologi yang paling tampak dari Perpustakaan Jalanan Yogyakarta adalah melawan bentuk perpustakaan formal.
Perpustakaan Jalanan dapat dilihat dari adanya kemandirian dan independensi yang membuat suatu perpustakaan tidak terikat oleh lembaga atau institusi apapun. Independensi tersebut juga terlihat menjadi landasan bergerak bagi perpustakaan jalanan. Sebab, pada dasarnya, pegiat perpustakaan jalanan merupakan suatu komunitas yang memiliki keresahan tentang kondisi di sekitarnya dan ingin memberi kontribusi langsung terhadap berbagai persoalan literasi (Irham, 2018; Rahman et al., 2019; Saputra et al., 2017). Pada titik ini, perpustakaan jalanan terlihat dijadikan sebagai medium oleh para pegiatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyikapi situasi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, artikel ini berupaya memahami perpustakaan jalanan dalam praktik kesehariannya yang terlihat memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial-politik, terutama penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat.
Di samping itu, artikel ini menggunakan pisau analisis mutual aid (Kropotkin, 1902). Secara sederhana, Mutual Aid adalah kerjasama antarindividu di suatu masyarakat dengan tidak membutuhkan eksistensi otoritas maupun negara. Dean Spade (Spade, 2020) dalam bukunya memberikan aspek-aspek kunci dalam rangka memahami Mutual Aid. Pertama, konsep Mutual Aid dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Kedua, melalui Mutual Aid orang-orang dapat saling bersolidaritas, mengumpulkan kelompok sesamanya, dan membangun gerakan. Solidaritas merupakan wujud nyata kesetaraan antara individu yang memberi bantuan dengan individu yang mendapat bantuan. Ketiga, konsep Mutual Aid memiliki karakter partisipatif dan bertendensi menyelesaikan persoalan yang dilakukan melalui tindakan kolektif sehingga subjek diposisikan tidak pasif. Di dalam suatu kelompok, individu akan mengasah kemampuan yang ia miliki atau mungkin juga hal baru, dan belajar bagaimana memproyeksikan kemampuannya untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi. Proses ini mendorong individu untuk dapat menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diatasi.
Perpustakaan jalanan dapat dianggap sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB), sebab perpustakaan jalanan berbentuk aksi kolektif yang dilandasi pada kritik atas kondisi sosial-politik tertentu. Perjuangan yang dilakukan Perpustakaan Jalanan telah melampaui batasan kelas. Seperti yang disampaikan oleh Singh (2001), selain melampaui kelas, gerakan sosial baru memiliki tiga karakteristik lainya bersandarkan pada masyarakat sipil beserta komunitasnya sebagai pertahanan diri dari ekspansi aparatus negara, wujud komunitas atau kelompok kolektif yang lebih cair, dan kelompok yang bersifat heterogen. Perjuangan tersebut, secara sederhana, dapat dilihat dari bagaimana perpustakaan jalanan berusaha mengubah fungsi buku menjadi fungsi sosial (Irham, 2018; Putri, 2018). Selain itu, interaksi di dalam kegiatan melapak juga dapat dilihat sebagai bentuk perjuangan terhadap upaya menumbuhkan budaya diskusi yang cair dan terbuka antarsesama warga sipil.
Sebagai alternatif terhadap eksistensi perpustakaan formal, secara abstrak, mereka mempraktikkan nilai-nilai ideologi anarkisme. Praktiknya mereka melakukan beberapa nilai ideologi berupa egalitarianisme, kebebasan individu, dan anti-otoritarian (Goldman, 1910; Graeber, 2009). Tiga nilai tersebut merupakan fondasi antitesis kondisi masyarakat hari ini. Praktik tersebut dilakukan di keseharian para anggotanya, sehingga tanpa disadari hal itu menjadi suatu bentuk identitas komunitas mereka. Para anggota, bukan hanya melakukan aktivitas melapak, tetapi juga melakukan diskusi-diskusi untuk merespons isu-isu yang ada di masyarakat. Dengan demikian artikel ini hendak menyelidiki fenomena Perpustakaan Jalanan Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap perpustakaan formal pada umumnya dengan mereproduksi ideologi anarkisme di dalamnya.
Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia secara alamiah, dari segi konsep, perilaku, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Creswell & Poth, 2018; Norman Kent Denzin & Lincoln, 2011; Fontana & Frey, 2009). Selain itu, artikel ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memberi tinjauan pada sisi ontologi dan epistemologi (Guba & Lincoln, 2009). Secara ontologis, konstruktivisme bersifat relatif. Realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindrakan serta didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik, meskipun, berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya. Selain itu, bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individu yang memiliki konstruksi tersebut.
