Bunga Merah Darah Bermekaran di Gaza

Pengantar Editor

7 Oktober 2023 di mana Hamas menyerbu, menembus perbatasan Israel, mengumpulkan sejumlah sandera menjadi titik kulminasi konflik antara warga Arab-Palestina dan warga pendudukan Yahudi yang didukung oleh IDF (Pasukan Pertahanan Israel) yang merupakan representasi negara etno-nasional Israel. Semenjak momen tersebut, Israel tak kunjung henti membombardir Gaza dengan alasan standard: seluruh wilayah tersebut menjadi sarang persembunyian Hamas, termasuk gereja, mesjid, sekolah, rumah sakit, area komersial. Pola pikir di mana satu anjing dituduh rabies, maka seluruh anjing liar yang ditemukan dalam keadaan hidup harus mati, engkau tak mampu menangkap harimau yang menyerang seorang warga desa, maka seluruh hutan harus dibakar habis.

Teks utama dalam kumpulan tulisan di sini merupakan hasil pengamatan dan riset yang dilakukan selama berbulan-bulan pasca momen 7 Oktober tersebut, yang lantas disusun dalam kerangka pola pikir antiotoritarian, yang lebih merupakan posisi kami di mana menurut kami independensi dan otonomi tetap merupakan hal yang paling utama dalam sikap kami menghadapi dunia. Kami tak menemukan pembacaan yang berhasil memuaskan kepenasaranan kami yang dapat membantu kami untuk menentukan posisi tersebut di atas selama ini dalam teks-teks yang beredar di Indonesia, yang tentu bisa jadi ini diakibatkan ketidaktahuan kami, sehingga membuat kami memutuskan untuk menyusun pembacaan kami sendiri. Hal ini menjadi penting untuk memutuskan hal-hal yang mungkin bisa jadi dianggap sepele seperti contohnya: akan melalui siapakah donasi solidaritas kita disalurkan? Melalui kedubes Palestina yang tentu saja alirannya akan melalui badan Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat, atau kah melalui kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin internasional untuk dapat terhubung dengan Hamas ataukah melalui jalur-jalur yang nyaris tak nampak, untuk mencapai kelompok-kelompok yang relatif independen dengan segala resiko dan konsekwensinya? Hal sepele, namun bagi kami menjadi amat penting karena menentukan dunia seperti apa yang sebetulnya kita sendiri inginkan.

Teks utama tersebut kami berikan teks pengantar, untuk membantu mencermati dan melihat, atau bisa jadi dianggap sebagai penegasan posisi kami, namun jelas dapat memudahkan dalam membaca teks utama kami.

Teks berikutnya “Dua Perang Lokal"[1] diterjemahkan dari teks karya Situationist International yang ditulis pada 1967, mengomentari akhir perang Arab versus Israel yang kini dikenal sebagai “Perang Enam Hari" sekaligus invasi Amerika Serikat atas Vietnam. Terlepas dari relevansinya saat ini di mana Gaza dibombardir tanpa ampun oleh Israel, menariknya, teks ini juga ditemukan dalam sebuah situs yang mana para adminnya tinggal di Ramallah, kawasan Tepi Barat, Palestina. Teks yang menjadi sumber penerjemahan adalah buku Situationist International Anthology yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan amat mudah dipahami oleh Ken Knabb. Memang ini teks lawas, namun analisanya masih amat tajam dan berbeda dengan analisa-analisa umum mengenai apa yang terjadi di sana, yang seringkali luput dari pemahaman kita di sini.

Pengantar Pembacaan Mengenai Palestina Khususnya Jalur Gaza

Kriminal, berdasarkan definisi, bertentangan dengan sistem ekonomi dominan dalam cara mereka sendiri yang termanifestasikan melalui tindakan dan aksi mereka. Aksi mereka mungkin tidak selalu benar dan kita juga tidak seharusnya melihat mereka sebagai panutan kalau mencari contoh-contoh revolusioner, namun ide mereka di mana mereka bertentangan dengan sistem harus diakui sebagai sesuatu yang kongkrit. Dapat dipahami, bahwa mereka memang tidak cocok untuk hidup bermasyarakat hari ini dan karenanya banyak orang berlomba-lomba menjebloskan mereka ke dalam penjara—sebuah tempat di luar kehidupan bermasyarakat. Namun juga, pernahkah kita renungkan bahwa betapa setiap kelas dapat menghasilkan pengkhianat-pengkhianatnya sendiri serta berbenturan dengan anggota kelasnya yang lain? Tidak sedikit anggota dari kelas yang konon disebut-sebut sebagai kelas revolusioner, yaitu proletariat, yang justru menghancurkan gerakan emansipasi yang diupayakan oleh kelas tersebut. Poin kami dengan demikian adalah bahwa setiap kelas memiliki potensi reaksionernya sendiri. Orang-orang Kiri dan mereka yang merengkuh analisa kelas seperti seorang fanatik, akan mengutip kata-kata kaum Marxian sebelumnya soal betapa negatifnya lumpen-proletariat itu sesungguhnya.

Orang-orang Kiri ini menggunakan logika basis ekonomi yang persis sama dengan logika yang diusung oleh sistem ini sendiri. Apabila sebuah faksi kriminalitas terorganisir yang tumbuh di bawah payung kelas borjuis kecil, maka akan dibilang bahwa hal tersebut reaksioner seperti perilaku lumpen-proletariat, sementara di sisi lain, kalau ada orang miskin yang berusaha membiayai hidupnya dengan cara mencuri, maka akan dibilang bahwa perilakunya seperti borjuis kecil. Dalam pandangan kami, kalau ia mencuri untuk menghidupi dirinya sendiri, maka tindakan pencuriannya dapat dijustifikasi. Memang mungkin tak dapat dijustifikasi oleh anggota kelas yang lain, namun bukankah setiap kelas butuh untuk mempertahankan dirinya agar tetap hidup? Kelas borjuis bertindak begitu, kelas menengah alias borjuis kecil juga begitu, sehingga kalau misalnya seorang proletariat melakukan tindakan pencurian atau perampokan untuk kebutuhan bertahan hidup, bukankah hal itu menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan?

Fanon pernah mendeskripsikan gagasan mengenai bagaimana lumpen dapat menjadi motor praksis antikolonial dan seorang militan Black Panther Party, Eldridge Cleaver, pernah memprediksikan akan datangnya masa “lumpenisasi kemanusiaan” sebagaimana ia memperhatikan lahirnya otomatisasi dan finansialisasi aspek-aspek industri pada pertengahan dekade 1970-an. Beberapa orang Kiri menyadari hal tersebut dan mulai membetulkan kekeliruan mereka, walau sebagian besar orang Kiri masih beranggapan bahwa komentar Cleaver keliru dan karenanya mereka masih tetap berpegang teguh mengenai definisi lumpen-proletariat dari para Marxis ortodok.

Orang-orang Kiri itu, terutama para Marxis, sedang berusaha untuk melestarikan ideologinya, dengan cara menyelamatkannya dari kemungkinan ketidakrelevanan mereka di masa yang akan datang. Sudah amat jelas bahwa Marxisme meletakkan pondasi dasarnya pada proletariat industrial. Tanpa proletariat industrial, maka Marxisme tak akan dapat eksis, apalagi diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya setiap upaya untuk meletakkan Marxisme di luar eksistensi proletariat industrial, menyatukannya ke dalam konteks lumpen-proletariat, artinya hal tersebut akan mengganti hal paling mendasar dan fundamental dari doktrin Marxisme—yang artinya tak lagi bisa disebut Marxisme. Maka karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan Marxisme agar dapat cocok dengan dunia lumpen-proletariat adalah upaya yang tak lebih dari sebuah tindak reaksioner yang berusaha melestarikan ideologi yang sudah mati—setidaknya di masa depan di mana Marxisme tak lagi dibutuhkan. Marxisme menjadi barang antik sebagaimana masyarakat abad pertengahan.

