Title: Subjek Politik Egois Max Stirner
Publication Date: 2020
Language: Indonesia
Notes: Diunggah ke Perpustakaan Anarkis (https://id.anarchistlibraries.net) oleh Ester Aprillia (Archipelago Anarchist Archive).

Abstrak

Pembicaraan mengenai subjek politik, berkaitan dengan proyek emansipasi manusia. Pada mulanya manusia dikerangkeng oleh alam, kemudian oleh Tuhan, sampai akhirnya manusia berhasil menemukan esensi manusia yang diyakini merupakan wujud pembebasan atas eksternalitas. Namun, bagi Max Stirner, penemuan esensi manusia justru merupakan sebentuk pembatasan baru yang mengekang manusia. Solusi Stirner atas masalah tersebut ialah, dengan mengajukan konsep tentang sang aku atau subjek politik egois. Dan bertolak dari sanalah, penelitian ini berangkat. Tulisan ini akan membahas tentang Subjek Politik Egois Max Stirner. Metode yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Data yang diambil berasal dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun hasil atau temuan dari penelitian ini adalah: subjek politik egois Max Stirner berangkat dari konsepnya tentang sang aku. Sang aku ini adalah ketiadaan. Lalu dari ketiadaan inilah muncul segala sesuatu. Segala sesuatu yang lahir dari sang aku ini disebut sebagai properti. Properti adalah apapun yang berkaitan dengan penambahan kuasa serta kesenangan sang aku. Lalu dari sang aku atau subjek politik egois inilah Stirner menegaskan konsepnya tentang Memiliki Diri Sendiri (Owness). Memiliki diri sendiri adalah wujud dari pembebasan diri yang tidak mengandaikan eksternalitas. Terakhir, Stirner mengemukakan konsepnya tentang pemberontakan (insurrection). Pemberontakan berarti sebuah tindakan mengubah sesuatu, namun tidak seperti revolusi yang mengubah tatanan, pemberontakan berkaitan dengan tindakan mengubah diri.

A. Pendahuluan

Di dalam lanskap pemikiran filsafat politik, pembicaraan subjek politik merupakan suatu hal yang sangat signifikan. Signifikansi dari subjek politik ini berkaitan dengan proyek emansipasi manusia.

Proyek emansipasi ini bisa dilihat dalam subjek politik yang lahir di masa pencerahan. Fase Pencerahan merupakan upaya pembebasan manusia. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari segala batasan yang membatasi dan mengerangkeng manusia, kerangkeng itu ialah alam dan Tuhan.

Pada fase klasik, manusia dijebak oleh alam yang mengitarinya. Namun, manusia di sini tidak pasif, ia mencoba untuk melampaui alam yang memenjarakannya. Manusia ingin menyingkirkan alam itu sendiri. Tapi alam tak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Satu-satunya cara agar manusia bisa melampaui alam ialah dengan menunda segala upaya manusiawi untuk berelasi dengan alam. Upaya ini, menurut Max Stirner (1806-1856) nampak dalam ungkapan dari Pyrrho, seorang filsuf Skeptisis, yang mengatakan “bahwa alam itu tidak baik dan tidak buruk, tidak indah dan tidak tak-indah”. Upaya ini bermakna bahwa tepat pada saat manusia menanggalkan kategori-kategori itulah, manusia melepaskan diri dari alam, karena tak ada lagi sesuatu yang mesti diakui atau disadari dari/di dunia. Titik keterpisahan inilah, yang disebut dengan ataraxia (ketenangan) dan aphasia (tak bergerak).[1] Ketika manusia tidak bergerak dan tidak berkata apa-apa di hadapan alam, maka manusia “sudah” melampaui alam itu sendiri.

Namun, fase ini tak berakhir. Fase selanjutnya ialah fase modern, yang ditandai dengan penemuan ruh atau jiwa. Manusia mulai sadar, bahwa “di balik” fenomena alam, terdapat mind.[2] Mind atau pikiran, yang ada di balik alam, merupakan tahap pembebasan manusia selanjutnya dari upaya pelampauan atas keterikatannya dari eksternalitas. Pikiran yang terletak “di balik” penampakan alam ini juga dikenali sebagai spirit atau ruh.[3] Spirit atau pikiran adalah entitas yang melampaui dimensi kebendaan alias nir-benda.

Alam pada akhirnya “dilupakan”, manusia pada fase ini tidak lagi memandang alam sebagai alam, namun alam hadir sebagai sebuah ruh atau pikiran. Pembebasan dalam bentuk penemuan pikiran ini, berhasil mengangkat manusia pada titik pembebasan. Manusia, tidak lagi dikerangkeng oleh batas yang ada pada alam, manusia “berhasil” mengatasi alam.[4] Namun, tak hanya alam, diri manusia pun diidentifikasi sebagai sebuah ruh.[5]

Tapi, manusia mulai merasa bahwa dirinya bukanlah ruh yang sempurna. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa lepas dari dimensi keduniawiannya, yakni badan. Manusia tidak bisa hidup tanpa badannya, tapi ia juga memiliki ruh yang meletak di dalam ketubuhannya. Manusia merasa bahwa dia adalah ruh yang tidak sempurna, dan ia “harus” mencari ruh yang sempurna. Dengan demikian, ia pun menyadari bahwa ada sebuah ruh yang lepas dari dimensi duniawi.[6] Apa itu? Dari sinilah, manusia menyadari keberadaan Tuhan. Tuhan adalah Entitas ruh murni yang tidak memiliki dimensi badani. Akan tetapi, penemuan akan Tuhan ini, bukan malah membebaskannya, tapi manusia malah terjebak pada kerangkeng baru, yakni kerangkeng Tuhan.[7]

Tapi di hadapan Tuhan, manusia tak benar-benar menyerahkan dirinya. Manusia pun mulai memberontak terhadap Tuhan. Di sinilah manusia mencoba merebut kembali kebebasannya. Upaya tersebut berbuah penemuan manusia atas esensinya.

Penemuan atas sebuah esensi ini terepresentasi dari pemikiran Ludwig Feuerbach (1804-1872), yang mencoba mengubah teologi menjadi antropologi. Ia menganggap bahwa manusia sudah semestinya menarik segala identifikasinya atas Tuhan kepada dirinya sendiri. Hal ini berarti, bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai sifat-sifat Tuhan, bagi Feuerbach, tak lebih dari manusia itu sendiri.

Bagi Saul Newman, sebagai seorang penafsir Max Stirner, dari proyek itulah manusia pencerahan mendapatkan inspirasinya, yakni untuk membangun konsepsi tentang manusia yang baru. Manusia mulai diidentifikasi sebagai mahluk yang rasional dan juga bermoral. Moralitas dan rasionalitas ini tidak diberi oleh sesosok Tuhan, tapi manusia memiliki keduanya di dalam dirinya. Keduanya merupakan sifat yang ada di dalam diri manusia. Penemuan sifat yang ada/khas dalam diri manusia inilah yang disebut dengan esensi manusia.[8]

Identifikasi esensi manusia inilah yang melahirkan liberalisme politik. Dari wacana liberalisme ini manusia mulai diyakini memiliki apa yang disebut dengan hak politik.[9] Sebuah hak yang membawanya pada sebuah kebebasan. Namun, Stirner tidak sepakat akan hal tersebut. Ia menegaskan, bahwa kerangkeng manusia tidak benar-benar hilang. Kerangkeng itu, atau yang menghambat kebebasan manusia justru ada pada penemuan esensi manusia. Yang ditemukan oleh Feuerbach ialah Manusia dengan “M” besar, dan karenanya ia bukan manusia konkret yang nyata.[10]