Selanjutnya, artikel ini juga melakukan beberapa metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Observasi merupakan upaya merekam atau mencatat fenomena di lapangan menggunakan panca indera (Angrosino, 2007; Creswell & Poth, 2018; Norman K. Denzin & Lincoln, 2009). Ketika melakukan observasi, strategi observasi yang digunakan adalah memposisikan diri menjadi participant as observer. Participant as observer dapat diartikan bahwa penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan di lapangan, karena hal itu bertujuan untuk mendapatkan pandangan subjektif dari objek observasi (Bogdewic, 1992; Ciesielska, Wolanik Bostrom, & Ohlander, 2018; Creswell & Poth, 2018; Norman K Denzin & Lincoln, 2018; Gold,1958). Teknisnya, penulis hadir dan terlibat di tengah-tengah kegiatan melapak Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Selanjutnya, wawancara mendalam bertujuan agar dapat memahami horison pengetahuan subjek, agar maknanya dapat terungkap, serta menyibak pengalaman hidup subjek (Creswell & Poth, 2018; Kvale & Brinkmann, 2009). Proses wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara dengan teknik tidak terstruktur guna memahami kompleksitas perilaku dari pegiat dan kegiatan yang ada di Perpustakaan Jalanan Yogyakarta (Fontana & Frey, 2009). Terakhir, studi literatur sebagai tambahan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, arsip atau dokumen pribadi maupun publik.
Selanjutnya proses analisis menggunakan acuan dari Miles dan Huberman. Analisis dilakukan sejak sebelum tahap pengumpulan data, sewaktu proses pengumpulan data, serta setelah tahap pengumpulan data akhir (Huberman & Miles, 2009). Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis sebagai upaya mengkonstruksi realitas Perpustakaan Jalanan Yogyakarta melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian, dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan. Terakhir, data yang diperoleh dianalisis secara interpretatif. Dengan demikian, hasil temuan dikonstruksi sedemikian rupa dengan menggunakan pisau analisis yang telah dipilih. Di saat yang bersamaan, penggunaan paradigma kritis ditujukan untuk mengungkap nilai-nilai anarkisme yang direproduksi para pegiat Perpustakaan Jalanan Yogyakarta.
Proses terwujudnya suatu gerakan sosial baru pada praktik keseharian Perpustakaan Jalanan Yogyakarta disandarkan pada proses produksi-reproduksi ideologi sekaligus identitas para aktor yang terlibat di dalamnya. Praktik ini kemudian mewujud ke dalam dua aspek penting, yaitu adanya identitas aktoraktor yang terakumulasi menjadi identitas kolektif. Di samping itu, praktik ini juga membentuk suatu kesadaran kolektif dengan diakui atau tidak menekankan pada satu ideologi tertentu bernama anarkisme. Melucci (2004) berpandangan bahwa proses terbentuknya identitas kolektif dalam suatu kelompok tidak bisa dilepaskan dari identitas aktor yang berada di dalamnya. Hal itu karena keberadaan aktor-aktor inilah suatu komunitas atau kelompok dapat hidup dan tetap eksis menjalankan tujuan bersamanya. Secara garis besar, dimensi aktor dalam gagasan Melucci dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek: kemampuan reflektif, rekognisi diri, dan kultural. Ketiga hal ini secara simultan menjadi aspek yang menentukan ciri dari masing-masing identitas aktor. Proses ini, menurut Melucci (2004), melibatkan hubungan antara pegiat dengan teks (nilai), produk budaya (self-recognized), hingga praktik-praktik keseharian (kultural).