Para Marxis dengan cepat selalu menuding lumpen-proletariat sebagai kekuatan reaksioner yang tak akan mampu meletupkan revolusi. Masalahnya pertanyaannya tak pernah berubah, melalui perjuangan politik, kelas manakah yang akan dapat menantang institusi kepemilikan privat dan eksploitasi kelas? Lumpen-proletariat juga jelas tak akan lolos seleksi, karena mereka berpotensi untuk mempertahankan sistem kepemilikan privat, walaupun lumpen-proletariat adalah kelompok rnasyarakat yang paling direpresi di bawah kapitalisme. Namun kami tak yakin para Marxis tersebut mau mendiskusikan persoalan lumpen-proletariat dalam kaitannya dengan perkembangan kapitalisme-lanjut yang berarti juga otomatisasi—bukan lagi dalam versi Revolusi Industri.

Jadi mari kita jabarkan sebagai berikut, sebagaimana kita melangkah terus menuju abad otomatisasi, di mana pengangguran semakin tinggi, yang berarti bahwa para pekerja industrial—proletariat hari ini—akan bertransformasi menjadi lumpen-proletariat. Apakah hal tersebut berarti era “senjakala Marxisme”, dikarenakan menurut Marx sendiri lumpen-proletariat bukanlah kelas revolusioner? Ada dua opsi jawaban untuk pertanyaan tersebut, yaitu apakah lumpen-proletariat menjadi kelas revolusioner atau setidaknya memiliki potensi revolusioner, atau; opsi kedua, tetap bertahan pada pendapat baku, bahwa lumpen-proletariat tak akan pernah mampu menjadi kelas revolusioner—yang masalahnya berarti matinya Marxisme sendiri. Apakah Marx dulu pernah membayangkan bagaimana di masa depan akan terjadi otomatisasi yang mentransformasikan para proletariat industrial yang ia bangga-banggakan ke dalam kelompok lumpen-proletariat yang ia dan para pengikut fanatiknya lihat dengan penuh kejijikan?

Menggunakan kedua opsi jawaban tersebut, maka keduanya berarti bahwa Marxisme tidak tepat dalam mengurusi pertanyaan soal lumpen-proletariat. Kalau kita menggunakan proposisi pertama, maka artinya Marx dan para Marxis setelahnya keliru saat menganalisa soal lumpen-proletariat, namun saat kita melihat proposisi kedua, Marx dan para Marxis jadinya keliru jaga berkata bahwa revolusi itu adalah sebuah keniscayaan sejarah. Tak ada pilihan di mana ia yang dikultuskan sebagai yang maha segalanya oleh para pengikutnya tersebut menjadi benar saat dihadapkan pada otomatisasi. Tidak mungkin juga mereka bertindak sebagaimana para Luddite yang merusak mesin-mesin yang dianggap menandai perkembangan zaman, bukan? Karena dalam kacamata Marxis, para Luddite itu juga sekadar sebuah gerakan reaksioner, bukan revolusioner.

Dari sudut pandang ini, revolusi otomatisasi menjadi glorifikasi dan populernya lumpen-proletariat sekaligus runtuhnya proletariat industri. Dan dengan maraknya lumpen-proletariat, semakin dalamlah paku terakhir menancap dalam peti mati Marxisme.

Tak heran mereka kesulitan menganalisa soal apa yang terjadi di Jalur Gaza. Tidak, bukan mengatakan bahwa penduduk Gaza adalah kriminal, namun kami berkata bahwa penduduk Gaza didominasi oleh lumpen-proletariat—petani yang diproletarisasi dengan cara dirampas tanahnya, lantas dilumpenkan secara gradual melalui kebijakan ekonomi Israel.

Bunga Merah Darah Bermekaran di Gaza

Pasca perang Ukraina-Rusia yang sebetulnya belum sepenuhnya berakhir, kini dunia kisruh dengan hadirnya perang Hamas-Israel. Isu perang yang disebutkan pertama tadi menjadi santapan dan topik penting bagi para ahli Hubungan Internasional seperti Dina Sulaeman, yang anehnya juga menjadi panutan orang-orang yang mengaku Kiri dan intelek. Mereka ini memang ajaib, karena mereka malah tidak menggubris teori kelas yang diajukan sebagai pisau analisa Marxian, mengabaikan begitu saja analisa-analisa Kiri dan komunis di area yang menjadi titik api—sebagaimana kasus kebangkitan popular Iran beberapa saat lalu di mana bahkan ulasan-ulasan Partai Komunis Iran seakan dilewatkan begitu saja, sementara ucapan-ucapan Dina Sulaeman yang mendukung penuh kekuasaan Khamenei malah dijadikan panduan. Sementara isu kedua, didominasi oleh individu-individu dan kelompok-kelompok berbasis muslim di mana isu Palestina memang sejak dulu dianggap sebagai isu penting muslim karena nyaris dua pertiga penduduk daratan Palestina adalah muslim—Yahudi bahkan hanya sekitar sepertiganya saja, sementara sisanya adalah agama-agama lain. Bagi orang-orang Kiri, atau mereka yang ke-Kiri-Kiri-an, yang sebelumnya lebih meyakini Dina Sulaeman yang jelas tak menggunakan analisa kelas melainkan menekankan pada entitas negara sebagai agen utama dalam perubahan sosial dunia, juga anehnya tak menggunakan analisa kelas saat berhadapan dengan isu Palestina—dan lebih banyak memakai pendekatan yang cenderung melihatnya sebagai kolonialisme modern dalam kerangkanya yang sempit dan lagi-lagi peran negara yang menjadi agen utama. Setidaknya itu yang dapat dilihat dari teks-teks mengenai Palestina yang diunggah oleh Indoprogress. Tak satupun yang mengelaborasi komposisi dan antagonisme kelas sosial dalam masyarakat Israel-Palestina sendiri atau pun pola ekonomi, dalam kaitannya dengan latar sejarahnya. Tak heran mereka menjadi lebih dekat dengan analisa-analisa gaya Hubungan Internasional.

Sementara dalam lingkaran muslim jelas analisanya berbasis persaudaraan Universal seagama. Namun masalahnya di sini sebagiannya malah bercampur dengan nasionalisme dalam bentuknya yang paling menjengkelkan sehingga membentuk aksi-aksi pengusiran terhadap para pengungsi Rohingnya yang berada dalam kondisi melarikan diri dari persekusi yang mereka terima di Myanmar—yang sebetulnya juga adalah muslim—dan malah terjadi di provinsi yang mengaku menerapkan hukum syariah Islam. Ketiadaan pemahaman dan sudut pandang yang berbasis sejarah juga tidak memungkinkan para reaksioner nasionalis ini untuk mampu melihat kesamaan antara kasus perundungan Rohingnya di Myanmar dengan pembantaian Arab-Palestina di Gaza: setidaknya bahwa kedua kasus bermula dari keberadaan kolonial Inggris di kedua wilayah tersebut. Dan dalam kedua kasus, Inggris jelas lepas tangan. Hal ini juga rasanya tak terlalu mendapat sorotan khusus dalam teks-teks Kiri lokal mengenai Rohingnya maupun Palestina, bahwa kalau berbicara mengenai kolonialisme, Inggrislah yang seharusnya menjadi sorotan penting. Persekusi Rohingnya mulai merebak kala Inggris masih bercokol di Myanmar, persekusi Arab-Palestina mulai kala Inggris lidahnya bercabang dan tak menepati janji untuk memberikan independensi pada bangsa Arab sebagai imbalan karena membantu Inggris melawan kekhalifahan Ottoman, lantas malah memberikan tanah tersebut untuk dijadikan sebuah negara etno-nasionalis Zionis.