Manusia yang konkret ialah, manusia yang tak memiliki esensi sekaligus tak bisa dikategorisasi oleh apapun. Sehingga penemuan atas esensi sebenarnya berkelindan dengan pengeksklusian manusia individual yang konkret. Mengapa demikian? Alasannya, “manusia” yang tidak memiliki dan tidak sesuai dengan esensi tersebut, akan ternegasi dengan sendirinya. Manusia yang tersingkirkan itu misalnya adalah proletar, pelacur, kaum gay, orang berkulit hitam, dan orang-orang yang termarjinalisasi lainnya. Singkatnya esensi manusia tidak merangkum pluralitas dari individu konkret, dan tepat di sinilah keberatan Stirner muncul.[11]

Stirner di sini tidak mengajukan sebuah konsepsi yang dapat merangkum manusia-manusia yang tereksklusi. Karena segenap upaya penegasan atas definisi dan generalitas yang merangkum manusia akan selalu mengandaikan penyingkiran. Posisi Stirner justru menegaskan, bahwa manusia sebagai individu konkret atau yang-unik memang tak pernah bisa direngkuh oleh generalitas apapun. Ia akan selalu lolos dari segala pendefinisian.[12]

Manusia yang lolos dari definisi inilah yang disebut oleh Stirner sebagai subjek politik egois. Subjek egois ini hadir sebagai sesosok subjek In-human. In-human berarti bahwa ia tak lagi menjadi manusia. In-human atau subjek egois ini merupakan musuh dari universalitas, segala abstraksi, dan generalitas, sehingga tak ada yang bisa merangkum subjek egois, terkhusus negara.[13]

Negara merupakan entitas yang selalu ingin merangkum setiap subjek. Negara melestarikan diri dari sana. Ia bekerja dengan cara mendefinisikan setiap manusia yang ada di hadapannya, yang kemudian menundukan manusia-manusia tersebut di hadapan kedaulatannya. Kedaulatan inilah yang akan melabeli segenap subjek yang tak bisa direngkuh ke dalam kategori kriminal atau musuh negara.[14] Tapi sayangnya bagi Stirner, negara takkan pernah mampu mendefinisikan dan merangkum subjek politik egois.

Berdasarkan hal itulah penelitian berangkat. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada subjek politik egois Max Stirner. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka, yang mana sumber data akan diambil dari buku yang ditulis oleh Max Stirner, buku-buku komentar terhadapnya dan jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut.

B. Pembahasan

a. Dialektika Liberalisme

Pembicaraan atas subjek politik egoisnya Max Stirner akan dimulai dari penjabaran dialektika liberalisme. Karena dari dialektika liberalisme inilah, Stirner menemukan posisinya dalam mengajukan subjek politik egoisnya.

Abad Pencerahan (Enlightenment) merupakan abad kelahiran manusia. Kelahiran ini merupakan hasil dari usaha manusia dalam memerangi pusat-pusat yang selama ini mengungkungnya. Adalah alam semesta di masa klasik, kemudian disusul dengan Tuhan, sebagai titik omega dari perjalanan umat manusia, sampai akhirnya “peperangan” untuk merebut tahta (baca: Pusat) itu “berakhir” dengan sorak sorai kemenangan manusia.

Termasuk dalam ranah politik. Setelah sekian lama dibebani oleh sistem perbudakan klasik hingga berpuncak pada perbudakan religius, akhirnya lahirlah apa yang dinamakan liberalisme politik. Proyek liberalisme politik ini merupakan sebuah kebaruan, demi mengakhiri tatanan lama yang berciri: aristokratis, feodal, religius.

Mengacu pada paparan Saul Newman, kebaruan ini mewujud dalam hukum yang rasional, birokrasi yang transparan, dan juga netralitas dari negara. Namun, asumsi mendasar dari liberalisme politik itu terdapat pada ditemukannya hak dan otonomi subjek cum individu, sebagai bentuk yang secara diametral bersebrangan dari privilese aristokratis yang ada pada tatanan tradisional.[15]

Pada tatanan ini setiap individu diberi hak politik, kesetaraan, dan setiap orang bebas mengekspresikan hak politiknya di dalam sebuah ruang publik. Tak ada lagi halangan-halangan “birokratis”, sebagaimana ditemukan dalam tatanan tradisional, dalam tatanan ini orang bisa langsung mengakses pada institusi politik secara langsung.[16]

Bagi Stirner, posisi liberalisme politik tidak benar-benar membebaskan manusia. Sumber dari ketakbebasan atau belenggu itu, terletak pada hak politik itu sendiri. Hak yang dimiliki oleh seorang individu di sini, bukanlah suatu hal yang inheren pada diri individu, namun ada sosok eksternal sebagai penjamin hak tersebut. Sosok itu adalah negara. Negara di sini berposisi sebagai pemberi hak, sehingga jika tiada negara, maka hak tersebut pun sirna. Pada titik inilah, setiap individu tak benar-benar diberi hak sepenuhnya, ia hanya memiliki hak yang parsial, karena hak itu sendiri adalah pemberian.[17]

Liberal, di dalam terminologi liberalisme politik, tidak berarti kebebasan individual, tapi kebebasan kekuasan yang mengatur dan menundukan tiap individu.[18]

Terlepas dari itu, politik liberalisme ini hanya merupakan artikulasi pertama, dari proyek pembebasan manusia pada masa pencerahan. Karena setelah ini, liberalisme mengembangkan dirinya. Artikulasi kedua adalah, sosialisme liberal.

Sosialisme liberal menolak asumsi politik liberal yang awal, yakni hak dan otonomi indivual. Mereka—sosialisme liberal—menegaskan bahwa hak tak hanya meliputi hak dan otonomi politik individual, tapi hak ini mesti diperluas ke ranah sosial dan ekonomi. Sehingga, apa yang menjadi asumsi sosialisme liberal terletak pada dimensi komunal masyarakat.[19]

Bagaimana tatanan itu diciptakan? Jalan yang ditempuh adalah penghilangan kepemilikan privat, yang diasumsikan sebagai hal yang mengalienasi. Setiap individu yang hidup dalam masyarakat komunal karenanya mesti bekerja demi pemenuhan kebutuhan sosial atau masyarakat, demi distribusi ekonomi yang setara dan adil.[20]

Stirner pun keberatan dengan posisi sosialisme liberal. Keberatan itu meletak dalam penyerahan individualitas seseorang kepada komunalitasnya. Dalam artian, keunikan dan perbedaan-perebedaan setiap individu pada akhirnya mesti ditanggalkan. Masyarakat, sebagai bentuk komunalitas masyarakat, merupakan wujud dari dominasi dan kedaulatan baru di hadapan individu yang dipaksa untuk tunduk.[21] Masyarakat, yang merupakan lokus setiap individu merupakan tuan yang baru, spook baru, supreme being yang baru, yang memaksa tiap-tiap orang tunduk dan menjadi budak di hadapannya.[22]

Bagi Stirner, artikulasi terakhir dari dialektika ini, termanifestasi pada humanisme liberal. Jika pada tatanan sebelumnya, pembebasan manusia itu diarahkan pada sebuah tujuan eksternal manusia itu sendiri: hak politik (liberalisme politik) dan hak sosio-ekonomi (sosialisme liberal), pada tatanan ini, pembebasan manusia diarahkan dan diorientasikan pada dirinya sendiri.[23]

Manifestasinya nampak dari ditemukannya esensi manusia. Penemuan esensi manusia ini, berimplikasi pada penghilangan diferensialitas yang melekat pada manusia. Diferensialitas atau partikularitas mesti dilampaui demi kemanusiaan yang digdaya. Dan esensi manusia ini mesti menjadi sebuah acuan dan tujuan utama bagi setiap individu: ia mesti menyesuaikan diri padanya.[24]

Posisi Humanisme Liberal ini, bisa dideteksi dalam pikiran salah satu Hegelian Muda, yakni Ludwig Feuerbach (1804-1872). Max Stirner memang termasuk pada jajaran Hegelian Muda, namun ia memiliki posisi yang bertolak belakang dengan Feuerbach. Bahkan tak hanya dengan Feuerbach—sebagai salah satu sosok representatif dari Humanisme Liberal—ia pun keberatan dengan dua bentuk liberalisme sebelumnya (liberalisme politik dan sosialisme liberal).

b. Kritik atas Humanisme Feuerbach

Di antara para Hegelian Muda yang paling terkenal bisa disebut di antaranya ialah, Bruno Bauer (1809-1882), Moses Hess (1812-1857), Ludwig Feuerbach (1804-1872), dan tentu saja Max Stirner. Para Hegelian Muda yang disebut di atas ini, merupakan para filsuf yang mencoba mengeksplorasi—entah dalam bentuk meradikalkan, menegaskan, atau meninggalkan—konsep-konsep filsafat Hegel.