Pertama, aspek reflektif merupakan hal fundamental bagi perjalanan seorang aktor sosial (Melucci, 2004). Refleksi diri merupakan proses internalisasi nilai dan ilmu pengetahuan pegiat perpustakaan jalanan yang dapat ditelusuri melalui bentuk bacaan mereka. Perpustakaan Jalanan Yogyakarta merupakan kolektif yang menyediakan akses bahan bacaan kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan melalaui aktivitas melapak. Saat melapak, buku tidak hanya dijadikan benda mati, tetapi para pegiat berusaha menghidupkan suasana dengan memantik obrolan antarsesama pegiat atau dengan pengunjung yang datang. C mengakui salah satu hal yang membuatnya tertarik menjadi pegiat dan ikut melapak adalah karena dia suka membaca karya-karya sastra sebelumnya. Selain itu, membaca membuatnya menjadi tidak mati rasa (C, 5 April 2023). Senada dengan yang diungkapkan U, ia mengakui bahwa dia suka membaca sebelum keikutsertaannya di kolektif Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Di samping itu, ia memiliki banyak pengalaman empiris terhadap praktik peminjaman buku di perpustakaan formal lantaran dirinya sering meminjam buku di Grahatama Pustaka. U juga menyadari jika membaca bukanlah suatu hal yang buruk (U, 16 April 2023). Pengalaman lainnya juga diceritakan G; buku pertamanya adalah "Materialisme, Dialektika, Logika (Madilog)" karya Tan Malaka (G, 17 April 2023). Sementara itu, O mengaku bahwa persinggungannya dengan buku diawali dengan bacaan-bacaan bertema sejarah (O, 16 April 2023).
Selanjutnya, konsep rekognisi diri memberi penekanan pada proses yang berkaitan dengan keterikatan emosional (Melucci, 2004). Konteksnya berkaitan dengan praktik motivasi para aktor yang bergabung menjadi suatu kolektif bernama Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Ula merasa perpustakaan jalanan bisa menjadi ruang baginya mengembangkan banyak hal (U, 16 April 2023). Berbeda dengan C, perasaan jenuh dengan lingkungan pertemanan dan kampusnya dirasa tidak membuat dirinya berkembang. Lantas, ketika ada momentum pembentukan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta, C pun turut ambil bagian (C, 5 April 2023). Keduanya kontras dengan G yang telah memiliki pengalaman bergabung dengan beberapa komunitas atau kolektif. Ia relatif lebih memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan akan bergabung atau tidak dengan suatu kolektif. Ia juga tidak langsung mengambil keputusan terlibat aktif, tetapi menunda sementara untuk bergabung (G, 17 April 2023). O memiliki motif lain saat bergabung dengan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Ia lebih condong pada pengalaman pribadi dengan buku yang disukainya dan pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya (O, 16 April 2023).
Terakhir, aspek kultural berkaitan erat dengan daya imajinatif aktor sosial dalam membangun hubungan antara masa lalu dan masa depan yang kemudian akan mengikat tindakan mereka (Melucci, 2004). Konteksnya pandangan bersama mengenai dunia sosial antaraktor, seperti kemudahan mengakses bahan bacaan. O berangkat dari anggapan bahwa pemenuhan intelektual masyarakat harus bisa dijamin oleh konstitusi, tetapi faktanya masyarakat justru merasa aga ya sana teknokratisasi sistem peminjaman di perpustakaan formal (O, 16 April 2023). C secara tegas menyatakan kritiknya terhadap sistem perpustakaan formal yang menurutnya membuat akses terhadap ilmu pengetahuan terhambat (C, 5 April 2023). Berbeda dengan G yang menjadikan peristiwa razia buku sebagai faktor determinan dan mendorongnya mencari ruang menampung keresahan (G, 17 April 2023). Sementara U, menjadikan pengalaman buruknya dengan perpustakaan formal sebagai faktor mencari ruang aktualisasi baru (U, 16 April 2023). Pengalaman empirik masing-masing pegiat menjadi fondasi utama pembentukan identitas kolektif Perpustakaan Jalanan Yogyakarta dalam perspektif Gerakan Sosial Baru. Sebab, tanpa adanya internalisasi pembentukan identitas kolektif sebagai persyaratannya, Gerakan Sosial Baru tidak akan terwujud. Pada akhirnya, imajinasi bersama para pegiat atas terbentuknya sebuah wadah bersama pun tidak akan tercapai.
