#title Kekuatan Negara #author Wolfi Landstreicher #LISTtitle K #date 2009 #source Retrieved on 20/11/2026 from [[https://archive.org/details/editorial-design-jaringan-kekuasaan_202501/]] #lang id #pubdate 2026-11-20T08:25:14 #authors Wolfi Landstreicher #translator Anonim #editor D. B. Complot! #publication Contemplative Publishing #publicationdate 2024 #topics Anarkisme-Individualis; Anarkisme Pasca-Kiri #language Indonesia #notes Diunggah ke Perpustakaan Anarkis ([[https://id.anarchistlibraries.net]]) oleh Agung Bagol (A[lttext Syndicate). Tidak jarang jika hari ini―bahkan di kalangan anarkis. Ketika mendengar kata negara, selalu tergambarkan sebagai sekadar institusi pelayanan multinasional, IMF, Bank Dunia, dan institusi ekonomi internasional lainnya. Menurut perspektif ini, negara bukanlah pemegang dan pengatur kekuasaan, melainkan hanya sebagai koordinator institusi kontrol sosial melalui penguasa ekonomi korporat yang mempertahankan kekuasaan mereka. Dari sini, dapat diambil kesimpulan yang cukup merugikan bagi perkembangan proyek revolusioner anarkis. Jika negara hanya sebuah struktur politik untuk menjaga stabilitas yang saat ini melayani kekuatan ekonomi besar, bukan kekuatan mandiri yang memiliki kepentingannya sendiri dan mempertahankan diri melalui dominasi dan penindasan, maka negara bisa direformasi secara demokratis untuk menjadi oposisi terhadap kekuasaan multinasional. Ini akan berarti masyarakat yang menjadi kekuatan tandingan dan mengendalikan negara. Ide semacam ini tampaknya mendasari anggapan absurd dari beberapa anti-kapitalis kontemporer bahwa kita harus mendukung kepentingan negara-bangsa melawan institusi ekonomi internasional. Agar tidak terjebak dalam pandangan ini, kita perlu pemahaman yang lebih jelas tentang negara. Negara tidak mungkin ada jika kita tidak kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kondisi individual hidup kita dalam asosiasi bebas dengan orang lain. Kehilangan kemampuan ini adalah bentuk keterasingan sosial yang menjadi dasar segala bentuk dominasi dan eksploitasi. Keterasingan ini bisa ditelusuri kembali saat munculnya kepemilikan (apa yang saya maksud adalah kepemilikan secara umum, bukan hanya kepemilikan pribadi, karena sejak awal, banyak kepemilikan yang bersifat institusional―dimiliki oleh negara). Kepemilikan didefinisikan sebagai klaim eksklusif oleh individu atau institusi atas alat, ruang, dan bahan yang diperlukan untuk hidup, sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh orang lain. Klaim ini ditegakkan melalui kekerasan, baik secara langsung mau pun tidak langsung. Karena tidak lagi bebas untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup mereka, orang-orang yang terampas terpaksa harus mengikuti kondisi yang ditetapkan oleh pemilik properti yang mengklaim hak atas kepemilikannya, sehingga hidup mereka harus dengan terpaksa menjadi sekadar komoditas pelayanan. Negara adalah institusi yang mewujudkan proses ini, mengubah keterasingan kapasitas individu untuk menentukan kondisi hidup mereka sendiri menjadi akumulasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Tidak ada gunanya dan tidak perlu mencoba menentukan apakah akumulasi kekuasaan atau akumulasi kekayaan lebih dulu ada, ketika kepemilikan dan negara pertama kali muncul. Saat ini, keduanya benar-benar terintegrasi. Namun, tampaknya negara adalah institusi pertama yang mengakumulasi kepemilikan untuk menciptakan surplus di bawah kendalinya, surplus yang memberikan kekuasaan nyata atas kondisi sosial tempat subjeknya harus hidup. Surplus ini memungkinkan negara untuk mengembangkan berbagai institusi yang digunakan untuk menegakkan kekuasaannya: institusi militer, institusi agama/ideologi, institusi birokrasi, institusi kepolisian, dan sebagainya. Dengan demikian, negara, sejak awalnya, dapat dianggap sebagai kapitalis itu sendiri, dengan kepentingan ekonomi khusus yang berfungsi untuk mempertahankan kekuasaannya atas kondisi kehidupan sosial. Seperti kapitalis pada umumnya, negara menawarkan layanan tertentu dengan harga. Atau lebih tepatnya, negara menyediakan dua layanan yang saling terkait: perlindungan terhadap properti dan kedamaian sosial. Negara melindungi properti pribadi melalui sistem hukum yang mendefinisikan