Dalam menjelaskan wujud pelampauan Stirner terhadap filsafat Hegel, alangkah lebih baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu pemikiran Feuerbach. Alasannya, karena posisi kritik Stirner ini akan membuka jalan dalam memetakan apa yang sebetulnya diinginkan oleh Stirner dalam pemikirannya tentang Sang Aku cum subjek politik egois; juga, sebagai wujud pelampauan terhadap humanisme liberal yang terepresentasi dari pikirannya.

Feuerbach, sebagaimana dipaparkan oleh Sholomo Avineri, seorang penafsir Feuerbach, berangkat dari kritiknya terhadap agama. Agama bagi Feuerbach merupakan lokus alienasi manusia. Mengapa demikian? Di dalam agama, manusia “menyerahkan” segala kediriannya yang bersifat natural, kepada entitas supranatural atau Tuhan. Tuhan ini dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, dan manusia—dipercayai—sebagai mahluk yang tak bisa hidup tanpanya alias dependen.[25]

Lantas, bagaimana cara melampaui alienasi itu sendiri? Pertama-tama, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa Tuhan merupakan proyeksi manusia. Tuhan tak lain dan tak bukan adalah sifat-sifat manusia yang dieksternalisasi, kemudian dianggap sebagai suatu hal yang beridiri sendiri. Kemudian, karena ia merupakan proyeksi, maka Ia diciptakan oleh manusia, dan bukan sebaliknya.[26]

Wujud pemberontakan manusia, dan juga emansipasi atas alienasi manusia adalah menarik atau merebut segala sifat-sifat manusia itu sendiri kepada dirinya. Dengan posisi ini, Feuerbach menegaskan bahwa manusialah yang merupakan pusat, dan bukan Tuhan. Pembebasan manusia, karenanya hanya berarti ketika seseorang menyadari bahwa ialah pencipta Tuhan.[27]

Menyitir Saul Newman, kritik Stirner atas Feurbach, terletak pada keberatannya pada konsep Humanisme Feuerbach. Bagi Stirner, figur Manusia, sebagai pengganti Tuhan, merupakan sebentuk pengulangan. Dalam artian, Manusia yang ada di dalam konsepsi Feuerbach, merupakan wujud penemuan kembali Tuhan, namun dalam bentuknya yang lain. Bentuk religiusitas spiritual, karenanya hanya diganti dengan sebentuk religiusitas sekular. Agama humanisme Feuerbach, merupakan metamorfosis dari agama Kristiani.[28]

Keberatan Stirner di sini adalah, alih-alih membebaskan manusia, tawaran konsep manusia Feuerbach, merupakan wujud dari pembatasan itu sendiri. Hal ini terlihat dari penegasan Feuerbach atas sebuah esensi. Humanisme esensial inilah yang bagi Stirner justru mengalienasi.[29]

Stirner sendiri menyatakan bahwa apa yang ditemukan oleh Feuerbach bukanlah manusia yang konkret dan individual. Manusianya Feuerbach, adalah sesosok manusia abstrak yang universal. Dalam bahasa Stirner, Feuerbach sebenarnya menegaskan Manusia dengan “M” besar, bukan “M” kecil. Manusia dengan “M” besar berarti Manusia sebagai the divine. Hal ini tentu bagi Stirner tak berbeda dengan sosok Tuhan yang hendak ditolak oleh Feuerbach.[30]

Alienasi itu terjadi, karena efek dari penegasan atas esensi meniscayakan eksklusi atas individu yang tak sesuai dengan esensi itu sendiri. Sehingga, esensi ini memaksa setiap individu untuk tunduk pada kategori Humanisme tadi. Esensi di sini merupakan ideologi ilusif yang mencoba mensubordinasikan individu. Menciptakan sebuah eksternalitas bagi seorang individu. Humanisme, yang sepaket dengan rasionalitas dan juga moralitas, merupakan spook, sebuah hantu, atau dalam bahasa Stirner, ide-beku (fixed idea) yang menggentayangi individu.[31]

Stirner sendiri mengatakan, bahwa Ide-beku itu sendiri berarti sebuah ide yang menundukan seorang manusia pada ide itu sendiri. Ketika seseorang menyadari atau mengakui sebuah ide, maka ia sebenarnya sedang diperbudak olehnya. Ide-beku ini sendiri hadir sebagai suatu hal yang dipercayai tanpa keraguan, sebagai sebuah keagungan di mana tiap individu enggan untuk memberontak, sebagai sebuah keutamaan yang menyensor segala kata, dan yang membuat moralitas tetap dalam kemurniannya. Dan wujud-wujud ide-beku ini menindas individu atau subjek.[32]

c. Sang Aku

Konsep subjek politik egois Max Stirner, tergambar dalam konsep sang aku. Sang aku ala Stirner ini pun merupakan kunci dari bangunan pemikirannya. Sehingga jika tak ada konsep tentang sang aku, maka seluruh pemikiran Stirner akan runtuh. Lantas, apa yang dimaksud dengan sang aku ini? Menurut Jacob Blumenfeld, seorang penafsir Stirner, mula-mula konsep sang aku Stirner ini mesti dibedakan dengan konsep sang akunya Fichte. Jika dilihat sekilas, kedua pemikir ini seolah-olah memiliki posisi yang sama dalam memaknai sang aku, namun nyatanya kedua pemikiran ini memiliki posisi yang secara diametral bertentangan.[33]

Sang aku Fichte adalah sang aku sebagai suatu hal yang a priori. Kemudian, sifat a priori ini berstatus ahistoris, universal, abstrak dan ia merupakan esensi. Sedangkan dalam pemikiran Stirner, sang aku ini berbeda. Sang aku Stirner, merupakan entitas non-esensi, kemudian ia tak terletak dalam ruang yang ahistoris, ia tak universal, kemudian ia konkrit.[34]

“Stirner’s I is not a principle or thesis in the construction of any theoretical system, but a moment ia a phenomenological description of experience from the first-person singular perspective” ujar Blumenfeld.[35]

Posisi aku dalam Fichte, dalam perspektif Stirner, sebenarnya adalah sebuah kesalahan yang dialami juga oleh Feuerbach (dalam konsepsinya tentang humanitas) dan Marx (dalam konsepnya tentang spesies (species being). Mengapa demikian? Karena para filsuf itu memaksakan konsep-konsep metafisis dan bersifat eksternal itu kepada kedirian individual yang konkret cum sang aku.[36]

Konsep-konsep yang dipaksakan atau esensialisme inilah yang ditolak dengan keras oleh Stirner. Esensi-esensi ini bagi Stirner adalah suatu hal yang asing bagi sang aku. Bahkan, keasingan (alien) inilah yang membuat sang aku dibatasi, dan tentu saja, mengalienasi sang aku.[37]