Pembentukan identitas di dalam suatu komunitas dapat terbentuk secara abstrak. Identitas komunitas hanya dapat dikenali ketika seseorang menjadi bagian atau mengenali melalui identifikasi keanggotaan, interaksi, dan tindakan aktor di dalamnya secara mendalam. Identitas komunitas dapat dimaknai sebagai identifikasi diri dan lainnya melalui individu atau anggota dalam suatu jaringan hubungan komunitas (Ashforth & Mael, 1989). Selain identifikasi diri, hal ini berkaitan erat dengan seberapa kuat atau longgarnya ikatan antaraktor dalam hal mempraktikkan nilai-nilai yang ada di dalam komunitas (Weng, Wang, & Chen, 2022). Ada nilai dan norma-norma dari abstraksi suatu komunitas di dalamnya yang menjadikannya dapat dikenali individu atau kelompok sosial di luar dirinya. Menurut Melucci (2004) di dalam suatu komunitas terdapat: nilai dan negosiasi subjek, aturan yang dapat secara tertulis atau tidak, dan kedirian serta pengenalan komunitas itu sendiri. Artinya, apa yang telah disebutkan oleh Ashforth, Weng, dan Melucci dapat dilihat sebagai upaya mengurai identitas kolektif. Dalam diskursus Gerakan Sosial Baru, nilai dipandang sebagai prinsip dasar yang memengaruhi bagaimana aktor menentukan tujuannya, termasuk di dalamnya identifikasi strategi yang secara moral dapat diterima (Porta & Diani, 2006). Nilai juga akan memberi motivasi yang diperlukan untuk membuat perhitungan atas berbagai dampak yang mungkin muncul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan. Suatu sistem nilai niscaya akan membentuk seperangkat komponen tindakan.
Persoalan nilai menjadi penting untuk memahami lebih lanjut konteks gerakan sosial Perpustakaan Jalanan Yogyakarta, agar nilai dan prinsip dari praktik Perpustakaan Jalanan Yogyakarta dapat dipahami. Karakteristik nilai menjadi aspek dominan terhadap esensi perpustakaan jalanan secara kolektif. Perpustakaan Jalanan Yogyakarta tentu memiliki nilai dan norma yang menjadi acuan dalam bertindak. Menurut G, nilai di dalam perpustakaan jalanan adalah kepemilikan bersama yang jelas kontra terhadap pemerintah atau negara (G, 17 April 2023).
Perpustakaan Jalanan Yogyakarta memiliki nilai sebagai unsur-unsur pembentuk identitas yang membentuk identitas kolektif, baik itu disadari atau tidak (Ashforth & Mael, 1989; Melucci, 2004; Weng et al., 2022). Nilai-nilai atau ideologi yang dianut pegiat Perpustakaan Jalanan Yogyakarta dapat dipetakan ke dalam tiga hal: egalitarianisme, kebebasan individu, dan menolak segala bentuk struktur hierarkis dan otoritas yang ada di masyarakat. Tiga nilai ideologi tersebut secara tidak langsung merupakan basis dari ideologi anarkisme (Curran, 2007; Dhont, Hiel, Pattyn, Onraet, & Severens, 2012; Epstein, 2001; Esenwein, 2004; Kinna, 2005).
1. Egalitarianisme
Graeber (2009) menyebut egalitarianisme sebagai salah satu etos yang penting dimiliki seorang anarkis dan dianggap sebagai salah satu sifat alami manusia. Etos egalitarian terwujud dalam proses kehidupan sehari-hari seorang anarkis. Ia menjadi cara hidup bagi seseorang yang mendaku anarkis. Melalui upaya antropologisnya, Graeber (2009) mencoba menjelaskan bahwa etos egalitarian merupakan suatu doktrin anarkisme yang membebaskan manusia dari belenggu kekangan otoritas. Egalitarianisme juga diadaptasi komunitas perpustakaan jalanan dalam proses mengambil keputusan. Perpustakaan Jalanan Yogyakarta selalu membuka ruang seluas-luasnya dan mendengarkan setiap usulan-usulan anggotanya, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama (C, 5 April 2023).
Selain itu, etos egalitarian dapat mendorong terciptanya kerja sama, bukan menjadi kompetisi antarmanusia. Konsep ini digagas oleh Kropotkin melalui salah satu pemikirannya yang terkenal mengenai kerjasama yang saling menguntungkan atau populer dikenal dengan Mutual Aid. Kropotkin (1902) melihat melalui kacamata evolusi Darwin bahwa setiap entitas kehidupan dalam suatu siklus kehidupannya pada ekosistem dapat menciptakan kerja sama saling menguntungkan. Misalnya, pohon yang tumbuh besar dapat menjadi tempat tinggal burung, kemudian burung dapat membantu menyebarkan bibit-bibit dari pohon ketika terbang ke tempat lainnya. Contoh lainnya, dalam suatu masyarakat komunal, terjadi kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diproyeksikan mencari makanan dengan berburu, sedangkan perempuan bercocok tanam. Kerja sama ini bagi Kropotkin (1902) merupakan hasil dari perkembangan evolusi yang tidak bisa dilepaskan dalam perkembangan masyarakat. Menariknya, kerjasama yang menguntungkan ini terjadi hingga hari ini melalui Perpustakaan Jalanan Yogyakarta.