Hal utama yang menjadi alasan mengapa bagi kami komposisi kelas di Israei-Palestina sendiri menjadi penting, adalah karena kami menolak untuk terjebak dalam mistifikasi Hamas—yang tentu saja terlepas bahwa secara strategis kami melihat bahwa mereka amat layak mendapatkan dukungan terbatas dalam perang melawan IDF kali ini.

Sehubungan dengan komposisi kelas tersebut, perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan perang-perang sebelumnya di mana Israel menjadi salah satu pihak yang berseteru seperti perang Arab-Israel, perang Lebanon, yang melibatkan negara-negara lain di luar wilayah resmi administrasi Israel, maka kelas yang kami soroti adalah yang terkomposisi di dalam wilayah. Karenanya, tak pernah ada dua kubu di mana satu pihak adalah bangsa Arab-Palestina dan di kubu lain bangsa Israel. Kedua bangsa tersebut hidup dalam negara administratif yang sama dan memiliki sistem ekonomi yang sama. Dalam wilayah Israel-Palestina secara keseluruhan—yang sepenuhnya bergantung pada Israel—kelas-kelas sosial tidak ditentukan hanya berdasar kriteria etno-religius, melainkan juga berdasar sistem zonasi. Jalur Gaza dikembangkan sebagai zona "kamp konsentrasi” raksasa di mana sekitar dua juta kelas bawah dikumpulkan menjadi sebuah 'tempat sampah' dari akumulasi kapital Israel. Zona tersebut bisa dikatakan tetap menjadi bagian dari Israel dengan melihat bagaimana penduduk Gaza dan juga Tepi Barat, menggunakan mata uang Israel (shekel Israel) sebagai mata uang dominannya disamping dolar Amerika dan dinar Jordania, sesuai dengan protokol ekonomi yang diatur dalam perjanjian Paris yang mengikuti kesepakatan Oslo pada 1994, mengonsumsi komoditi Israel, dan juga menggunakan kartu identitas penduduk yang diterbitkan oleh Israel.

Perlu dilihat juga bahwa secara geografis, Tepi Barat, yang menjadi jantung kehidupan Arab-Palestina, adalah area pinggiran kota Tel Aviv, di mana roda ekonomi—yang tentu saja menggunakan mata uang shekel Israel—berjalan secara relatif baik dan membantu akumulasi kapital Israel. Semenjak perang perebutan wilayah dan pencaplokan area pendudukan melalui Nakba 1948, pembangunan Israel dan pengakumulasian kapitalnya berdasar pada etnis: Yahudi Ashkenazi sebagai pengembang, Arab-Palestina sebagai penyuplai tenaga kerja, Yahudi Sephardi sebagai manajerial karena menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari mereka. Lalu ada juga pekerja migran yang didominasi oleh orang-orang berkebangsaan Thailand, Cina, dan Afrika, yang sebetulnya juga berada dalam posisi amat rentan, dan sering terjebak dalam konflik antara Arab-Palestina dengan etnis Yahudi-Israel. Setiap kelompok etnis jarang sekali bercampur karena lokasi kerja dan status dalam relasi produksinya yang juga dipisahkan. Mereka bisa bertemu satu sama Izin, tahu satu sama lain, tapi tak menjalin relasi sosial yang mendalam dengan satu sama lain. Seperti contohnya, di bidang agrikultur banyak dikerjakan oleh pekerja migran asal Thailand dan Afrika, sementara bidang konstruksi banyak ditangani oleh pekerja migran asal Tiongkok.

Israel mengatur sebuah situasi di mana pekerja etnis Yahudi diintegrasikan sebagai struktur penopang penting negara, tidak hanya sebagai kelas pekerja, namun juga sekaligus sebagai tentara melalui wajib militer—yang pada gilirannya akan berhadap-hadapan dengan kelas pekerja Arab—yang 'diupah' dengan rampasan perang sebagai bonusnya (pengambilalihan secara langsung dan paksa rumah, kebun, dan tanah warga Arab-Palestina). Hal ini menjadi berbeda dengan para pekerja Arab-Palestina, yang berupaya secara ganda, bertahan hidup di bawah sistem akumulasi, kapital sekaligus mempertahankan otonomi identitasnya sebagai Arab-Palestina yang kompleks.

Dalam konfigurasi tersebut kita dapat melihat bagaimana Fatah dan Otoritas Palestina (OP) menjadi manajer untuk mengatur wilayah Tepi Barat, dan Hamas sebagai sipir penjara bagi wilayah Gaza (perhatikan bagaimana terjadi bentrokan antara Hamas dengan penduduk Gaza pasca serangan 7 Oktober 2023 lalu di beberapa tempat karena penduduk melakukan penjarahan ke toko-toko yang disinyalir mendukung Zionisme—Hamas tentu saja berfungsi sebagai pengendali massa). Tak pernah ada tempat kerja tanpa jajaran manajerial, tak pernah ada penjara tanpa sipir.

Maka dari itu untuk melihat lebih jauh, benar bahwa Israel adalah basis dan benteng pertahanan bagi imperialisme global yang didominasi Barat untuk 'menjinakkan' sekaligus mereproduksi struktur sosial ekonomi kapitalisme di Timur Tengah, namun sekaligus apa yang terjadi di dalam wilayah Israel-Palestina bukan juga sebuah perang inter-imperialis seperti yang digaungkan berulang-ulang oleh orang-orang Kiri, melainkan sebuah ‘konflik internal' seperti masalah Papua Barat di Indonesia. Tak ada perang kelas terutama di Gaza karena kelas pekerja dalam fungsinya sebagai kelas nyaris tak eksis. Dengan ‘ketidakbergunaannya' sebagai sebuah kelas, dan genosida Gaza tidak lagi sebagai sebuah perang melawan Hamas, melainkan pereduksian surplus populasi yang tak produktif dalam sebuah sistem akumulasi kapital Israel.

Di sana mulai nampak peran para pekerja migran tadi, yaitu mengurangi ketergantungan pada ketersediaan tenaga kerja Arab-Palestina, yang secara otomatis mereduksi nilai tawarnya. Kebutuhan untuk mereproduksi tenaga kerja Israel sendiri dijalankan dengan tetap menjaga tenaga-tenaga kerja tersebut dari potensi-potensi yang membahayakan posisi mereka: para pekerja yang bekerja di area-area pinggiran yang menjadi zona perang selalu saja para pekerja migran (21 orang pekerja migran Thailand tewas sebagai imbas serangan 7 Oktober lalu dan 14 orang turut dijadikan sandera oleh Hamas).