Sang aku bukanlah mahluk yang bernorma, bermoral, berkeadilan; bukan pula mahluk ekonomi, mahluk simbolik, mahluk yang bermain, dan lain semacamnya. Sang aku adalah ketiadaan. Bahkan, konsep-konsep esensial tadi muncul dari ketiadaan itu sendiri. Stirner di sini menegaskan posisinya, yakni menolak segala determinasi konsep biologis, metafisik, materialis, dll. Posisi Fichte, dan jajaran filsuf lainnya yang mencoba mengkategorisasi sang aku, karenanya mesti ditolak, karena ia adalah pemaksaan dan juga perbudakan pada sang aku.[38]

Sang aku di sini hadir sebagai penolak berbagai determinasi eksternal yang hendak dilekatkan padanya. Tuhan dan Manusia (dengan “M” besar) adalah target dari sang aku. Ketika Tuhan dan Manusia disucikan dan dianggap sakral, maka sang aku hadir sebagai pemberi noda pada keduanya.[39]

Dalam pengertian ini bagi Stirner, The Supreme Being, The Divine, Kekuatan yang Tinggi atau eksternalitas itu sendiri bukan berarti tiada. Yang menjadi persoalan adalah mengenai sikap sang aku di hadapan The Divine itu sendiri. Dalam pola religius (entah religiusitas kristiani atau religiusitas sekular) sikap yang muncul terhadap eksternalitas itu ialah perdamaian, sedang sikap yang muncul dari sang aku adalah menyatakan diri sebagai musuh dari eksternalitas.[40]

Tapi, apakah sang aku Stirner ini justru upaya untuk menghadirkan kembali doktrin Protagoras yang berbunyi, “Man (antropos) is the measure of all things (chrematon), of the things thar are (ton onton), that they are, and of the things that are nt, (ton ouk onton), that they are not”?[41]

Fabian Ludena—sebagai seorang penafsir Stirner—mengatakan, pada satu sisi adalah benar bahwa sang aku Stirner ini mirip dengan konsepsi Protagoras tentang manusia. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan tajam, dalam artian posisi Striner berhasil meradikalkan sekaligus melampaui konsepsi manusia Protagorian. Letak perbedaannya adalah, bahwa di tangan Stirner sang aku ini bukan lagi manusia, sebagaimana Protagoras. Sang aku adalah bukan-manusia (in-human).[42]

Pada paragraf sebelumnya disebutkan, bahwa sang aku Stirner itu ialah ketiadaan, namun bagaimana konsepsi ini muncul? Konsepsi ini, bagi Blumenfeld, bertitik tolak dari filsafat Hegel. Filsafat Hegel, didasarkan pada konsep Dialektika. Dialektika berarti bahwa totalitas dari segala sesuatu pasti mengandung sebuah kontradiksi, atau dalam bahasa lain dalam setiap kenyataan terdapat sebuah negasi. Segala sesuatu bergerak menuju batasnya (limit), sampai kemudian batas itu sendiri terlampaui di dalam sebuah resolusi intrinsik (intrinsic resolution), yang lahir dari negasi tadi.[43]

Berdasarkan hal itu, muncul pertanyaan, apakah hukum dialektika itu sendiri berlaku bagi dirinya sendiri? Jika memang demikian, maka dialektika itu sendiri yang terkena oleh prinsipnya akan mencapai limitnya atau negasinya sendiri, sehingga proses dialektika itu sendiri akan berhenti. Dalam bahasa lain, dialektika itu sendiri tak memproduksi apa-apa kecuali ketiadaan. Namun, lanjut Blumenfed, jika sistem Hegelian diletakan dalam relasinya dengan sosok Hegel sebagai sesosok person, maka penyelesaian atas prosesi dialektika itu sendiri berakhir pada titik absolutnya (yakni pada sosok Hegel). Namun, jika proses dialektika itu diletakan dalam logikanya internalnya sendiri, dalam artian dialektika diposisikan sebagai sebuah sistem Hegelianisme (dan inilah posisi Stirner), maka dialektika akan berakhir pada ketiadaan. Hal ini berarti bahwa Stirner benar-benar mengakhiri sistem Hegelianisme (tidak seperti Marx yang meskipun mengkritik Hegel: dengan meletakan dialektika pada dimensi materialisme, tetap terus mewarisi konsep dialektika Hegel).[44]

Dari titik itulah, Stirner membangun konsep tentang sang aku, yakni dari ketiadaan itu sendiri. Sebagai sebuah ketiadaan, maka sang aku tak terikat oleh apapun, dan justru dari ketiadaanlah segala sesuatu lahir. Sang aku adalah ketiadaan yang kreatif, yakni sebagai sesosok entitas yang menciptakan segala sesuatu (norma, moralitas, rasionalitas, keadilan, dll).[45]

d. Properti

Ketika membahas sang-aku atau subjek politik egois, maka pembicaraan mengenai properti menjadi niscaya. Karena properti ini berkaitan dengan ekspresi sang aku di hadapan “objek-objek”. Lantas, apa yang disebut dengan properti? Stirner menjawab bahwa properti itu berkaitan dengan apa yang dikuasai sang aku. Properti juga bagi Stirner mengacu pada apa yang meningkatkan kuasa sang aku atau apa yang tak membuat sang aku tunduk.[46] Pertama-tama properti ini mesti didudukan dalam konteks penghilangan distingsi subjek dan objek. Stirner mengartikan properti sebagai sebuah objek yang tidak terpisah dari subjek. Kemudian, properti ini mengacu pada apapun, misalnya harta, jabatan, ideologi atau bentuk kepercayaan.

Penafsir Stirner yang bernama John Carroll menjelaskan, bagi Stirner kegagalan seseorang menyadari properti adalah, ketika ia tidak berangkat dari kesenangan-diri, namun pada sebuah sikap penyesuaian diri pada judgment-judgment luar yang asing (alien) tentang apa yang baik dan berguna. Orang macam ini tunduk pada sebuah “keharusan”.[47]

Lalu properti ini tidak mengacu pada bagaimana seseorang memperoleh suatu hal. Tapi, properti berkaitan dengan bagaimana seseorang memperlakukan sesuatu: bagaimana ia menikmati dan memperoleh kesenangan. Dan properti bukan hanya tentang bagaimana seseorang memproduksi sesuatu, melainkan berkaitan dengan bagaimana seseorang menghancurkan sesuatu.[48]

Properti berkaitan dengan apa-apa yang menambah dan meningkatkan kuasa sang aku. Bahkan Stirner mengatakan bahwa peningkatan atas kuasa sang aku ini bersifat tak terbatas. Segala sesuatu bisa meningkatkan kuasa, dan dengan demikian segala sesuatu bisa menjadi properti.[49]

Properti ini lahir tentu saja dari ketiadaan. Ketiadaan ini merupakan aku (I). Aku, sang ego, merupakan ketiadaan yang kreatif, di mana segala sesuatu lahir daripadanya. Namun, perlu diketahui bahwa kehadiran properti ini bisa dibilang, memiliki status yang mengancam sang ego cum aku.