Perpustakaan Jalanan Yogyakarta terlihat memiliki visi kerjasama menguntungkan dalam dimensi literasi. Salah satu upayanya dengan memberi kemudahan dalam penyediaan akses bahan bacaan di lapak buku mereka. Pada praktiknya, mereka memberikan akses buku kepada setiap pengunjung tanpa melihat latar belakang dan orientasi pribadinya. Dalam rangka memenuhi upaya tersebut, para pegiat harus bersiasat agar ketersediaan bahan bacaan dapat memadai ketika kegiatan melapak. Hal ini pun disadari oleh para anggota ketika anggota ketika proses konsolidasi awal pembentukan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Pada saat konsolidasi, mereka bersepakat mendonasikan buku-buku pribadinya dijadikan sebagai koleksi awal komunitas. Setiap pegiat bersedia mendonasikan bukunya sebanyak tiga buah (C, 5 April 2023). Siasat lain yang dilakukan para anggota ialah dengan mengajak khalayak luas berkontribusi dalam kegiatan melapak melalui penerimaan donasi buku dari publik. Publik pun merespons dengan baik sehingga judul buku bertambah jumlah dan variannya, dari yang sebelumnya masih terbatas. Praktik penyediaan buku yang dilakukan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta secara tidak langsung tengah mendekonstruksi pemahaman masyarakat bahwa perpustakaan mestinya tidak sekaku dan sepasif yang umumnya terjadi di perpustakaan formal. Tidak perlu ada kartu anggota, tidak ada aturan teknis lainnya, serta terbuka bagi semua golongan dan kelas sosial (O, 3 April 2023).
Praktik kerja sama lainnya dapat dilihat dari pola kerja sosial yang mereka lakukan. Biaya operasional melapak ditanggung bersama. Penyebaran pengetahuan melalui medium zine serta pengarsipan buku digital pada suatu tempat penyimpanan daring bertujuan agar siapapun dapat mengaksesnya. Terkhusus praktik zine, misalnya (U, 16 April 2023), zine didistribusikan secara cuma-cuma. Para kontributor tidak mendapatkan honor dan dibiayai secara kolektif. Kegiatan ini dapat dikerangkakan menjadi kultur DIY (Do-It-Yourself). Kultur DIY dapat diartikan sebagai “amatirisasi” massal yang mendemokratisasi pengetahuan dan inovasi sehingga membentuk kembali politik internasional dengan melihat pergolakan-pergolakan global yang terjadi (Nguyen, 2016: Ratto & Boler, 2014). Maka dari itu, kita bisa menarik gagasan bersama bahwa kultur DIY sebagai produk yang menentang media arus utama serta otoritas negara, karena teks-teksnya memuat narasi perlawanan (Kempson, 2014: Schilt, 2003: Tong, 2020). Komunitas perpustakaan jalanan menghasilkan suatu gerakan perlawanan melalui cara-cara egaliter, menentang otoritas negara dan media arus utama, melalui perlawanan kultural sebagai ciri khas gerakan sosial baru (Singh, 2001), sebab, zine dibuat sebagai alat mengekspresikan pandangan politik yang menentang adanya ketidakadilan.
2. Kebebasan Individu
Salah satu karakteristik dari seorang atau kelompok anarkis adalah kebebasan individu. Kebebasan individu ini dapat dimaknai sebagai keunikan dan keotentikan yang ada di dalam diri manusia, saat kealamiahan antara satu manusia dengan manusia lainnya pasti berbeda sehingga mengedepankan self-determination (Goldman, 1910; Kropotkin, 1902). Anarkisme sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, karena dalam pandangannya, negara telah mengkooptasi hingga mencabut kebebasan. Hal itu dapat dilihat dari cara individu mempresentasikan dirinya melalui interaksi di dalam suatu kelompok atau antar anggota. Di samping itu, kelompok memberikan keleluasaan kepada individu dalam bertindak. Kebebasan individu ini menjadi antitesis negara yang dianggap sebagai tirani.
Hal itu dapat dilihat di Perpustakaan Jalanan Yogyakarta, ketika para anggota bebas membaca buku tanpa doktrin tema tertentu. Kebebasan ini membuat terbentuknya beragam latar belakang individu yang terlibat di dalamnya. Meskipun mereka memiliki perbedaan bahan bacaan, terdapat satu hal yang dapat menyatukan mereka, yaitu keresahan yang sama terhadap perpustakaan formal, sehingga mendorong mereka membentuk dan menghidupi perpustakaan jalanan.