Dalam poin ini pula dapat dilihat—terlepas dari dukungan popular pada Hamas di Gaza, terlebih pasca puncak bentrokan militeristik yang dikenal sebagai Pertempuran Gaza pada 2007 antara Fatah dan Hamas di mana Hamas dilihat oleh publik dalam citranya sebagai pihak yang masih bersikukuh tak bersedia berkompromi dengan Israel—bagaimana Hamas berfungsi dengan logika perjuangan yang lebih mirip dengan struktur militer negara, bukan milisi popular—yang jauh berbeda dengan pola-pola kebangkitan popular yang relatif memiliki karakter desentralisasi seperti intifadhah pertama, 1987-1991.

Pada momen kebangkitan tersebut, yang terjadi adalah letupan spontan, tentu saja setelah ada api dalam sekam sekian lama, akibat truk yang dikendarai oleh seorang pengendara truk Yahudi bertabrakan dengan sebuah mobil yang menewaskan empat orang pekerja Arab-Palestina. Kasus tersebut dianggap sebagai sebuah respon atas pembunuhan seorang Yahudi di Gaza beberapa hari sebelumnya—yang tentu saja dibantah oleh Israel. Buntut kasus tersebut secara spontan muncul pemogokan massal, demonstrasi-demonstrasi yang diwarnai kekerasan, dan kerusuhan yang cepat menjalar ke seantero Gaza dan Tepi Barat, menyasar berbagai infrastruktur Israel. Dalam periode insureksi popular tersebut dewan-dewan komunitas dibentuk untuk mengorganisir pasokan makanan, obat-obatan, bahkan juga sekolah, termasuk mengorganisir pembangkangan sipil yang berkelanjutan tanpa mengandalkan otoritas yang lebih tinggi sebagai manajer mereka, seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan Israel, Benny Morris, “itu (intifadhah pertama-red.) bukanlah sebuah pemberontakan bersenjata, melainkan sebuah kampanye pembangkangan sipil yang gigih, dengan pemogokan dan penolakan komersial, digabungkan dengan demonstrasi-demonstrasi penuh kekerasan (walau tanpa senjata selain batu dan molotov) melawan tentara pendudukan. Batu dan, kadang, molotov serta pisau menjadi simbol perlawanan, bukannya senjata api dan bom."

Poin perbedaannya ada pada partisipasi popular dan karakter desentralisasinya. Sesuatu yang sama sekali tidak terjadi pada serangan 7 Oktober. Penyerangan ke wilayah pendudukan serta pengambilan sandera, sama sekali bukan aksi terkoordinir yang melibatkan partisipasi popular seperti layaknya intifadhah pertama, dengan segala kekurangannya. Namun sebagaimana publik yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan bermain gim, media sosial, dan film-film yang mengeksploitasi stimulan bagi adrenalin secara berlebihan, kita menonton dan terbius dengan aksi-aksi dari para militan Hamas yang meledakkan tank, dan Jatuh cinta saat melihat video-video pendek soal bagaimana keakraban di antara para sandera dengan para militan saat mereka berpisah. Secara spektakuler Hamas telah berhasil dalam membangun citranya sebagai pihak yang sepenuhnya baik—di tengah kisruh dunia yang segalanya serba kelabu. Kita lupa soal bagaimana Hamas lahir dan berkembang di Palestina, Jalur Gaza pada khususnya.

Lahir dari rahim Ikhwanul Muslimin Mesir, biarpun moderat, Hamas memiliki tujuan yang sama sebagaimana kelompok-kelompok Kiri, terutama Leninis, yaitu membangun dan mengorganisir pemerintahan negara. Kelompok yang satu berbasiskan syariah Islam Sunni, sementara yang satunya lagi berbasiskan kediktatoran proletariat—negara birokratik namun dengan meminjam label proletariat, lebih tepatnya. Keduanya sama-sama berkeinginan membentuk pemerintahan. Sebagai organisasi, Hamas lahir pada dekade 1980-an di antara kelas menengah Palestina, baik dalam wilayah pendudukan maupun di antara diaspora, Meletupnya intifadhah pertama mentransformasikan basis sosial mereka dengan merangkul segmen-segmen proletariat dan lumpen-proletariat, sebelum akhirnya juga mentransformasikan secara alamiah strategi dan taktik Hamas itu sendiri—yang justru seiring perkembangannya pasca Perjanjian Oslo yang menandai puncak kompromi PLO yang memalukan, menguatkan basis lumpennya di seantero Gaza, meninggalkan Tepi Barat pada administrasi Fatah yang merupakan sayap bersenjata PLO. Pada saat yang sama, semenjak Jalur Gaza bukanlah sebuah negara sungguhan, Hamas menemukan bentuknya sebagai sebuah organisasi milisi, seperti hizbullah di Lebanon.

Evolusi ganda tersebut memiliki kontradiksinya sendiri, di mana logika sebagai milisi bersenjata melampaui status gandanya sebagai aparatus negara, terutama dengan penyerangan 7 Oktober yang lalu. Sirkuit dukungan sebagai milisi, dari Iran—yang juga kontradiktif semenjak Hamas adalah milisi Sunni—melampaui sirkuit dukungan sebagai aparatus sipil dari Qatar. Walau demikian, Hamas tetap menjadi organisasi lintas kelas, di mana para borjuis komersial Arab-Palestina di Tepi Barat secara masif mendukung Hamas, hingga kemenangan pemilihan legislatif secara telak di Jalur Gaza, akibat semakin merosotnya pamor Otoritas Palestina yang secara sah berada di bawah kendali PLO yang semakin kompromis terhadap Israel—Perjanjian Oslo yang ditandatangani Yasset Arafat juga berarti bahwa Palestina mengakui keabsahan Israel sebagai sebuah negara otonom dan Palestina memiliki dus area otonom dalam wilayah kenegaraan Israel: Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sesuatu yang membuat Hamas mendapatkan popularitasnya karena tetap bersikukuh menolak Perjanjian Oslo. Dengan duduknya seorang milisi bercadar dan bersenjata di tampuk pimpinan Palestina pasca pemilihan 2006, Hamas menjanjikan akhir dari kekacauan antar faksi bersenjata di wilayah otonom Palestina, mengendalikan peredaran senjata, memerangi korupsi, dan mengembangkan aparatus negara yang bersih, memperkuat infrastruktur sosial. Poin-poin yang secara paradoks juga berarti bahwa Hamas adalah organisasi anti-intifadhah, karena berarti mereka harus menundukkan komite-komite komunitas yang horizontal ke bawah kendalinya—komite-komite yang sebelumnya menjadi jantung intifadhah.

Sebagaimana Gaza tidak memungkinkan untuk terjadinya akumulasi kapital—selain hanya berjalannya sistem sewa dalam skala yang kecil dengan akumulasi yang tak substansial—maka tak eksis juga borjuis tradisional sebagaimana yang umum didapati di kalangan Arab-Palestina di Tepi Barat dan wilayah pendudukan Jerusalem. Posisi sebagai aparatur negara membuat mungkin bagi Hamas untuk mengendalikan perputaran ekonomi dengan memanfaatkan jalur-jalur penyelundupan melalui terowongan-terowongan yang berseliweran di bawah tanah Gaza dan menyambungkannya dengan Mesir. Sesuatu yang tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang nampak pada bentrokan bersenjata antara Hamas dengan kelompok-kelompok berbasis klan yang menguasai beberapa jalur terowongan tahun 2007. Namun karena ke-tidak-eksis-an kelas di wilayah Jalur Gaza, selain hanya berupa formasi sosial yang tak signifikan, proses perekrutan anggota sayap militernya menjadi jauh lebih mudah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lenin dengan strateginya yang terus memprovokasi reaksi Tsar sebelum kemenangan Bolshevik di Russia, “Semakin parah semakin baik.”—itu juga yang nampak didorong oleh Hamas dalam strategi tempurnya. Bahwa semakin Israel memperparah serangan sebagai respon dari provokasi mereka, semakin mudah bagi mereka untuk memperkuat dan menggandakan diri. Dan dengan kesemua fakta tersebutlah maka wilayah tersebut menjadi ladang tempat Hamas panen berlimpah-limpah.