dan membatasinya, serta melalui kekuatan senjata untuk menegakkan hukum tersebut. Sebenarnya, properti pribadi hanya bisa dikatakan ada secara nyata ketika institusi negara ada untuk melindunginya dari mereka yang ingin mengambilnya secara sembarangan―tanpa perlindungan institusi ini, yang ada hanyalah konflik kepentingan antar individu. Inilah sebabnya Stirner menggambarkan properti pribadi sebagai bentuk properti sosial atau properti negara yang dianggap rendah oleh “individu yang unik”. Negara juga melindungi “kekayaan bersama/publik” dari penyerang eksternal dan dari apa yang ditentukan negara sebagai penyalahgunaan oleh warganya melalui hukum dan kekuatan bersenjata. Sebagai satu-satunya pelindung seluruh properti di dalam batasnya—peran yang dipertahankan oleh monopoli kekerasan negara. Negara mengendalikan semua properti ini secara konkret (tentunya relatif terhadap kapasitas nyata untuk menjalankan kendali tersebut). Dengan demikian, biaya perlindungan ini tidak hanya berupa pajak dan berbagai bentuk layanan wajib, tetapi juga kepatuhan terhadap peran aparat sosial yang memelihara negara, setidaknya, hubungan kesetiaan kepada negara, yang dapat mengklaim properti mana pun atau mengepung ruang bersama “dalam kepentingan bersama/ publik” kapan saja. Keberadaan properti membutuhkan negara untuk perlindungan, dan keberadaan negara mempertahankan properti, tetapi selalu pada akhirnya sebagai properti negara, terlepas dari seberapa “pribadi” ia diklaim. Kekerasan yang terkandung dalam produk hukum dan kekerasan eksplisit dari militer serta polisi yang digunakan oleh negara untuk melindungi properti merupakan cara yang sama yang digunakan untuk mempertahankan kedamaian sosial. Kekerasan yang membuat orang kehilangan kemampuan untuk mengatur hidup mereka sendiri adalah bentuk perang sosial yang terlihat setiap hari dalam pembantaian yang biasanya bertahap (tapi terkadang secepat peluru polisi) terhadap mereka yang dieksploitasi, dikecualikan, dan dimarginalkan oleh tatanan sosial. Ketika orang yang diserang mulai mengenali musuh mereka, mereka seringkali bertindak untuk melawan. Tugas negara untuk menjaga kedamaian sosial adalah bentuk perang sosial yang dilakukan penguasa terhadap yang dikuasai―penekanan dan pencegahan terhadap serangan balik tersebut. Kekerasan dari penguasa terhadap yang dikuasai diubah menjadi sebuah ilusi yang disebut sebagai bagian dari kedamaian sosial. Namun, kedamaian sosial yang hanya bergantung pada kekuatan kekerasan selalu terlihat rapuh. Negara perlu menanamkan dalam pikiran setiap orang/individu yang berada di bawah kekuasaannya agar beranggapan bahwa mereka/rakyat turut serta memiliki kepentingan dalam keberlangsungan hidup bernegara dan tatanan sosial yang dijaganya. Hal ini bisa kita analogikan seperti apa yang terjadi di era Mesir Kuno, di mana propaganda agama yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Firaun, membenarkan pemerasan (upeti) yang dilakukan dengan menguasai semua cadangan gandum, membuat rakyat sangat bergantung pada kemurahan hatinya di masa kelaparan. Atau mungkin dalam bentuk institusi partisipasi demokratis yang menciptakan bentuk pemerasan yang lebih halus di mana kita secara terpaksa berpartisipasi dalam bentuk-bentuk protes yang dilegalkan/sesuai hukum, tetapi juga secara linier terpaksa harus menerima “kehendak rakyat” dalam keikutsertaan kita. Namun, di balik bentuk-bentuk pemerasan ini, baik yang halus mau pun yang dilakukan secara terang-terangan (senjata, penjara, tentara, dan polisi) tersebut selalu ada, dan ini adalah inti dari negara dan ilusi kedamaian sosial yang dibuatnya. Sisanya–apa yang kita lihat hanyalah sebuah lapisan paling luar dari inti pembahasan. Meski pun negara bisa dipandang sebagai kapitalis (dalam arti bahwa ia mengakumulasi kekuasaan dengan mengumpulkan kekayaan surplus melalui proses dialektika), kapitalisme seperti yang kita kenal dengan lembaga ekonomi “pribadinya” adalah perkembangan yang relatif baru dan dapat ditelusuri di awal era modern. Perkembangan ini jelas telah menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan, karena sebagian besar kelas penguasa kini tidak secara langsung merupakan bagian dari aparat negara, namun juga sebagai warga negara