Bentuk kebebasan lainnya yaitu tidak adanya paksaan dalam melakukan praktik melapak. Hal ini terlihat saat pembagian tanggung jawab melapak. Masing-masing anggota dipersilakan memilih tugasnya masing-masing, seperti membawa koleksi buku-buku ataupun membawa alas duduk melapak. Besarnya kebebasan individu terlihat dari ketika salah satu anggota yang memiliki tanggung jawab membawa buku atau alas tidak bisa hadir, maka kegiatan melapak dibatalkan (G, 3 April 2023). Hal ini sejalan dengan argumen Goldmann (1910) bahwa hanya melalui kebebasan, seseorang akan menyadari kekuatan ikatan sosial yang menyatukan manusia; serta kebebasan itu sendiri merupakan fondasi sebenarnya dari kehidupan sosial yang normal.
Konsep kebebasan dalam anarkisme yang disadur dari Goldmann ini membuktikan adanya keterbukaan, self-determination, serta menghargai antarindividu di dalam kelompok. Secara tidak langsung, ini juga mengikis perilaku yang telah dikooptasi negara. Berdasarkan perlawanan kultural ini, Perpustakaan Jalanan Yogyakarta hendak mengikis penderitaan umat manusia dari tirani negara. Kebebasan individu ini memberikan keleluasaan bagi interaksi serta menciptakan adaptasi praktik dan perilaku antarindividu di dalam kelompok.
3. Anti-Hirarkis dan Otoritas
“Tak ada tuan, tak ada hamba” adalah adagium yang terkenal untuk mengimajinasikan suatu masyarakat tanpa adanya hirarki dan otoritas yang terorganisir. Adagium tersebut juga mengimajinasikan tidak ada strata yang memisahkan manusia, antara yang dominan dengan yang didominasi, antara yang superior dengan inferior. Mungkin, masyarakat seperti ini terjadi di masa komunal primitif. Namun, Kropotkin (2023) membuktikan bahwa ada suatu masa, kurang lebih pada abad ke-15 hingga 16, di tanah Eropa masih terdapat kota-kota kecil yang bahagia, menerapkan kerja sama yang menguntungkan, dan mereka menganggapnya tidak ada penindasan di dalamnya. Kondisi tersebut tidak berselang lama, sampai ketika ada entitas bernama negara melalui Kekaisaran Roma, kota-kota kecil yang bahagia ini dihabisi bahkan ada yang dibumihanguskan, menurut Kropotkin (2023).
Anarkisme berupaya menghilangkan kondisi semacam itu. Dengan kata lain, menciptakan masyarakat yang seharusnya dapat memunculkan kerjasama menguntungkan. Dari sini muncul perasaan dan etika anti-hirark serta otoritas di masyarakat, sebab hirarki dan otoritas yang digunakan pada era modern seperti sekarang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan olek Kropotkin sebelumnya. Kebebasan individu dan sosial dianggap betul-betul dihabisi sehingga menyisakan aturan-aturan yang hanya menguntungkan negara. Menurut Goldmann (1910) otoritas yang terorganisir ini justru memunculkan monopoli atas bumi, mencabu hak individu, serta menjadi elemen antagonistik di dalam masyarakat. Negara, termasuk hirarkis dan otoritas terorganisir, menghambat kebebasan individu positif. Apa yang telah dihilangkan tersebut hendak dimunculkan oleh kaum anarkis melalui empat prinsip dasar anarkisme: self-organisation, kerjasama yang menguntungkan, persatuan sukarela, dan penentangan terhadap segala bentuk otoritas koersif (Graeber, 2009). Lebih jauh lagi, dominasi dan hierarki dianggap sangat bertentangan dengan kehidupan alamiah. Dominasi dan hierarki, akhirnya, dianggap tidak bermoral karena menghambat, Ana menghalangi, dan berujung pada penghancuran kehidupan (Jun, 2012).
Anti-hierarkis dan otoritas yang dipraktikkan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta berbentuk komunitas yang “cair” tanpa adanya struktur kepengurusan serta pengambilan keputusan secara bersama (U, 16 April 2023). Hal ini seperti yang dijelaskan Graeber (2009) bahwa seorang anarkis harus menolak segala bentuk otoritas. Prinsip otoritas, sejatinya, dikembalikan kepada masing-masing individu, tidak ada yang mendominasi serta tidak ada yang didominasi. Di samping itu, ada juga antagonistik melalui kegiatan melapak. Kegiatan melapak ini, jika dilihat secara mendalam, merupakan bentuk perlawanan kultural yang dilakukan oleh perpustakaan jalanan dalam mendekonstruksi sifat dan bentuk perpustakaan formal. Teknokratisasi sistem yang ada di perpustakaan formal dianggap telah membuat semua orang mengalami keterbatasan dalam mengakses buku-buku yang ingin dibaca. Aturan yang ada di perpustakaan formal telah mengikat dan dengan demikian memaksa setiap orang yang ingin mengakses buku-buku tunduk terhadap cara main yang telah dibuat. Penundukkan ini justru memberi sekat pembatas antara perpustakaan, sebagai salah satu sumber pengetahuan, dengan masyarakat secara luas.