Singkatnya, dengan logika seperti demikian, sebagaimana yang bisa dipetik juga dari sejarah Bolshevik, maka Hamas berjuang untuk diri mereka sendiri. Bahkan kemenangan Hizbullah dalam perang yang dikenal sebagai Perang Hizbullah-Israel 2006, di mana untuk pertama kalinya IDF mengalami kekalahan telak, kelompok tentara iregular tersebut merengkuh basis popular, berkoordinasi dengan komite-komite komunitas untuk melancarkan pertempuran melawan Israel. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Hamas—kalau pun dilakukan, melihat masifnya korban dalam pembantaian Gaza, serta kampanye kemampuan tempur Hamas yang spektakular, sudah jelas itu bukan bagian dari perang sosial. Perbedaan antara Hamas dan Otoritas Palestina yang didominasi PLO, pada akhirnya lebih pada pilihan strategi dalam berhadapan dengan Israel. Tak ada yang signifikan.

Otoritas Palestina yang berkuasa atas restu Israel, justru membantu Israel dalam memanajeri penduduk Arab-Palestina di Tepi Barat, yang walau terbatas, terintegrasi ke dalam sistem ekonomi Israel. Hamas menempati posisi yang serupa juga di Gaza: memanajeri penduduk Arab-Palestina. Keduanya, baik Otoritas Palestina yang dipegang oleh Fatah, maupun Hamas, tak lebih sekadar sebagai manajer proletariat dalam sebuah pabrik raksasa bernama sistem akumulasi kapital Israel.

Perang dalam sejarah manusia modern tak lebih dari sekadar perebutan kepemilikan suatu wilayah oleh dua entitas kapitalis—sebuah perseteruan spektakular. Dukungan terhadap Hamas, terutama dalam situasi saat ini, tentu amat disarankan, namun tentu saja dalam kadar yang terbatas—dan kesadaran bahwa Hamas adalah sebuah entitas politik yang memang anti-Israel, namun ia tak pernah anti-negara—dan karenanya, kemenangan Hamas, tidak akan lebih dari sebuah kemenangan struktur negara.

Bisa dilihat dari dinamika sejarah dan menganalisa menggunakan dasar kelas, bagaimana pada akhirnya di satu titik struktur negara tidak lagi melayani kepentingan publik. Pada titik itu mengapa Hamas, sebagai sebuah elemen terbaik dalam perlawanan terhadap Israel hari ini, sebaiknya tetap mendapat dukungan terutama dalam perang kali ini, namun dalam kadar yang terbatas. Karena tanpanya dan mendukung Hamas secara membabi buta—mengidolakan malah, seperti yang banyak terjadi di Indonesia—hanya akan berpeluang jatuh ke dalam jurang yang sama, Dalam kasus Palestina, kita bisa melihat bagaimana pengkhianatan dan impotensi PLO, sebuah entitas negara juga, dalam menghadapi kekuatan dominanlah yang beberapa tahun kemudian melahirkan Hamas. Yaitu, berdasarkan kemuakan para Arab-Palestina baik dalam wilayah pendudukan, diaspora, maupun 'area otonomi' terutama di Jalur Gaza melihat karakteristik kelasnya yang didominasi oleh lumpen-proletariat, elemen-elemen yang oleh Rosa Luxemburg dianggap sebagai elemen paling potensial bagi kelas borjuis untuk digunakan sebagai tentara kontra-proletariat—namun sekaligus juga sebagaimana sejarah membuktikan, adalah elemen yang paling memungkinkan untuk menjadi pembawa inisiatif bagi kebangkitan yang mampu membuka tabir dunia baru dengan cara meratakan struktur dunia lama. Hanya apabila elemen tersebut mampu melepaskan diri dari ilusi negara, ilusi kepemimpinan kelas, ilusi vanguardisme yang sering digembar-gemborkan orang-orang Kiri, dan tentu saja termasuk juga ilusi nasionalisme.

Panjang umur para insurgen Arab-Palestina di Jordania, Panjang umur para insurgen Arab-Palestina di Lebanon. Panjang umur para insurgen dalam Intifadhah. Panjang umur kelompok-kelompok komunitas otonom Israel-Palestina yang memungkinkan semua itu pernah berjalan sekaligus membuktikan bahwa sebuah dunia baru itu adalah sesuatu yang mungkin.

Appendix I: Perang Sosial para Insurgen Arab-Palestina

Sebagaimana kita selama ini hanya terbiasa mengkonotasikan bahwa pengorganisiran masyarakat horizontal itu adalah Spanyol 1936, lagi dan lagi seakan tak pernah ada pengalaman lain yang juga berharga, atau Zapatista di Chiapas, namun bukan berarti bahwa pengalaman tersebut tak pernah hadir dalam sejarah Arab-Palestina. Beberapa kasus menegaskan bahwa percikan-percikan dan bibit dunia baru pernah terbit di sana.

Kita dapat melihat pada periode-periode awal kelahiran PLO, di mana para pemimpin negara-negara Arablah—yang bekerjasama dengan para borjuis tradisional Arab-Palestina—yang dulu membangun PLO pada 1964, sebagai upaya untuk mengendalikan diaspora, mengingat fakta bahwa sekitar 6096 dari populasi Arab-Palestina yang awalnya menempati wilayah Israel-Palestina, pada tahun tersebut berakhir di kamp-kamp pengungsi di luar Israel-Palestina dan di wilayah pendudukan. Proses tersebut mentransformasikan para pengungsi yang awalnya mayoritas adalah petani-peladang menjadi kelas pekerja, yang tersebar di sepanjang Lebanon, Jordania, Kuwait, dan Suriah. Mereka yang mengungsi ke Kuwait, rata-rata karena memiliki sanak keluarga di sana dan relatif berhasil mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat setempat dengan memiliki upah yang tinggi, relatif sama dengan para kelas pekerja Yahudi di Israel. Sementara bagi sisanya, mereka yang tak terserap dalam struktur kelas, menjadi katalis bagi konflik yang melanda negara-negara tersebut.

Kegagalan para pemimpin negara Arab tersebut dalam menghindari terjadinya Nakba 1948 dan juga impotensi mereka saat berhadapan dengan militer Israel pada Perang Enam Hari 1967—yang bahkan negara-negara Arab sudah keroyokan—membuat para borjuis tersebut harus menghadapi kebangkitan di negara-negara mereka sendiri.