biasa (Kelas Menengah Atas atau pemilik Perusahaan Swasta), sama halnya seperti mereka yang dieksploitasi (Kelas Menengah Bawah atau Pekerja dan Pengangguran). Namun, perbedaan ini tidak berarti bahwa negara telah ditundukkan oleh berbagai lembaga ekonomi global atau bahwa perannya dalam kekuasaan menjadi tidak penting. Jika negara sendiri merupakan kapitalis, dengan kepentingan ekonominya sendiri yang harus dikejar dan dipertahankan, maka alasan mengapa negara berusaha mempertahankan kapitalisme bukanlah karena ia telah dikuasai oleh lembaga kapitalis lainnya, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan negara itu sendiri, negara harus menjaga kekuatan ekonominya sebagai sang kapitalis di antara kapitalis. Negara-negara yang lebih lemah pada akhirnya akan tunduk pada kepentingan ekonomi global karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, sama seperti perusahaan kecil yang bergantung kepada investor. Negara-negara besar memainkan peran yang setidaknya sama pentingnya dalam menentukan kebijakan ekonomi global. Faktanya, tangan-tangan negara adidayalah yang akan menegakkan kebijakan-kebijakan ini. Kekuasaan negara terletak pada monopoli hukumnya dan lembaga yang berhubungan dengan kekerasan. Ini memberikan negara kekuatan material yang sangat nyata yang bergantung pada lembaga ekonomi global. Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan IMF tidak hanya melibatkan delegasi dari semua kekuatan negara besar dalam semua proses pengambilan keputusan, tetapi mereka juga bergantung pada kekuatan militer negara-negara paling kuat untuk menerapkan kebijakan mereka. Ancaman kekerasan fisik harus selalu ada di balik pemerasan ekonomi jika ingin berfungsi sesuai kepentingannya. Dengan kekuatan kekerasan yang nyata di tangan mereka, negara-negara besar tidak hanya berfungsi sebagai pelayan semata bagi lembaga ekonomi global. Sebaliknya, dalam bentuk Kapitalisme saat ini, hubungan mereka adalah hubungan pemerasan yang wajib mereka terima demi keuntungan negara yang paling berkuasa di antara mereka. Selain monopoli kekerasan, negara juga mengontrol banyak jaringan dan institusi yang diperlukan untuk perdagangan dan produksi seperti: sistem jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, serta sistem satelit dan serat optik yang diperlukan untuk komunikasi dan jaringan informasi, hal-hal tersebut umumnya dikelola oleh negara dan selalu berada di bawah kendali negara. Penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi terbarukan yang diperlukan untuk kepentingan industri maupun ilmu pengetahuan sangat bergantung pada fasilitas universitas yang dikelola oleh negara dan institusinya. Dengan demikian, kekuatan korporasi bergantung pada kekuatan negara untuk mempertahankan dirinya. Ini bukan masalah penundukan satu jenis kekuasaan kepada yang lain, tetapi pengembangan sistem kekuasaan yang menyeluruh yang tampak sebagai “hidra berkepala dua” dari kapitalis dan negara, sebuah sistem yang berfungsi secara menyeluruh untuk mempertahankan dominasi dan eksploitasi, serta kondisi yang diterapkan oleh kepentingan kelas penguasa untuk memelihara keberadaan kita. Dalam konteks ini, lembaga seperti IMF dan Bank Dunia lebih baik dipahami sebagai sebuah cara di mana berbagai kekuatan negara dan korporasi saling mengoordinasikan aktivitas mereka untuk menjaga kesatuan dominasi atas kelas yang dieksploitasi di tengah persaingan kepentingan ekonomi dan politik. Dengan demikian, negara tidak melayani lembaga-lembaga ini, melainkan lembaga-lembaga ini melayani kepentingan negara dan kapitalis yang paling kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi kita yang ingin menghancurkan tatanan sosial, untuk memanfaatkan konsep negara-bangsa melawan para kapitalis dan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Kepentingan terbesar mereka sama, yaitu mempertahankan tatanan yang ada. Sebagai bagian dari perjuangan kita, perlu untuk menyerang Negara dan Kapitalisme dengan segala kekuatan yang kita miliki, ketika kita telah menyadari bahwa keduanya adalah “hidra berkepala dua” dari dominasi dan eksploitasi yang harus kita hancurkan jika kita ingin merebut kembali kapasitas kita untuk menentukan kondisi eksistensi kita sendiri tanpa campur tangan mereka.