Hal itu tampak ketika seseorang membutuhkan buku disibukkan dengan administrasi, seperti pendaftaran sebagai anggota dan masa peminjaman yang terlalu singkat sehingga membatasi pembaca melakukan refleksi bersama bukunya. Salah satu persoalan perpustakaan formal juga bisa dilihat pada ketersediaan ruang yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk aktivitas pemustaka. Sangat jarang ada perpustakaan formal yang menyadari akan kebutuhan penyediaan ruang diskusi ataupun ruang membaca yang memperbolehkan pemustaka saling berbincang, bahkan berbincang dengan keras. Beberapa studi ilmu perpustakaan telah memberikan kritik bahwa perpustakaan tak ubahnya ruang publik ketika percakapan antarwarga dapat terbentuk, dan melalui percakapan tersebut, salah satu proses demokratisasi dapat terwujud (Buschman, 2018; Byrne, 2004, 2017; Kranich, 2001; Leckie, Given, & Buschman, 2010; Widdersheim & Koizumi, 2016).
Berbeda dengan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta, sebagai komunitas yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, tidak ada batasan kepada siapapun dalam mengakses buku ketika mereka melapak. Saat aktivitas melapak berlangsung, orang yang datang tidak perlu membuat keanggotaan. Interaksi yang terjadi di saat melapak pun sangat terbuka dan memungkinkan interaksi antarpengunjung terjadi. Perpustakaan jalanan juga tidak menerapkan batasan durasi waktu peminjaman dan jumlah buku yang dipinjam tidak dibatasi. Di samping itu, mereka juga tidak memandang status sosial atau latar belakang pengunjung yang datang. Tidak ada aturan bagi seseorang yang berkunjung ke lapak baca harus berpakaian rapi dan sopan. Setiap orang dihadapan pustakaan jalanan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses buku-buku di lapak mereka.
Namun terdapat tantangan tersendiri ketika praktik semacam ini dilakukan. Salah satunya adalah praktik peminjaman buku tanpa ada batasan jumlah maksimal dan durasi waktu. Beberapa buku ada yang tidak kembali atau hilang, sehingga mengurangi julmah koleksi yang mereka miliki (O, 3 April 2023). Kejadian-kejadian semacam itu dapat menghambat pergerakan para pegiat yang melakukan perlawanan kultural atas kondisi literasi hari ini. Masalah tersebut masih sulit dipecahkan karena jika dibatasi justru tidak sejalan dengan semangat mereka melawan perpustakaan formal. Kebebasan yang mengurangi ikatan sosial ini, menurut Goldmann (1910), disebut sebagai kebebasan negatif. Kebebasan semacam in! dapat mengendurkan semangat dan tujuan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta menciptakan perlawanan kultural mereka.
Selain melapak, beberapa pegiat perpustakaan jalanan juga melakukan pengumpulan buku-buku elektronik yang disimpan di Gdrive (U, 16 April 2023). Hasil pengumpulan buku-buku elektronik disebarluaskan bukan hanya kepada sesama pegiat perpustakaan jalanan saja, melainkan juga kepada khalayak umum yang membutuhkan bacaan. Bagi mereka, hak cipta menghalangi seseorang mengakses buku-buku elektronik. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam proses mengakses buku-buku elektronik. Kaum anarkis sering menyebutnya sebagai copyleft bukan copyrights (Tornberg, 2021). Gerakan penyebarluasan buku elektronik secara cuma-cuma memiliki tujuan menentang komodifikasi pengetahuan. Anggapannya, buku bukanlah komoditas yang harus dikomersialisasikan atau diprivatisasikan. Pengetahuan dilandaskan menjadi milik publik, dan harus dinikmati oleh publik secara gratis.