Pada September 1970-Juli 1971, terjadi perang sipil di Jordania, yang awalnya dimulai oleh beberapa usaha yang gagal dalam membunuh raja Jordania, Hussein, hingga mengerucut pada soalan apakah Jordania akan dikendalikan oleh PLO atau monarki Hashemite, karena diaspora Arab-Palestina yang berada di Jordania kala tersebut mencapai lebih dari setengah populasi Jordania sendiri. Dan walau PLO dilihat secara konstitusional adalah sebagai negara dalam negara, para pengungsi Arab-Palestina di sana tak bersedia tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh PLO. Di penghujung dekade 1960-an para pengungsi di kamp-kamp pengungsi berhasil mengumpulkan cukup senjata dan menyatakan diri otonom dari PLO, bahkan melarang polisi Jordania memasuki area otonom kamp pengungsi. Mereka melancarkan serangan-serangan bersenjata melawan pemerintah Jordania akibat langkah raja Hussein dalam upayanya bersama Amerika Serikat untuk menjalani kesepakatan damai dengan Israel. Perlu diperhatikan, bahwa pada masa tersebut, PLO dengan sayap bersenjatanya tetap melancarkan serangan-serangan terhadap Israel dengan basis utama komando di Amman, Jordania; bahkan beberapa pembajakan pesawat komersial oleh para militan Palestina dan beberapanya oleh para militan dari kelompok gerilyawan urban Jerman Barat, RAF, selalu memaksa para pilot untuk mendaratkan pesawatnya di bandara Jordania—sesuatu yang membuat Jordania menjadi sasaran jelas Israel. Seakan melupakan perseteruannya dengan Israel pada 1967 yang berujung pada kekalahan, Raja Hussein bahkan secara terbuka mengutuki para pembajak sebagai, “hal yang memalukan bagi dunia Arab.”

Perjuangan otonomi lumpen-proletariat Arab-Palestina di sana pada akhirnya dilumpuhkan oleh dilaksanakannya pembantaian sekitar 30.000 jiwa Arab-Palestina, yang dikenal sebagai Pembantaian September Hitam, oleh tentara Jordania yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel untuk melumpuhkan PLO. Menariknya, Ikhwanul Muslimin—yang merupakan ibu kandung Hamas—juga melibatkan diri dalam pembantaian tersebut, namun bukannya berada di pihak para insurgen, melainkan sebagai faksi tambahan yang menyerang para insurgen dengan menggunakan tongkat dan rantai. Pembantaian tersebut juga menandai berakhirnya perang sosial yang dilancarkan oleh para pengungsi Arab-Palestina di Jordania—terlebih lagi dengan ditanda tanganinya kesepakatan antara PLO dengan rezim Hashemite untuk angkat kaki dari Amman, yang berarti juga meninggalkan para insurgen yang masih bertahan di dalam kota untuk dibantai. Sekaligus menandai awal dibukanya keran kucuran dana dari Israel kepada kelompok-kelompok Islamis yang membantu pembantaian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yitzhak Segev, mantan gubernur militer Gaza, sebagai sebuah upaya untuk membangun kekuatan tandingan yang akan berhadapan dengan kelompok-kelompok Kiri pendukung PLO yang sekuler.

Banyak dari para penyintas pembantaian tersebut melarikan diri ke Lebanon, yang juga menjadi masalah baru bagi para borjuis Arab penguasa Lebanon karena terpaksa menampung elemen-elemen lumpen-proletariat kombatif yang melebur di kamp-kamp pengungsi Arab-Palestina yang sudah sejak sebelumnya penuh sesak dan memiliki masalahnya sendiri,

Para pengungsi di Lebanon, yang jumlahnya sekitar 14.000 jiwa, sejak sebelum terjadinya Pembantaian September Hitam telah terkonsentrasi di wilayah Tel-Al-Zatar, sebuah area industrial yang menyumbang pemasukan Lebanon sebesar 29% dalam bidang industri sendiri. Terinspirasi dan terkoneksi oleh yang dilakukan para pengungsi di Jordania, para lumpen-proletariat Arab-Palestina menyerang gudang-gudang senjata, menduduki kawasan industri dan mentransformasikan Tel-Al-Zatar menjadi sebuah zona bebas dari negara dan tentara Lebanon. Sepanjang 1970, pemerintah Lebanon berupaya mengambil alih kawasan tersebut namun dipersulit karena dukungan para kelas pekerja asal Suriah dan Lebanon sendiri, yang seringkali turut berpartisipasi dalam mempertahankan zona bebas tersebut dengan Kalashnikov dari polisi Lebanon.

Terciptanya secara terbatas dewan-dewan komunitas membuat zona bebas tersebut bertahan dan menjalin solidaritas yang dihadirkan oleh berbagai pemogokan, seperti pemogokan besar-besaran dari para pekerja industri perikanan yang berakhir menjadi seperti perang sipil—yang tentu saja, menarik perhatian dari kubu utama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet, melalui proksi mereka: Israel dan Suriah. PLO yang baru saja angkat kaki dari Jordania melihat Lebanon sebagai wilayah potensial untuk menciptakan kembali negara dalam negara di Lebanon. Masalahnya, sebagaimana dapat ditebak dari karakter kelasnya, PLO bukannya mendukung dan berdiri bersama barisan lumpen-proletariar yang menjadi basis kekuatan otonom melawan kekuasaan yang bekerja sama dengan barisan proletariat Lebanon, mereka malah menjalin hubungan dengan para borjuis Lebanon dan Suriah. Ujung kisahnya dapat ditebak, para insurgen dihabisi oleh pasukan dari Suriah yang bekerja sama dengan Falangis (organisasi politik Kristen Maronit Lebanon) yang didukung penuh oleh Angkatan Laut Israel. Masih terilusi oleh nasionalisme Palestina, para insurgen meminta dukungan dari sayap bersenjata PLO, Fatah. Dapat ditebak juga, Fatah menganggap angin lalu permintaan putus asa tersebut dengan menyatakan bahwa insureksi tersebut merupakan distraksi dari perjuangan melawan musuh utama mereka, Israel.

Dengan memberlakukan hak untuk tak mengintervensi, PLO telah memuluskan jalan agar insureksi popular tersebut dihancurkan dan proyek eksperimentasi zona bebasnya menjadi kuburan permanen bagi mereka yang berani menantang kekuasaan.

Keputusan pengkhianatan PLO terhadap para Arab-Palestina tersebur juga yang lantas berimbas pada Israel yang menunjuk bahwa kehadiran PLO lah yang menjadi biang keladi kekacauan di Lebanon tersebut, dan menjadi alasan bagi Israel mensponsori pasukan Falangis untuk melakukan pembantaian besar-besaran Arab-Palestina dan Syiah Lebanon di kamp-kamp pengungsi di Sabra dan Shatila.