Properti itu mengancam, dan akan berhenti menjadi properti sejauh ia memiliki potensi untuk berubah menjadi ide-beku. Ide-beku ini berbahaya bagi sang egois, karena ia sangat mungkin untuk menundukan dirinya, mendefinisikan dirinya, dan juga membatasi dirinya.[50]

Sehingga, apa yang mesti dilakukan sang egois agar ia bisa lepas dari ide-beku? Ia mesti mengonsumsinya (consume) dan menghancurkannya.[51] Hanya dengan cara menghancurkannya, mengutip R. W. K. Paterson— seorang penafsir lain Stirner—ide-beku itu kembali menjadi properti bagi sang aku, dan karenanya menambah kuasa dan kesenangan bagi sang aku. Proses ini bergerak terus menerus tanpa henti, sehingga porperti terus berada dalam kondisi kemenjadian. Tapi kemenjadian ini mesti dipahami sebagai kemenjadian yang bergerak pada sebuah ketiadaan.[52]

Properti ini, bisa mewujud dalam bentuk apapun, misalnya feminisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, bahkan anarkisme sekalipun. Bagi Stirner, semua itu tak lebih dari properti. Mereka semua adalah hantu-hantu yang sering membayangi subjek egois. Hantu-hantu yang sering menggoda, merayu, agar sang subjek tunduk, mengorbankan diri, pasrah, dan juga beriman padanya.

e. Pemberontakan (Insurrection) Stirnerian

Pemberontakan (Insurrection) merupakan konsep khas dari kaum anarkis, dan Stirner adalah tokoh penting yang memiliki perhatian tertentu mengenai pemberontakan. Dan pemberontakan ini merupakan manifestasi praktik dari subjek politik egois. Konsep pemberontakan Stirner di sini mengacu pada praktik perjuangan untuk mengubah atau menghancurkan suatu “tatanan” secara radikal. Tentu, konsep mengubah sebuah tatanan, tak melulu dimonopoli oleh konsep pemberontakan saja. Karena di sisi lain, terdapat konsep revolusi. Lantas apa yang membedakan keduanya?

Revolusi berangkat dari asumsi mengubah tatanan objektif secara radikal, sedang pemberontakan tidak menjangkarkan fokus perubahan itu pada tatanan yang objektif. Revolusi mengandaikan syarat-syarat dan juga kondisi-kondisi tertentu, sehingga ia mewujud atau dapat diwujudkan di dalam tatanan dunia konkret. Sedangkan pemberontakan, tak mengandaikan syarat-syarat tersebut, sekaligus tak memerlukan tatanan agar perubahan menjadi eksis.[53]

Konsep pemberontakan Stirner, tentu tak bisa dilepaskan dari konsep subjek egoisnya. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, sang egois adalah subjek politik yang konkret sekaligus individual. Subjek egois ini adalah subjek yang sadar, bahwa tatanan ‘objektif’ tak lain dari propertinya saja, atau ektensi dari dirinya.[54]

Karena ia merupakan properti, maka subjek egois ini memperlakukannya laiknya seorang tuan. Karakter tuan ini dimaksudkan sebagai subjek yang tak bergantung ‘sepenuhnya’ pada sebuah properti. Ia memiliki kehendak bebas untuk mengubahnya. Pertanyaannya adalah, lantas di mana lokus properti itu?

Ia tak lebih dari perluasan dari sang aku cum ego cum ketiadaan. Karenanya, apa yang mesti diubah dalam pemberontakan adalah diri sang ego itu sendiri.[55] Namun, mengapa demikian? Karena ide-beku selalu mengintari subjek egois. Ide-beku itu bagi Stirner mesti dihancurkan tanpa sisa, karena ia berpotensi menundukan si subjek egois. Karenanya, tatanan atau realitas objektif, merupakan bagian dari jajaran ide-beku yang mesti dihancurkan.

Revolusi dengan demikian, tak lebih dari wujud ketundukan subjek politis pada sebuah eksternalitas, yakni syarat-syarat material, kondisi objektif dan lain sebagainya. Alasannya, karena bagi subjek yang percaya revolusi, mereka mesti melakukan persiapan, juga pembacaan yang tepat, yang bagi mereka tak bisa tidak untuk diabaikan. Bagi subjek-subjek revolusioner, tatanan mesti hadir terlebih dahulu untuk diubah, namun bagi sang pemberontak, hal tersebut bukan apa-apa.[56]

Mengutip komentator Stirner lain yang bernama Kathy E. Ferguson, pemberontakan ini mewujud dalam segala bentuk penolakan terhadap rezim penyeragaman. Ideologi dan juga sebuah tatanan ideal yang diandaikan kerapkali mengandaikan sebentuk penyeragaman. Bentuk penyeragaman ini biasanya muncul dalam mekanisme pembentukan subjek-subjek di dalam sebuah tatanan. Negara, misalnya, sangat kentara dengan operasi penyubjekan ini.[57]

Negara menciptakan semacam kategori-kategori tertentu agar seseorang bisa disebut sebagai masyarakat. Meminjam bahasa Althusser, sebagaimana dikutip oleh Luke Ferretter, negara melakukan operasi ini lewat aparatus ideologi, dan juga aparatus represif yang tentu saja berusaha mematok, dan juga mencetak setiap individu-individu agar senantiasa bergerak tetap di dalam sebuah rel yang diciptakan oleh negara itu sendiri.[58]

Lalu apakah pemberontakan ini mengandaikan sebuah tatanan baru? Jawabannya adalah tidak. Di sinilah letak perbedaan lainnya dengan revolusi. Revolusi memiliki tujuan untuk menghancurkan tatanan lama dan menggantinya dengan sebuah tatanan yang baru, sedangkan pemberontakan tak memiliki tujuan macam itu.[59] Bahkan, tujuan (telos) pun merupakan ide-beku lainnya, karenanya, pemberontakan di sini adalah tindakan dan juga aksi politik tak bertujuan, yang hendak melucuti segenap ancaman-ancaman eksternal, yang mencoba mengkastrasi subjek egois agar ia tak lagi dalam bentuk yang berketegangan.

Ketegangan yang ada di dalam subjek egois, yang merupakan bagian dari aksi penghancuran-subjek, merupakan tatanan yang sama sekali tak diinginkan oleh negara, dan segala bentuk ideologi yang ada. Negara dan juga ideologi-ideologi itu mencoba menawarkan sekaligus memaksakan sebuah esensi pada sang aku cum subjek politik egois. Sedangkan, aksi dari subjek egois ini, sebaliknya, melawan segala bentuk esensi.[60]

Segala esensi yang ada justru luruh di tangan sang pemberontak. Sang subjek politik egois ini adalah subjek yang senantiasa dalam kondisinya yang menjadi, dengan cara mengonsumsi dan menghancurkan properti yang menghantuinya. Ia berada dalam sebuah kondisi kontingensi radikal, dan dengan itulah segala bentuk identitas tergelincir di atas sang subjek egois.

Sang egois yang bebas dari alienasi adalah, subjek yang senantiasa berada dalam kondisi keterbukaan (openness) total. Kemudian, satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa subjek egois atau subek pemberontak ini jangan diartikan sebagai subjek politik yang memiliki kesadaran tertentu, yang kemudian baru bisa melakukan sebuah perubahan (hal ini biasanya disyaratkan dalam setiap diskursus subjek revolusioner). Subjek pemberontak ini adalah subjek yang tak perlu syarat apa-apa untuk melakukan perubahan, tak perlu mengandaikan sebuah kesadaran tertentu sebagai syarat untuk melakukan sebuah pemberontak.[61]

Lantas apa yang menjadi tujuan dari pemberontak, kalau pun memang ia memiliki tujuan? Stirner menjawab, bahwa pemberontak dilaksanakan bukan atas nama apapun. Bukan atas nama Tuhan, bukan atas nama manusia, bukan atas nama ideologi, bukan atas nama moral, bukan atas nama kemanusiaan, tapi pemberontakan dilaksanakan demi diri sendiri.[62]

Diri sendiri menjadi—sebut saja—tujuan bagi pemberontakan itu sendiri. Yang dimaksud dengan demi diri sendiri di sini adalah, demi kesenangan diri. Kesenangan ini menjadi sebuah tujuan sekaligus motor dari sebuah pemberontakan, dan tak ada yang lain.[63]

f. Kebebasan dan Memiliki Diri Sendiri (Owness)

Konsepsi lain yang mesti dibedah dalam subjek politik egois ialah konsep tentang Memiliki Diri Sendiri (Ownness). Tapi konsep memiliki diri sendiri ini mesti dibedakan dengan konsep kebebasan.