Tiga nilai ideologi anarkisme yang dianut Perpustakaan Jalanan Yogyakarta membentuk identitas kolektif mereka. Nilai-nilai tersebut, oleh anggotanya, diproduksi, direproduksi, dan dimaknai melalui seperangkat kesepakatan bersama. Melucci (2004) menyebutnya sebagai upaya menjamin keberlanjutan dan proses mempermanenkan gerakan dari waktu ke waktu. Tanpa disadari, identitas kolektif inilah yang nantinya menetapkan batasan-batasan individu di dalam komunitas, lebih jauh lagi, mengatur keanggotaan individu dan persyaratan bergabung ke dalam gerakan Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. secara tidak langsung, kelompok tersebut telah membangun kriteria untuk mengenali dan sebagai proses pengakuan anggotanya.
Perpustakaan Jalanan sebagai suatu kolektif yang bergerak di isu literasi, disadari atau tidak, telah menjadi ruang bagi anggotanya untuk mereproduksi ideologi anarkisme. Diawali dari proses produksi nilai, mereproduksinya, hingga memaknai sebagai suatu kebenaran yang melandasi arah gerakan mereka. Identitas aktor di Perpustakaan Jalanan sangatlah beragam, akan tetapi ada kesamaan yang dapat menyatukan mereka: kecintaannya terhadap buku bacaan dan keresahan mereka terhadap perpustakaan formal. Bagi para pegiat Perpustakaan Jalanan, perpustakaan formal justru menumpulkan tingkat literasi masyarakat, karena banyaknya proses meminjam buku. Bagi mereka, perpustakaan formal telah mendegradasi demokratisasi pengetahuan masyarakat.
Terhubung dengan adanya kesamaan nilai atau pandangan pegiatnya, Perpustakaan Jalanan telah berhasil membentuk identitas kolektifnya. Identitas kolektif inilah yang akan terus-menerus membimbing mereka selama menjalankan setiap agenda Perpustakaan Jalanan. Dalam artikel ini, identitas kolektif dapat dilihat dari praktik keseharian setiap anggota Perpustakaan Jalanan Yogyakarta dalam merencanakan hingga menjalankan agenda. Praktik egaliter dan kerja sama yang saling menguntungkan merupakan fondasi utama kolektif ini. Di samping itu, ketika Perpustakaan Jalanan baru didirikan, setiap orang yang terlibat dalam pembentukan bersedia menyumbangkan 3 buah bukunya dan juga mengajak publik melakukan donasi buku.
Produksi nilai lainnya kemudian muncul belakangan, seperti kebebasan individu, serta anti-hierarkis dan anti-otoritas. Bentuk praktik dari kebebasan individu adalah saat setiap orang di dalamnya diberikan kesempatan yang sama dan kesetaraan bersuara ketika hendak merencanakan kegiatan atau merespons isu dari luar. Selain itu, keputusan bersama tidak dapat mengikat individu yang berbeda pendapat dengan mayoritas. Kebebasan individu begitu sangat dihargai meski mereka sepakat untuk tidak bersepakat, atau ketika mereka yang paling bertanggung jawab dalam melapak, pembawa koleksi buku dan alas, salah satu atau keduanya tidak hadir maka kegiatan melapak dapat dibatalkan.
Terakhir, anti-hierarkis dan anti-otoritas yang tercermin melalui bentuk kolektif ini yang cair tanpa adanya struktur kepengurusan dan perlawanan kultural mereka terhadap perpustakaan formal. Tidak ada instruksi, yang ada adalah kesepakatan bersama dan kerja sama. Hal itu dilandasi pada adanya penghilangan dan pengkooptasian kebebasan yang dilakukan oleh aparatur negara. Bagi anggota Perpustakaan Jalanan, negara telah menghilangkan kebebasan melalui hirarki dan otoritas terorganisir yang sangat merugikan masyarakat. Mereka mencontohkan, salah satunya, perpustakaan formal, sehingga Perpustakaan Jalanan menciptakan perlawanan independen melalui aktivitas melapak. Tiga nilai ideologi anarkisme ini kemudian yang menjadi cara gerak Perpustakaan Jalanan Yogyakarta. Perpustakaan Jalanan Yogyakarta sebagai ruang kolektif yang cair dan memiliki perspektif sosial-politik telah berhasil membentuk, mereproduksi, dan memaknai ideologi anarkisme melalui serentetan aktivitas keseharian mereka.
[1] Secara konsep dan praktik, perpustakaan formal yang dimaksud ialah perpustakaan yang berada di bawah naungan negara, mulai dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan di tingkat Provinsi, Perpustakaan di tingkat Kota/Kabupaten, hingga Perpustakaan Desa.