Appendix II: Perang Kedua Lebanon 2006 (Perang Hizbullah-Israel, 2006) dan Momen Kekalahan Israel

Perang yang terfokus di area perbatasan Dataran Tinggi Golan ini merupakan perang besar kedua melawan Israel, setelah perang pertama Lebanon pada 1982 yang berlangsung di tengah kisruh antar agama, antar faksi, antar kelompok, dalam perang sipil Lebanon (1975-1990) yang melibatkan pembentukan wilayah independen bentukan komunitas Kristen Maronit, Negara Lebanon Merdeka (Dawlat Lubnan al-Hurra) sebagai proxi Israel. Perang ini berawal dari provokasi yang dilakukan oleh Hizbullah yang menembus perbatasan, menculik dua orang serdadu IDF untuk dijadikan sandera dan membunuh dua lainnya—lima orang serdadu lain tewas dalam upaya pembebasan sandera yang gagal. Tuntutan dari Hizbullah adalah pertukaran sandera dengan semua tahanan Lebanon yang berada dalam penjara Israel. Israel merespon tuntutan tersebut dengan cara mengaktifkan artileri serta mengirimkan pesawat tempurnya menyerang sasaran militer Hizbullah serta, tentu saja, infrastruktur publik. IDF juga melakukan invasi darat di wilayah Selatan Lebanon serta melakukan blokade laut-udara terhadap Lebanon. Hizbullah merespon dengan serangan roket yang diarahkan ke area penduduk kawasan utara Israel. Perang selama 33 hari tersebut berakhir setelah PBB mengirimkan resolusi agar Hizbullah meletakkan senjata, IDF angkat kaki dari Lebanon, dan blokade diakhiri. Selama masa penghentian perang tersebut, di bawah pengawasan UNIFIL, pasukan perdamaian PBB, Israel masih bertahan di desa Ghajar, yang lantas berkepanjangan hingga hari ini, namun Hizbullah juga tak meletakkan senjata, dua serdadu IDF yang disandera dikembalikan dan tuntutan Hizbullah dikabulkan. Hizbullah mengklaim kemenangan berada di pihak mereka.

Perang 33 hari ini menjadi sebuah kontras dari perang sebelumnya di mana hanya dalam waktu 6 hari saja, Israel berhasil mengalahkan aliansi tiga negara Arab pada 1967, yang berakhir dengan dikuasainya Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan peninsula Sinai—yang baru dikembalikan kepada Mesir dalam perjanjian 1977. Maka bagi para nasionalis Arab, kemenangan Hizbullah ini seperti angin segar dalam proyek pembebasan Palestina dari Israel yang merupakan ujung tombak dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah.

Ada beberapa poin penting yang patut dilihat dalam perang gerilya di kota-kota perbatasan kali ini, yang menentukan bagaimana Hizbullah meraih kemenangannya: formasi kelas dalam Hizbullah berbeda dengan formasi saat negara-negara Arab dulu menyerang Israel. Hizbullah tidak dibentuk secara resmi oleh pemerintah dan dikomandoi oleh perwira-perwira dari kelas menengah dan borjuis yang relatif memikirkan posisi dan kenyamanan jabatan. Melainkan, diisi dan dikomandoi oleh mereka yang bertahun-tahun bertempur, ditindas secara kelas sosial dan kelompok-kelompok dominan yang berkuasa di Lebanon, tersisih oleh kekalahan akibat Perang Lebanon-Israel pertama 1982. Pendeknya, Hizbullah diisi oleh orang-orang yang harus berjuang untuk apa yang mereka punya tak peduli sekecil apa kepunyaan mereka itu. Hizbullah juga bahkan menjalin komunikasi horizontal dengan basis popular di wilayah-wilayah rawan konflik, serta merekrut para sarjana teknis yang lantas diposisikan untuk memanfaatkan perangkat teknologi yang dapat membantu perjuangan melawan Israel. Paling menarik dari yang dilakukan Hizbullah adalah bahwa mereka membuka diri untuk hadirnya unit-unit khusus di luar Syiah—dari kelompok Sunni, Kristen, Druze, bahkan sekular seperti komunis. Sesuatu yang justru sebelumnya perbedaan-perbedaan antar agama, etnis, dan ideologi tersebutlah yang memicu perang sipil berkepanjangan di Lebanon.

Tentu saja, ada beberapa kompromi yang dilakukan oleh Hizbullah saat membangun basis perlawanannya. Pertama, kompromi atas basis religiusnya. Demi menghindari meletusnya lagi perang sipil berbasis perbedaan agama, kepemimpinan Hizbullah menyatakan bahwa mereka menghapuskan tujuan awal mereka untuk membangun negara Islam Syiah yang terpengaruh oleh Khomeini, dan selanjutnya memilih untuk membangun pengalaman politis di Lebanon di mana Islam dapat hidup secara harmonis dalam sebuah masyarakat yang berbeda-beda, yang tidak semuanya mengikuti ajaran Islam. Dalam pembangunan komunitas, Hizbullah menekankan agar isu-isu sosial dan ekonomi tidak diabaikan. Kedua, kompromi strategi perjuangan politiknya. Hizbullah tidak lagi menekankan jalur politik untuk memenangkan pemilu sebagaimana sebelum-sebelumnya, melainkan memilih untuk membuka keran-keran kerjasama dengan berbagai faksi politik dan ideologis. Termasuk membangun kerjasama dengan komunitas Maronit yang sebelumnya dianggap pengkhianat oleh pemerintah akibat pembangunan Negara Lebanon Merdeka, dan menerima para pengungsi pasca kekalahan pemberontakan mereka untuk bermukim di gunung Lebanon di baweh perlindungan milisi Hizbullah. Ketiga, kompromi atas perebutan pemegang kendali utama. Hizbullah tidak meminta agar faksi-faksi yang diajak bekerjasama tersebut untuk kemudian berada di bawah kendali Hizbullah, melainkan menawarkan sebuah kerjasama horizontal di mana faksi-faksi tersebut tetap berdiri otonom.

Namun perlu dicatat, bahwa semua hal di atas tidak berarti membuat Hizbullah bertransformasi menjadi organisasi liberal begitu saja. Hizbullah justru menolak faksi-faksi tersebut untuk berada di bawah kendalinya dengan argumen bahwa secara organisasi anggota Hizbullah tetap harus mernegang teguh prinsip akidah agama Islam Syiah yang sejak awal mereka genggam, dan mereka melihat bahwa dengan menerima faksi-faksi yang beragam tadi sebagai bagian dari Hizbullah adalah sama saja dengan mengompromikan dasar pembentukan dan mengubur identitas mereka sendiri.

Kemampuan Hizbullah dalam mencapai pemahaman dan strategi seperti itulah yang justru membuat mereka sebagai milisi yang berdiri independen dari kepentingan politik kelas borjuis dalam pemerintah Arab mana pun, dan justru mendapatkan dukungan popular terutama dalam melancarkan perang gerilyanya melawan IDF selama periode perang. Dalam kerangka muslim sendiri, metoda-metoda Hizbullah jelas berbeda dengan katakanlah Al Qaida, terutama terlihat bagaimana Hizbullah menolak untuk menggunakan bom di mana korbannya bisa siapa saja—tak hanya musuh. Mereka lebih memilih perang gerilya yang dilancarkan oleh para milisi kombatannya dengan melibatkan kerja-kerja non-kombatan.

Appendix III: Intifadhah Pertama (1987-1993)

Jauh sebelum merebaknya Musim Semi Arab yang menjadi momentum kebangkitan popular, sebelum kebangkitan Zapatista 1994, penduduk Arab-Palestina pernah bereksperimen dalam mengorganisir diri mereka sendiri, membangun sebuah alternatif di mana kekuasaan dipegang oleh dewan-dewan komunitas yang memiliki karakter otonom dan horizontal, yang mencapai titik kulminasi selama periode intifadhah pertama. Kebangkitan popular tersebut—terlepas dari apakah akhirnya juga dikalahkan—adalah pengalaman dan eksperimentasi sosial paling kaya karena bukan hanya berfokus pada soal mengenyahkan pendudukan Israel, melainkan juga sekaligus upaya membangun dunia yang berbeda melawan corak produksi ekonomi kapitalisme sekaligus dominasi sistem patriarkal. Hal-hal seperti itu yang sering tak terdengar selain hanya soalan aksi pelemparan batu belaka, yang sangat disayangkan juga terjadi di lingkaran-lingkaran anarkis yang konon memuja relasi horizontal dan desentral, yang mungkin terlalu terbuai oleh pemujaan mereka pada masa lalu: pada komite-komite Perang Sipil Spanyol 1936; sebagaimana fetish konyol orang-orang Kiri pada Oktober 1917.