Kebebasan merupakan suatu kondisi yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Bahkan kebebasan itu sendiri idealnya adalah suatu hal yang tidak boleh tidak mesti ada di dalam diri tiap individu. Tapi, faktanya tak setiap orang memilikinya. Seringkali ada kasus-kasus tertentu di mana kebebasan seseorang dicerabut. Dan tentu saja, ketercerabutan kebebasan ini, bukanlah kondisi yang mesti diterima, tapi sebaliknya ia mesti direbut kembali tanpa kecuali.

Namun, Stirner di sini bertanya, apakah kebebasan yang diperjuangkan oleh orang yang direbut kebebasannya itu benar-benar membebaskan mereka? Jangan-jangan kebebasan yang diinginkan itu adalah wujud dari penindasan itu sendiri. Benarkah demikian? Stirner menjawab secara afirmatif, bahwa kebebasan itu sendiri pada akhirnya merupakan wujud dari perbudakan lainnya, lantas apa yang ditawarkan oleh Stirner?

Pertama-tama Stirner mengatakan, bahwa kebebasan bukanlah suatu hal yang buruk. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik. Seseorang yang menginginkan sesuatu, tapi kemudian dihambat, akan memperjuangkan keinginannya, alasannya karena ia merasa dibatasi. Pembatasan dan kebebasan karenanya adalah suatu kondisi yang saling bertentangan satu sama lain.[64]

Namun, satu hal yang perlu diketahui adalah, bahwa kebebasan selalu mengandaikan relasinya dengan realitas eksternal. Dalam artian, kebebasan selalu mengandaikan bebas “dari” sesuatu. Ketika seseorang dibatasi ketika berpendapat, maka kebebasan berarti ia ingin lepas dari pembatasan berekspresi. Ketika seseorang tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan tertentu karena ia dianggap bukan bagian dari anggota, maka kebebasan berarti ia ingin lepas dari aturan-aturan keanggotaan. Ketika seseorang tidak diperbolehkan mengatur dirinya sendiri karena bukan pemerintah, maka kebebasan berarti ia ingin menghancurkan aturan-aturan pemerintahan.[65]

Kebebasan bagi Stirner pada dasarnya tak pernah benar-benar membebaskan seseorang. Karena, bagi Stirner kebebasan hanya melepaskan seseorang dari batas-batas tertentu saja, namun tidak membebaskan sepenuhnya. Seseorang bisa bebas dari banyak hal, namun ia tak pernah bebas dengan total.[66]

Meskipun kebebasan mengingatkan seseorang bahwa dia harus melawan dan menghancurkan segala pembatas yang hinggap pada dirinya, tapi kebebasan hanya mengajarkan seseorang sampai di tingkat itu saja, yakni menghacurkan suatu hal yang di luar dirinya. Tepat pada posisi itu, kebebasan melupakan satu hal yang paling penting, yakni sang aku.[67]

Kemudian kebebasan adalah suatu konsep mengawang, konsep ideal, atau sebuah angan dan keluhan dari seluruh pembatasan-pembatasan, ia tak lebih dari—dalam bahasa Stirner—harapan Kristiani.[68] Mengapa demikian? Karena kebebasan tetap tinggal di luar sang aku, yakni sebagai suatu hal yang diperjuangkan. Di sinilah Stirner menawarkan konsep lain, yang tentu saja lebih radikal dari konsep tentang kebebasan itu sendiri.

Stirner menawarkan sebuah jalan, yakni memiliki diri sendiri (owness). Memiliki diri sendiri berbeda dengan kebebasan, karena memiliki diri sendiri ini tak berawal dari asumsi tentang suatu hal yang membatasi. Namun, memiliki diri sendiri berangkat dari sang aku, dan berakhir pada sang aku.[69]

Memiliki diri sendiri mengajarkan seseorang untuk kembali kepada dirinya sendiri, atau sang aku. Memiliki diri sendiri memanggil sang aku kepada sebuah kesenangan bagi dirinya sendiri. Memiliki diri sendiri sudah selalu berada dalam keadaan bebas. Mengapa demikian? Sang aku tak perlu membebaskan dirinya, karena ia sudah selalu menolak apa-apa yang berada di luar dirinya. Ia menjunjung dirinya sendiri, tak menganggap suatu hal lebih tinggi daripada dirinya, ia berangkat dari sang aku, dan berakhir pada sang aku.[70]

John F. Welsh—sang komentator Stirner—mengatakan, dari memiliki diri sendiri justru kebebasan lahir. Memiliki diri sendiri merupakan subjek, sedang kebebasan merupakan predikat. Memiliki diri sendiri merupakan sebab, sedangkan kebebasan merupakan akibat. Dari memiliki diri sendiri inilah segala sesuatu tercipta, tatanan dan juga realitas lahir dari rahim kepemilikan atas diri sendiri.[71]

Seseorang, bagi Stirner, takkan pernah bisa bebas sepenuhnya, jika ia tak menjadi seorang pemilik diri sendiri.[72] Jika ia masih dikendalikan oleh realitas eksternal, tatanan, atau kondisi objektif, maka ia tak pernah bebas sepenuhnya. Jika ia masih memiliki pengandaian dari luar dirinya, maka ia tak bisa menjadi seorang pemilik.

Konsepsi tentang memiliki diri sendiri ini pun mesti dipahami sebagai sebuah pembebasan diri (self liberation), dan bukan emansipasi. Pembedaan kedua konsep ini bagi Welsh sangat penting, karena keduanya bertolak belakang secara diametral. Pertama, emansipasi merupakan sebuah upaya pembebasan yang diberikan oleh sebuah agen di luar sang aku. Misalnya, pemerintah atau gerakan politik yang membebaskan seorang budak, buruh, masyarakat, dari sebuah batasan-batasan.[73]

Bagi Stirner, emansipasi memang nampak seperti sebuah pembebasan, namun terdapat sebuah perbudakan dan pembatasan lain yang menyelinap pada konsepsi tersebut. Sejauh kebebasan diberi oleh seseorang, institusi, organaisasi, atau partai, hal tersebut bukanlah sebuah kebebasan. Mengapa? Karena masih terdapat suatu hal yang eksternal, terdapat “luaran” yang diandaikan. Negara demokratis bisa membebaskan seorang budak, tapi sejauh budak tersebut tak membebaskan dirinya, mereka akan tetap menjadi budak. Tatanan sosialis bisa membebaskan seorang pekerja, namun sejauh para pekerja tak membebaskan dirinya, mereka akan tetap menjadi seorang pekerja.[74]

Pada titik inilah Stirner menawarkan jalan lain, yakni pembebasan-diri. Pembebasan diri ini tidak mengandaikan luaran atau realitas eksternal. Pembebasan-diri ini berakar pada egoisme dan memiliki diri sendiri. Tugas utama sang aku cum sang unik cum subjek politik egois adalah memiliki dirinya sendiri (possessing self). Hal tersebut dapat terwujud dengan cara menegaskan independensinya di hadapan konstruksi sosial dan kultural.[75]

Namun jangan diandaikan pula bahwa sang egois ini, yang melakukan pembebasan-diri, tak memiliki “relasi” sama sekali dengan realitas eksternal.[76] Bentuk penolakan realitas eksternal ini adalah, dengan tidak menganggap realitas sebagai suatu objek yang dipertentangkan dengan subjek. Objek di sini dipahami sebagai sebuah properti, yang karenanya sudah mengandaikan adanya sang aku di sana.

Dalam arti ini, sang egois memperlakukan propertinya dengan cara mengaitkannya dengan kegunaan dan kesenangannya sebagai seorang subjek “sensual” (sensual). Namun, Welsh memberi catatan, subjek sensual ini tak berarti sang aku direduksi pada wujud yang hanya memiliki dimensi sensualitas belaka. Karena ketika seorang subjek cum sang aku ini menyerahkan dirinya pada sensualitas, maka ia sebenarnya telah tunduk atau menjadi budak pada sensualitas itu sendiri (jatuh pada kutub subjektif setelah menolak kutub objektif atau eksternalitas). Sang subjek politik yang egois di sini, adalah seorang tuan bagi dirinya sendiri. Ia tak tunduk pada kepemilikan material, kesenangan bendawi, atau sensualitas yang mengikat.[77]

Kemudian, mesti dipahami pula bahwa pembebasan-diri ini bukanlah subjek yang mementingkan-diri-sendiri (selfish): sejauh mementingkan-diri-sendiri berarti menjadi budak (dan bukan menjadi tuan) bagi diri sendiri. Karena hasrat mementingkan-diri-sendiri pada akhirnya akan menjadi sebuah ide-beku yang tak terkendalikan oleh sang aku.

g. Subjek Politik Egois Di Tengah Lanskap Anarkisme

Dari sinilah, subjek politik egois Stirner menemukan letak perbedaannya dengan kaum anarkis klasik. Newman mengatakan, bahwa dalam lanskap anarkisme klasik, subjek masih diandaikan memiliki sebuah esensi yang melekat pada dirinya. Mereka masih mengandaikan bahwa seorang individu memiliki kapasitas rasional dan moral. Meskipun tentu saja, mereka menganggap bahwa kapasitas-kapasitas itu dibatasi oleh sebuah kekuasaan, dan karenanya emansipasi berarti mencoba melepaskan diri dari kerangkeng kekuasaan cum otoritas.[78]

Hal ini bisa dilihat pada pemikiran Peter Kropotkin (1842-1921), sebagaimana dijabarkan oleh Andrew M. Koch (seorang penafsir Stirner), yang meyakini bahwa manusia memiliki sifat natural (yang esensial) pada dirinya. Sifat itu adalah kecenderungan kooperatif antar individu. Namun, bagi Kropotkin, sifat ini terdegradasi karena kondisi institusi sosial masyarakat modern. Selain Kropotkin, William Godwin (1756-1836) dan Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) pun memiliki kecenderungan tersebut. Mereka meyakini bahwa masyarakat itu bersifat spontan dan natural, dan semenjak negara hadir, sifat esensial itu terdegradasi dari diri manusia.[79]

Bagi komentator Stirner lainnya, yakni David Leopold, posisi Stirner ini masuk ke dalam kategori anarkisme a priori (a priori anarchist) dan anarkisme lemah (weak anarchism). Apa maksudnya?

David Leopold membuat distingsi antara anarkisme a priori dan anarkisme a posteriori. Kategori ini berkaitan dengan konteks relasi kaum anarkis dengan negara. Bagi golongan anarkisme a priori, negara mesti dihancurkan dan disingkirkan, karena secara teoritis kehadiran negara tidak kompatibel dengan kehadiran individu. Jadi negara secara esensial itu tidak legitimatif.[80]

Anarkisme a posteriori pun sebenarnya menolak negara. Tapi penolakannya itu didasarkan pada fakta bahwa semua kehadiran negara yang diketahui selama ini tidak legitimatif. Jadi mereka tidak menegaskan bahwa negara itu mustahil legitimatif, sebagaimana anarkisme a priori.[81]

Kemudian dalam konteks perlawanan atas negara, Leopold membagi dua antara anarkisme lemah (weak anarchism) dan anarkisme kuat (strong anarchism). Anarkisme lemah berarti bahwa penolakan atas negara, beserta hilangnya fondasi kewajiban politis, didasarkan pada asumsi bahwa individu tidak memiliki alasan apapun (bukan sebuah kaharusan untuk menolak) untuk tunduk pada negara atau hukum (sebagai manifestasi dari negara itu sendiri). Sedangkan yang dimaksud dengan Anarkisme Kuat ialah bahwa penolakan atas eksistensi negara merupakan sebuah keharusan dan kewajiban penuh bagi tiap individu.[82]

Di sinilah Leopold mengategorikan Stirner pada dua istilah di atas. Stirner adalah seorang anarkis a priori karena bagi Stirner logika dari eksistensi negara itu sendiri sudah kontradiktif dengan kebebasan individu atau subjek politik egois. Sehingga, kemungkinan negara yang legitimatif pun menjadi mustahil.[83] Tapi di sisi lain, wujud penolakan Stirner atas negara, tidak didasarkan pada sebuah imperatif atau kewajiban menolak negara itu sendiri. Karena“keharusan” dalam bentuk apapun, bahkan termasuk dalam melakukan resistensi terhadap negara, adalah wujud penundukan atas subjek politik egois.[84]

C. Simpulan

Subjek politik ialah subjek yang lahir dari proses pembebasan diri manusia atas eksternalitasnya. Eksternalitas itu mulanya ialah alam, kemudian setelah alam dilampaui, manusia mesti berhadapan dengan entitas spiritual, entitas itu adalah Tuhan. Namun, upaya manusia ini tak berakhir di sana, karena manusia pada akhirnya berhasil mengatasinya dengan menegaskan esensi manusia (hal ini terepresenasi dari pemikiran Ludwig Feuerbach). Tapi menurut Stirner, penemuan esensi manusia ini tidak membawa manusia pada titik pembebasannya, manusia justru terjebak pada sebuah kerangkeng baru yakni esensi manusia.

Esensi manusia ini justru menjadi eksternalitas yang membatasi manusia konkret. Manusia sebagai esensi merupakan hal yang asing bagi subjek, karena esensi itu sendiri bersifat abstrak dan universal, sedangkan subjek itu sendiri konkret dan partikular.

Lantas dari mana Stirner menemukan subjek politik egoisnya? Subjek politik lahir dari penegasan atas titik ekstrem dari sistem dialektika Hegel. Lalu apa yang dihasilkan dari dialektika yang dibawa ke titik ekstrem? Stirner menjawab, hal itu adalah ketiadaan. Ketiadaan merupakan titik tolak dari sang aku yang unik. Dari sang aku, yang merupakan ketiadaan itulah, segala sesuatu lahir.

Segala sesuatu yang lahir dari subjek politik egois ini hadir sebagai properti. Properti berarti apa pun yang berelasi dengan sang aku. Properti ini pun berkaitan dengan suatu hal yang meningkatkan kuasa sang aku. Kuasa itu hadir, ketika sang aku mengonsumsi dan menghancurkan properti. Dan proses penghancuran itu tak lain “ditujukan” demi kesenangan sang aku sendiri.

Kemudian dari sana Stirner membedakan antara memiliki diri sendiri dan kebebasan. Kebebasan bagi Stirner adalah sikap pembebasan yang masih mengandaikan yang eksternal. Sedangkan memiliki diri sendiri diartikan sebagai sebuah proses pembebasan-diri yang tidak mengandaikan realitas eksternal. Memiliki diri sendiri merupakan sebentuk self liberation.

Dalam pengertian inilah Stirner membicarakan konsepnya tentang pemberontakan. Pemberontakan merupakan sebuah praktik pembebasan yang bertolak belakang dengan revolusi. Revolusi mengandaikan kondisi objektif dan berintensi untuk menciptakan tatanan baru. Sedangkan pemberontakan tidak mengandaikan sebuah tatanan apapun, lalu perubahan yang terjadi di dalam pemberontakan tidak berkaitan dengan kondisi objektif. Pemberontakan karenanya berkaitan dengan perubahan diri yang “tidak mengandaikan” hal eksternal.