Namun dapat dipahami juga, terutama di bawah rezim ekonomi global yang spektakular—kalau tak ada foto dan video dianggap tak menarik, bahkan tak eksis—rnengapa bahasan mengenai intifadhah, hal pertama yang hadir di benak kita selalu hanya berupa anak muda berbalut kifayah menutupi wajah, molotov, dan batu. Padahal hal-hal yang tak kalah penting adalah bagaimana komunitas-komunitas, jejaring, yang merupakan kombinasi dari aksi-aksi insureksional dan praktik ekonomi solidaritas berkelindan, membuat intifadhah dapat berlangsung bertahun-tahun melawan semua blokade ekonomi Israel dan penindasan yang masif oleh IDF.

Hal ini memang tidak lahir secara mendadak. Pasca kekalahan koalisi negara-negara Arab melawan Israel dalam Perang Enam Hari, terutama di akhir dekade 1970-an, seiring dengan meningkatnya aksi-aksi perlawanan bersenjata yang terkoneksi secara global (tercatat IRA, ETA, RAF, JRA, Rote Zora, untuk menyebut beberapanya saja, membangun komunikasi dan jejaring dengan kelompok-kelampok perlawanan Palestina) inisiatif pembangunan komunitas juga marak, dari gerakan pelajar/mahasiswa, gerakan pekerja, gerakan perempuan beroperasi secara aktif dengan fokus mereka sendiri, otonomi mereka sendiri, di sepanjang wilayah pendudukan. Jejaring itu pula yang memungkinkan mereka untuk membangun bantuan dan tenaga medis serta distribusi pangan. Paling menarik apalagi dalam konteks masyarakat Arab yang cenderung amat patriarkis, perempuan-perempuan muda membangun komite-komite khusus perempuan yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri dan berdiri independen, termasuk soalan ekonominya, dari ayah dan suami mereka. Mereka jugalah yang bertanggungjawab atas pembukaan layanan-layanan harian seperti penitipan anak sehingga ibu-ibu dapat memiliki waktu dan energi yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan putusan politik dan komunitas. Mereka juga yang menjadi pilar penting dalam aksi-aksi pemogokan liar dan pemboikotan komoditi Israel karena merekalah yang menyuplai dan mendistribusikan pasokan kebutuhan harian selama intifadhah berlangsung.

Pasca kerusuhan pertama bulan Desember 1987 yang merebak di kamp pengungsi Jabalia, Gaza, menjalar ke wilayah Tepi Barat, di mana IDF merespon dengan peluru tajam, menghabisi nyawa 311 jiwa—53 di antaranya anak di bawah umur—memukuli para insurgen dengan tujuan mematahkan tulang belulang mereka secara harfiah, kelompok-kelompok yang awalnya tak saling terkait, secara spontan membangun komite-kornite popular di mana setiap kelompok dan penduduk setempat mengirimkan delegasinya untuk turut merumuskan tindakan dan strategi yang harus diambil oleh masing-masingnya. Mereka mengorganisir dari putusan untuk mengakselerasikan pemogokan liar, aksi-aksi insurgensi, demonstrasi, penyusunan tenaga medis, hingga soalan-soalan yang seringkali dilupakan seperti pengumpulan dan pembuangan sampah, pengorganisiran penitipan anak, meneruskan aktivitas belajar-mengajar karena sekolah-sekolah ditutup oleh Israel, distribusi makanan dan air bersih, serta lainnya. Saat satu area tertentu diblokade oleh IDF, komite popular setempat dan sekitarnya mengorganisir penyelundupan bahan pangan. Tim medis bekerja dari rumah ke rumah untuk merawat yang terluka atau juga mengumpulkan pasokan lab darah berbagai tipe. Komite-komite ini juga yang memulai aksi menolak membayar pajak di seantero wilayah pendudukan. Sebuah taktik yang di kemudian hari dengan dampak yang signifikan oleh penduduk di Beit Sahour ini, awalnya dimulai oleh komite kecil dan terbatas di Nablus, yang lantas disebarkan melalui selebaran oleh komite sebelah ke sepanjang wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Pendudukan Israel yang sebelumnya menyusun berbagai aturan di mana orang-orang Arab-Palestina bergantung pada upah dan komoditi dari Israel, mendapat pukulan telak saat mereka berupaya melaparkan dan mengisolasi area-area yang menjadi titik-titik api insurgensi, karena blokade ekonomi mereka menjadi tak berarti apa-apa. Komite popular di Beit Sahour juga yang selama 4 tahun berlangsungnya intifadhah berhasil menyembunyikan sapi-sapi perah mereka demi kelangsungan pasokan kebutuhan harian terutama bagi bayi dan anak-anak kecil, mengesampingkan helikopter dan pasukan infantri IDF yang menyisir seantero wilayah untuk menyita atau menembak mati sapi yang dideklarasikan sebagai sebuah “ancaman bagi keberlangsungan keamanan nasional Israel” dalam operasi militer “Operasi Berburu Sapi”.

Perang psikologis Israel-lah yang lantas mulai melemahkan kebangkitan popular tersebut, dengan cara menangkapi secara acak penduduk Arab-Palestina, memaksa mereka di bawah siksaan, ancaman, dan tekanan ekstrim untuk menjadi informan. Merebaknya hal tersebut di berbagai tingkat struktur komite mendorong hadirnya paranoia ekstrim yang berakhir dengan terjadinya rentetan aksi-aksi pembunuhan sepihak terhadap mereka yang dicurigai sebagai kolaborator—terutama disematkan pada mereka yang masih bekerja di wilayah pendudukan Israel.

Pada titik tersebutlah kekuatan komite popular mulai melemah dan kekuatan-kekuatan politik yang memiliki struktur organisasi formal seperti PLO mengambil alih dan berujung pada perjanjian damai antara PLO, yang diakui oleh Israel sebagai perwakilan resmi penduduk Arab-Palestina serta mendapat wilayah yang relatif otonom di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta diakuinya secara legal negara Israel oleh PLO. Sesuatu yang oleh banyak pihak dianggap sebagai langkah pengkhianatan oleh PLO, terutama Yasser Arafat: pertama karena perjanjian damai Oslo tersebut bukan keputusan yang hadir melalui putusan-putusan komite popular yang eksis; kedua, karena artinya mereka dianggap mengakui legalitas negara Israel, entitas yang selama ini menindas mereka. Hamas adalah salah satu kelompok milisi bersenjata yang menolak putusan tersebut, tak heran apabila lantas pasca dilemahkannya lebih jauh komite-komite popular oleh Otoritas Palestina yang diakui Israel, secara gradual mereka mendapatkan dukungan popular hingga meraih kemenangan telak secara politis pada 2006. Kemenangan yang lebih mirip dengan kemenangan sistem Pemilu negara yang jelas-jelas tidak horizontal, yang juga menandai bahwa era komite popular yang otonom dan desentral telah berakhir.

[1] Diunggah ke Perpustakaan Anarkis secara terpisah: Dua Perang Lokal.