Terlepas dari itu, posisi Stirner ini, dalam kategori David Leopold, masuk ke dalam kategori anarkisme lemah dan anarkisme a priori. Maksudnya, berbagai bentuk penolakan Stirner, terkhusus dalam konteks penolakan atas negara, Stirner mengandaikan bahwa negara adalah entitas yang kontradiktif dengan subjek politik egois. Akan tetapi sikap penolakan itu tidak didasarkan atas sebuah keharusan atau kewajiban apapun, karena keharusan dan kewajiban merupakan sebuah ide-beku yang justru akan menundukan subjek, dan karenanya keharusan dan kewajiban itu sendiri mesti ditolak.


Daftar Pustaka

Buku

David Leopold, “The State and I: Max Stirner Anarchism” dalam The New Hegelians: Politics and Philosophy in the Hegelian School, (ed.) Douglas Moggach, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Fabian Luduena, Max Stirner’s Political Spectography, Seattle: Spectral Emissions, 2015.

Jacob Blumenfeld, All Things are Nothing to Me The Unique Philosophy of Max Stirner, Winchester: Zero Books, 2018.

John Carroll, Break-Out From The Crystal Palace The Anarcho-Psychological Critique: Stirner, Nietzsche, Dostoevsky, New York: Routledge, 2010.

John F. Welsh, Max Stirner’s Dialectical Egoism A New Interpretation, Plymouth: Lexington Books, 2010.

Kathy E. Ferguson, Why Anarchist Need Stirner, dalam “Max Stiner”, ed. Saul Newman, London: Palgrave Macmillan, 2011.

Luke Ferretter, Louis Althusser, Oxford: Routledge, 2006.

Max Stirner, Ego and Its Own, ed. Davil Leopold, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

R. W. K. Paterson, The Nihilistic Egoist Max Stirner, London: Oxford University Press, 1971.

Saul Newman, Power and Politics in Post-structuralist Thought, New York: Routledge, 2005.

___________, The Politics of Postanarchism, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.

Shlomo Avineri, The Social & Political Thought of Karl Marx, New York: Cambridge University Press, 1975.


Jurnal

Andrew M. Koch, Max Stirner: The Last Hegelian or the Firs Postructuralist?, Jurnal Anachist Studies 5 (1997), (Cambridge: The White Horse Press).


[1] Stirner, Ego and Its Own, 26.

[2] Stirner, Ego and Its Own, 14.

[3] Stirner, Ego and Its Own, 15.

[4] Stirner, Ego and Its Own, 15.

[5] Stirner, Ego and Its Own, 16.

[6] Stirner, Ego and Its Own, 31.

[7] Stirner, Ego and Its Own, 33.

[8] Saul Newman, Power and Politics in Post-structuralist Thought, (New York: Routledge, 2005), 16.

[9] Saul Newman, Power and Politics, 16.

[10] Stirner, Ego and Its Own, 55.

[11] Saul Newman, Power and Politics, 18.

[12] Stirner, Ego and Its Own, 131.

[13] Stirner, Ego and Its Own, 131.

[14] Saul Newman, Power and Politics, 21.

[15] Saul Newman, Power and Politics, 16.

[16] Saul Newman, Power and Politics, 16.

[17] Max Stirner, Ego and Its Own, ed. Davil Leopold, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 96.

[18] Stirner, Ego and Its Own, 97.

[19] Newman, Power and Politics, 18.

[20] Newman, Power and Politics, 18.

[21] Newman, Power and Politics, 19.

[22] Stirner, Ego and Its Own, 111.

[23] Newman, Power and Politics, 19.

[24] Newman, Power and Politics, 19.

[25] Shlomo Avineri, The Social & Political Thought of Karl Marx, (New York: Cambridge University Press, 1975), 11.

[26] Avineri, The Social & Political Thought, 11.

[27] Avineri, The Social & Political Thought, 11.

[28] Saul Newman, The Politics of Postanarchism, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), 59.

[29] Newman, Postanarchism, 59.

[30] Stirner, Ego and Its Own, 55.

[31] Newman, Postanarchism, 59.

[32] Stirner, Ego and Its Own, 43.

[33] Jacob Blumenfeld, All Things are Nothing to Me The Unique Philosophy of Max Stirner, (Winchester: Zero Books, 2018), 52.

[34] Blumenfeld, Nothing to Me, 52.

[35] Blumenfeld, Nothing to Me, 52.

[36] Blumenfeld, Nothing to Me, 52.

[37] Stirner, Ego and Its Own, 163.

[38] Stirner, Ego and Its Own, 163.

[39] Stirner, Ego and Its Own, 165.

[40] Stirner, Ego and Its Own, 165.

[41] Fabian Luduena, Max Stirner’s Political Spectography, (Seattle: Spectral Emissions, 2015), 21.

[42] Luduena, Max Stirner’s Political Spectography, 21.

[43] Blumenfeld, Nothing to Me, 5.

[44] Blumenfeld, Nothing to Me, 5-6.

[45] Stirner, Ego and Its Own, 7.

[46] Stirner, Ego and Its Own, 228.

[47] John Carroll, Break-Out From The Crystal Palace The Anarcho-Psychological Critique: Stirner, Nietzsche, Dostoevsky, (New York: Routledge, 2010), 110.

[48] Carroll, Break-Out From The Crystal, 111.

[49] Stirner, Ego and Its Own, 227.

[50] Stirner, Ego and Its Own, 43.

[51] Stirner, Ego and Its Own, 263.

[52] R. W. K. Paterson, The Nihilistic Egoist Max Stirner, (London: Oxford University Press, 1971), 283.

[53] Stirner, Ego and Its Own, 279.

[54] Stirner, Ego and Its Own, 281.

[55] Stirner, Ego and Its Own, 280.

[56] Stirner, Ego and Its Own, 281.

[57] Kathy E. Ferguson, Why Anarchist Need Stirner, dalam “Max Stiner”, ed. Saul Newman, (London: Palgrave Macmillan, 2011), 160.

[58] Luke Ferretter, Louis Althusser, (Oxford: Routledge, 2006), 83-84.

[59] Stirner, Ego and Its Own, 280.

[60] E. Ferguson, Need Stirner, 160.

[61] E. Ferguson, Need Stirner, 161.

[62] Stirner, Ego and Its Own, 282.

[63] Stirner, Ego and Its Own, 282.

[64] Stirner, Ego and Its Own, 142.

[65] Stirner, Ego and Its Own, 142.

[66] Stirner, Ego and Its Own, 143.

[67] Stirner, Ego and Its Own, 148.

[68] Stirner, Ego and Its Own, 148.

[69] Stirner, Ego and Its Own, 149.

[70] Stirner, Ego and Its Own, 149.

[71] John F. Welsh, Max Stirner’s Dialectical Egoism A New Interpretation, (Plymouth: Lexington Books, 2010), 86.

[72] F. Welsh, Dialectical Egoism, 86.

[73] F. Welsh, Dialectical Egoism, 86.

[74] F. Welsh, Dialectical Egoism, 87.

[75] F. Welsh, Dialectical Egoism, 87.

[76] Stirner, Ego and Its Own, 165.

[77] F. Welsh, Dialectical Egoism, 87.

[78] Newman, Postanarchism, 58.

[79] Andrew M. Koch, Max Stirner: The Last Hegelian or the Firs Postructuralist?, Jurnal Anachist Studies 5 (1997), (Cambridge: The White Horse Press), 98.

[80] David Leopold, “The State and I: Max Stirner Anarchism” dalam The New Hegelians: Politics and Philosophy in the Hegelian School, (ed.) Douglas Moggach, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 180.

[81] David Leopold, The State and I, 180.